SINDOBatam

Feature+

Opini+

Hattrick+

Jungkir Balik+

19 Caleg Terpilih Lapor Harta Kekayaan

  • Reporter:
  • Selasa, 6 Agustus 2019 | 16:02
  • Dibaca : 130 kali
19 Caleg Terpilih Lapor Harta Kekayaan
Komisioner KPU Kota Batam Zaki Setiawan

BATAM – Jelang penetapan caleg terpilih DPRD Batam, sudah 19 orang dari 50 orang yang melengkapi berkas laporan harta kekayaannya ke Komisi Pemilihan Umum. Selebihnya diberi waktu maksimal tujuh hari setelah penetapan.

Komisioner KPU Kota Batam Zaki Setiawan menjelaskan jumlah 19 caleg terpilih itu tercatat menyerahkan tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) hingga kemarin. 19 caleg terpilih itu sudah menyerahkan LHKPN sebelum penetapan caleg dan perolehan kursi oleh KPU. “Sudah boleh menyerahkan LHKPN. Batas akhirnya tujuh hari setelah penetapan caleg terpilih,” kata Zaki, kemarin.

Jadwal dan pleno penetapan caleg terpilih dan perolehan kursi partai untuk DPRD Batam sampai kemarin masih dirapatkan. KPU menunggu Mahkamah Konstitusi membacakan putusan PHPU pileg yang dijadwalkan pada 6 Agustus 2019.

Mengutip jadwal pembacaan putusan dari laman Mahkamah Konstitusi tadi malam, jadwal pengucapan putusan sidang PHPU Pileg untuk di Kepri pada pukul 13.00 WIB, Selasa (6/8). KPU punya waktu selama tiga hari untuk penetapan yakni Rabu (7/8), Kamis (8/8) dan Jumat (9/8).

Adapun tata cara pengisian LHKPN diserahkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Baru kemudian diserahkan tanda terima kepada yang sudah melapor LKHPN. Tanda terima itu lalu diserahkan ke KPU. Jika ada caleg yang menyerahkan tanda terima LHKPN ke KPU melewati batas waktu, caleg terpilih itu akan ditunda pelantikannya. “Namanya tidak diusulkan untuk tidak dilantik, ” kata Zaki.

Seperti diketahui, Komisi Pemilihan Umum (KPU) tengah mempersiapkan penetapan kursi dan caleg legislatif DPR RI. KPU meminta partai politik segera melengkapi LHKPN calon yang berpotensi terpilih. Komisioner KPU Ilham Saputra menjelaskan pihaknya meminta kepada semua parpol untuk segera lengkapi LHKPN calegnya.

LHKPN ini merupakan syarat bagi calon yang harus dipenuhi sebelum pelantikan. Bila tidak menyerahkan LHKPN, pelantikan terhadap calon tersebut akan ditunda. Ilham mengatakan pihaknya tengah melakukan pengecekan terhadap LHKPN yang telah diserahkan. Menurutnya, berdasarkan aturan LHKPN ini diserahkan maksimal 7 hari sebelum penetapan caleg terpilih DPR RI pada Oktober 2019.”Kami berharap secepatnya bisa diserahkan,” pungkasnya.

chandra gunawan/sindonews

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Portal Berita TUX_URL.com