SINDOBatam

Feature+

Opini+

Hattrick+

Jungkir Balik+

Abu Bakar Tiga Kali Serahkan Duit

  • Reporter:
  • Kamis, 3 Oktober 2019 | 15:50
  • Dibaca : 159 kali
Abu Bakar Tiga Kali Serahkan Duit
infografis KORAN SINDO BATAM

JAKARTA – Abu Bakar terbukti tiga kali menyerahkan duit kepada Gubernur Kepri nonaktif Nurdin Basirun. Uang yang diserahkan melalui Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Pemprov Kepri Edy Sofyan dan Budy Hartono selaku Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Pemprov Kepri tersebut untuk penerbitan Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang Laut di Tanjungpiayu, Seibeduk.

Abu Bakar (35 tahun), seorang nelayan berpendidikan sekolah dasar (SD) hanya bisa tertunduk di hadapan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (2/10/2019). Pria kelahiran Pulau Panjang, 21 November 1983 hadir dalam ruang sidang dengan mengenakan batik lengan panjang bercorak dan peci hitam. Agenda persidangan adalah pembacaan surat dakwaan Nomor: 89/ TUT.01.04 /24/09/ 2019 atas nama Abu Bakar yang telah disusun Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Saat persidangan dibuka, majelis menanyakan beberapa hal termasuk mengapa Abu Bakar tidak didampingi oleh tim penasihat hukum. Abu Bakar mengatakan, selama proses penyidikan di KPK sebenarnya dia memiliki atau didampingi oleh kuasa hukum. Tapi saat perkara sudah dilimpahkan ke pengadilan dan disidangkan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Abu Bakar tidak didampingi tim penasihat hukumnya. Musababnya Abu Bakar sudah tidak memiliki biaya untuk membayar jasa penasihat hukum. Majelis hakim kemudian menyediakan penasihat hukum dari Pos Bantuan Hukum pengadilan negeri Jakarta Pusat untuk mendampingi Abu Bakar.

Ketua JPU Yadyn menyatakan, Abu Bakar bersama-sama dengan tersangka pengusaha Kock Meng telah melakukan perbuatan pidana kurun April hingga Juli 2019 di sejumlah lokasi. Di antara di rumah Edy Sofyan selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepulauan Riau (Kepri) di Pelabuhan Telaga Punggur, Kota Batam, hingga di Pelabuhan Sri Bintan Pura, Kota Tanjungpinang.

Abu Bakar telah melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yang harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yakni memberi uang sejumlah Rp45 juta dan SGD11.000 kepada tersangka Nurdin Basirun selaku Gubernur Kepri. Uang suap diterima Nurdin melalui tersangka Edy Sofyan selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Pemprov Kepri dan Budy Hartono selaku Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Pemprov Kepri.

“Dengan maksud agar Nurdin Basirun selaku Gubernur Provinsi Kepulauan Riau menandatangani Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang Laut, yang bertentangan dengan kewajiban Nurdin Basirun selaku Gubernur Provinsi Kepulauan Riau,” tegas JPU Yadyn saat membacakan surat dakwaan atas nama Abu Bakar.

Dia membeberkan, seluruh uang suap berasal dari tersangka Kock Meng. Pemberian uang suap terpecah dalam dua bagian dan proses. Pertama, pemberian Rp45 juta bermula saat Johanes Kodrat, orang kepercayaan Kock Meng memperkenalkan Abu Bakar kepada Kock Meng pada September 2018. Perkenalan terjadi saat pertemuan di Restoran Jawa Melayu di Tanjung Piayu Laut, Kota Batam.

Dalam pertemuan, Kock Meng menyampaikan ke Abu Bakar terkait rencana Kock Meng membuka restoran di daerah Tanjung Piayu. Izin pendirian restoran sudah dimiliki oleh Kock Meng tapi belum memiliki izin pemanfaatan ruang laut. Atas penyampaian Kock Meng, Abu Bakar menjelaskan terkait izin-izin apa saja yang diperlukan dalam membuka restoran terkait dengan pemanfaatan laut. Abu Bakar juga menyampaikan ke Kock Meng bahwa Abu Bakar mengenal Budy Hartono.

