SINDOBatam

Feature+

Opini+

Hattrick+

Jungkir Balik+

1.700 GTT Kepri Tak Dilindungi BPJS

  • Reporter:
  • Rabu, 8 Agustus 2018 | 09:08
  • Dibaca : 278 kali
1.700 GTT Kepri Tak Dilindungi BPJS
ilustrasi

PINANG – Sebanyak 1.700 guru tidak tetap (GTT) di lingkungan Pemprov Kepri tak didaftarkan sebagai peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Ironisnya, hanya Pemprov Kepri yang belum melindungi mereka, sementara tujuh pemkab/kabupaten di Kepri sudah mendaftarkan para GTT itu.

Kepala Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan BPJS Ketenagakerjaan Tanjungpinang Nicko Alfiansah mengatakan, pihaknya mencatat ada 1.700 GTT di bawah tanggungjawab Pemprov Kepri. Mereka seharusnya berhak masuk dalam program BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana diatur dalam undang-undang untuk meningkatkan kesejahteraan dan jaminan sosial para guru itu selama mereka bekerja.

“Kalau GTT di bawah pemerintah kabupaten/kota semua sudah terdaftar. Yang belum terdaftar cuma GTT di bawah Pemprov Kepri,” kata Nicko saat ditemui di kantor Kejaksaan Tinggi Kepri, Senggarang, Tanjungpinang, Selasa (7/8/2018).

Untuk melindungi para GTT itu, kata Nicko, pihaknya telah menyurati dan berkoordinasi dengan Pemprov Kepri, khususnya Dinas Pendidikan Kepri agar mendaftarkan mereka. “Sekarang tinggal menunggu jawaban terkait BPJS Ketenagakerjaan para GTT. Kita meminta kepada Pemprov Kepri khususnya Dinas Pendidikan Kepri untuk memperhatikan GTT ini,” kata dia.

Pendapatan para GTT itu, kata Nicko, tidak banyak. Maka mereka perlu mendapatkan perlindungan saat bekerja sehingga nyaman dan merasa aman dalam melaksanakan tugas. Apalagi guru tugasnya untuk mencerdaskan masyarakat, tapi perlindungan untuk mereka tidak ada.

“Kalau sudah ada perlindungan, tidak ada hal yang dipikirkan ketika mereka pulang kerja, sedang kerja, atau dinas ke pulau. GTT pekerja yang harus dilindungi, mereka ini sama dengan pegawai tidak tetap (PTT) dan tenaga harian lepas (THL),” kata Nicko.

Kepala Dinas Pendidikan Kepri Muhammad Dali yang dikonfirmasi KORAN SINDO BATAM mengaku belum menerima usulan BPJS Ketenagakerjaan tentang para GTT di Kepri. Dia baru sebatas mendengar informasi adanya masalah anggaran untuk mendaftarkan para GTT Kepri itu ke BPJS Ketenagakerjaan.

“Saya lihat dulu sejauh mana usulannya, apakah sudah ditindaklanjuti. Soalnya, saya baru beberapa hari menjabat Kadisdik. Tapi, yang jelas saya sudah dengar informasi ini,” kata Dali, kemarin.

Ia berjanji akan mengupayakan para GTT di Kepri bisa dilindungi oleh BPJS Ketenagakerjaan. “Saya cek dulu usulan itu, berapa anggaran dan jumlah orangnya (GTT). Yang jelas kita akan upayakan ya,” tutup Dali.

Pemprov Teledor
Anggota Komisi IV DPRD Kepri Hanafi Ekra mendorong Pemprov Kepri dalam hal ini Dinas Pendidikan, untuk lebih memperhatikan kesejahteraan para GTT. Meski status mereka bukan PNS, mereka sudah mengabdi untuk mencerdaskan anak bangsa di berbagai pelosok Provinsi Kepri.

“Memang pemerintah dan kami di DPRD teledor untuk menjamin BPJS Ketenagakerjaan bagi GTT yang ada selama ini,” kata Hanafi di Tanjungpinang, Selasa (7/8).

Ke depan, katanya, DPRD dan Pemprov Kepri akan menganggarkan untuk mendaftarkan seluruh GTT itu sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

“Kita sudah komitmen bahwa GTT yang menjadi tanggungan Pemprov Kepri dalam hal ini guru yang mengabdi di SMA/SMK di Kepri, akan didaftarkan seluruhnya di tahun 2019,” ujarnya.

Sebelumnya, Pemprov Kepri menganggarkan gaji rata-rata sebesar Rp1 juta per bulan untuk para GTT itu. Kemudian dengan adanya kebijakan SMA/SMK dialihkan dari kabupaten/kota ke Pemprov Kepri, Pemprov kemudian menganggarkan gaji GTT jadi Rp2 juta per bulan.

“Untuk peningkatan kesejahteraan, DPRD dan Pemprov Kepri sudah menaikkan honor guru tersebut. Namun, memang belum mendaftarkan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan itu,” bebernya lagi.

muhammad bunga ashab/sutana

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Portal Berita TUX_URL.com