SINDOBatam

Opini+

Hattrick+

Jungkir Balik+

20 Tahun Pembentukan Kepri, Pembangunan dan Kesejahteraan Belum Merata

  • Reporter:
  • Kamis, 16 Mei 2019 | 09:04
  • Dibaca : 45 kali
20 Tahun Pembentukan Kepri, Pembangunan dan Kesejahteraan Belum Merata
Ketua Umum BP3KR Huzrin Hood memberikan keterangan kepada pers usai memperingati 20 tahun perjuangan pembentukan Provinsi Kepri di Asrana Haji Tanjungpinang, Rabu (15/5). /IST

PINANG – Ketua Umum Badan Pekerja Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (BP3KR) Huzrin Hood menyindir Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri yang belum maksimal dalam pemerataan pembangunan infrastruktur, kesejahteraan, perekonomian dan pengentasan kemiskinan di daerah ini.

Hal tersebut disampaikan Huzrin Hood saat memperingati dua dasawarsa atau 20 tahun perjuangan pembentukan Provinsi Kepulauan Riau 15 Mei 1999-15 Mei 2019 di Asrana Haji Tanjungpinang, Rabu (15/5).

“Setelah dua dasawarsa berjalnnya pemerinatahan ini, timbul pertanyaan kita berjalan biasa saja. Kehidupan masyarakat yang masih jauh dari kata sejahtera, pengangguran yang masih tinggi juga pelayanan pendidikan dan kesehatan yang masih kurang dirasakan masyarakat,” katanya.

Selain itu tegasnya pemerataan pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan Pemprov Kepri belum merata. Di mana Kabupaten Natuna, Anambas dan Lingga jauh tertinggal bila dibandingkan dengan Batam, Bintan dan Karimun.

Tentunya ini patut dipertanyakan dan masyarakat wajib mengetahui apa masalah perbedaan tersebut, baik dari segi pemerataan pembangunan, ekonomi, pendidikan dan kesehatan juga kesejahteraan secara menyeluruh di Kepri ini.

“Maka dengan momentum pada peringatan dua dasawarsa ini, kami atas nama para tokoh pejuang yang berhimpun dalam Yayasan BP3KR mempertanyakan kepada Pemprov Kepri,” tegasnya.

Selain itu, ditambahkan Huzrin, para tokoh juga memberikan catatan dan rekomendasi kepada Pemprov kepri, pertama mengharapkan dengan sangat Pemprov Kepri dalam hal ini Gubernur dan jajarannya beserta Anggota DPRD Kepri, hendaknya memprioritaskan anggaran pembangunan yang transparan dan akuntabel.

“Kami harapkan fokuslah di bidang kesejahteraan rakyat, kebutuhan hidup rakyat, rumah layak huni, pelayanan kesehatan dan pendidikan serta harus mencapai tujuan masyarakat yang cerdas dan berakhlak mulia serta unggul dibidang maritim dengan tujuan mensejahterakan masyarakat,” bebernya.

Selain itu, tegasnya Pemerintah Kepri jangan terlalu banyak menghabiskan anggaran dana APBD hanya untuk membangun infrastruktur. Tidak mengutamakan kawasan KEK dan FTZ semata.

Dengan begitu sehingga terkesan mengabaikan sektor pertanian dan perikanan rakyat dan juga pengembangan ekonomi lokal yang merupakan benteng tangguh bagi ekonomi rakyat.

“Kesejahteraan dan pemerataan pembangunan secara adil dan merata yang menjadi cita-cita para pejuang pembentukan Peovinsi Kepri ini. Untuk itu kiranya semua pemangku kepentingan untuk memperhatikan ini dengan serius dan sungguh-sungguh,” harapnya.

sutana

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Berita Terbaru

Theme Portal Berita TUX_URL.com