“Pada pertemuan tersebut Terdakwa (Abu Bakar), Kock Meng, dan Johanes Kodrat bermaksud membuat perusahaan dengan nama PT Kelong Abadi Sejahtera untuk kepentingan pembangunan dan pengelolaan restoran serta penginapan di pesisir Tanjung Piayu, Batam,” tegas JPU Yadyn.

Satu bulan berselang, JPU Yadyn melanjutkan, Abu Bakar dan Kock Meng menemui Budy Hartono di kantor Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Pemprov Kepri untuk mengajukan Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang Laut. Pada saat itu, Kock Meng mengajukan permohonan Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang Laut Nomor: 01/IPRL/BTM/X/2018 yang berlokasi di Tanjung Piayu, Batam seluas 50.000 m2 dan Abu Bakarmengajukan Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang Laut Nomor: 018/Per-Lam/BTM/2018 yang berlokasi di Perairan Kelurahan Sijantung Jembatan Lima Barelang, Batam seluas 20.000 m2.

“Pada pertemuan tersebut, Budy Hartono menyampaikan kepada Terdakwa dan Kock Meng terkait syarat dan mekanisme pengajuan Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang Laut dengan ‘biaya pengurusan’ sejumlah Rp50 juta, mendengar penyampaian tersebut, Terdakwa dan Kock Meng menyetujuinya,” ujarnya.

Setelah tahun berganti, pada April 2019 Abu Bakar datang lagi menemui Budy Hartono di kantornya guna menanyakan permohonan Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang Laut yang sudah diajukan Abu Bakar dan Kock Meng. Budy kemudian menyampaikan kepada Abu Bakar bahwa draf Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang Laut sudah diajukan tapi nota dinas belum ditandatangani oleh Edy Sofyan. Karenanya drag tersebut belum bisa diajukan ke Nurdin Basirun.

“Budy Hartono juga menyampaikan kepada Terdakwa, bahwa untuk menerbitkan nota dinas diperlukan “biaya pengurusan” sejumlah Rp50 juta yang telah
disepakati sebelumnya antara Budy Hartono dengan Terdakwa dan Kock Meng,” imbuhnya.

JPU Yadyn mengungkapkan, selepas pertemuan kemudian Abu Bakar menemui Kock Meng dan menyampaikan pernyataan Budy. Kock Meng menyanggupi penyediaan uang Rp50 juta. Berikutnya Kock Meng memerintahkan Johanes Kodrat agar menyerahkan uang Rp50 juta dalam pecahan Rp100.000 ke Abu Bakar. Uang tersebut dibawa dan diserahkan Johanes ke Abu Bakar di Pelabuhan Sijantung.

Abu Bakar lantas membawa keseluruhan uang dan hanya menyerahkan Rp45 juta ke Budy di rumah Edy. Sisanya yakni Rp5 juta untuk operasional Abu Bakar. Setelah menerima dari Abu Bakar, Budy kemudian menyerahkan total Rp45 juta ke Edy. Selanjutnya Budy juga menyerahkan dua dokumen ke Abu Bakar. Satu, Nota Dinas Nomor: 523/DKP/IV/2019 yang telah ditandatangani oleh Edy selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Pempy Kepri. Dua, Izin Prinsip Pemanfaatan Laut Nomor: 120/0796/DKP/SET tertanggal 7 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Nurdin Basirun selaku Gubernur Kepri terkait permohonan Izin Pemanfaatan Ruang Laut dari Kock Meng seluas 50.000 m2 dan Abu Bakar seluas 20.000 m2.

“Edy Sofyan kemudian menggunakan uang sejumlah Rp45 juta pemberian dari Terdakwa untuk kepentingan Nurdin Basirun pada saat melakukan kunjungan ke pulau-pulau yang dilanjutkan dengan makan bersama dengan rombongan. Edy Sofyan melakukan pembayaran untuk pengeluaran kegiatan tersebut atas sepengetahuan Nurdin Basirun,” tuturnya

JPU Yadyn membeberkan, pemberian uang SGD11.000 terpecah dua bagian. Pertama, SGD5.000 yang bermula pada 22 Mei 2019 saat Abu Bakar menemui Budy Hartono di ruang kerjanya sembari menitipkan Surat Permohonan Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang Laut yang berlokasi di Tanjung Piayu, Kota Batam dengan luas yang diajukan 10,2 Hektarea (Ha). Setelah pertemuan, Budy kemudian menyiapkan dokumen kelengkapannya dan menghubungi Abu Bakar agar menyiapkan dana sejumlah Rp50 juta terkait pengurusan Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang Laut.

Satu pekan berselang, Budy kembali menghubungi Abu Bakar dan mengabarkan bahwa Budy sedang dalam perjalanan menuju Batam dari Tanjungpinang. Setelah tiba di Pelabuhan Telaga Punggur, Kota Batam, lagi-lagi Budy menghubungi Abu Bakar dengan maksud menanyakan keberadaan Abu Bakar. Abu Bakar menginformasikan bahwa dia sedang menuju Pelabuhan Telaga Punggur dan agar Budy menunggu di ruang tunggu kedatangan Pelabuhan Telaga Punggur.

Tidak lama kemudian, ujar JPU Dormian, Aba Bakar tiba dan langsung menemui Budy. Dengan cepat, Abu Bakar menyerahkan uang yang dimasukkan dalam amplop warna coklat ke Budy. Saat penyerahan, Abu Bakar mengatakan, ‘Ini titip buat pak Edy. Informasinya surat izin akan ditandatangani malam ini.’ Berikutnya Budy membuka amplop coklat tersebut dan menghitung uang dolar Singapura sejumlah SGD5.000.

Budy kemudian kembali ke Tanjungpinang dan tiba sekitar pukul 13.30 WIB. Budy lantas menghubungi Shalihin dan menanyakan keberadaan Edy Sofyan. Shalihin menyapaikan bahwa Edy berada di Pelabuhan Pelantar I Tanjungpinang dalam persiapan perjalanan dinas bersama Nurdin Basirun. Budy bergegas ke pelabuhan tersebut dan menemui Edy. Setelah bertemu dengan Edy, Budy langsung menyerahkan amplop berisi uang titipan Abu Bakar sambil mengatakan, ‘Pak, ini ada titipan dari Abu Bakar.’

Setelah menerima amplop coklat berisi uang SGD.5000, Edy menyampaikan terima kasih ke Budy. Tapi Edy mengaku berkas Surat Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang Laut yang dimohonkan oleh Abu Bakar dan Kock Meng tidak dibawa saat itu. Setelah itu, Edy bersama Nurdin Basirun dan rombongan melakukan kegiatan Ramadhan ke pulau-pulau dalam rangka safari subuh bersama di Tanjung Pantun Sei Jodoh. Kemudian dilanjutkan dengan sarapan ke kedai kopi, makan siang, dan kegiatan lainnya. Setelah acara selesai, Edy menemui Nurdin di Hotel Harmoni Nagoya Batam.

“Pada saat berada di dalam kamar Nurdin Basirun, Edy Sofyan menyerahkan amplop coklat berisi uang sejumlah SGD5.000 sambil berkata ‘Pak, ini titipan Abu’. Nurdin Basirun kemudian menerima amplop berisi uang dari Edy Sofyan tersebut,” ucap JPU Yadyn.

Singkat cerita, Nurdin Basirun selaku Gubernur Kepri menandatangani surat Izin Pemanfaatan Ruang Laut milik Abu Bakar. Kemudian, Budy menghubungi Abu Bakar dan menyerahkan Surat Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang Laut Nomor: 120/0945/DKP/SET tanggal 31 Mei 2019 yang sudah
ditandatangani oleh Nurdin di Pelabuhan Sijantung Jembatan Lima.

Anggota JPU Dormian, bagian kedua dari SGD11.000 yakni SGD6.000. Uang ini bermula pada Mei 2019 saat Abu Bakar menyampaikan kepada Budy terkait keinginan Abu Bakar untuk melakukan reklamasi lokasi yang sedang diajukan Izin Prinsip. Tapi saat itu menurut Budy, lokasi
tersebut tidak dapat dilakukan reklamasi karena tidak masuk dalam rencana peraturan daerah tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Kepri.

Belakangan Budy bersedia membantu Abu Bakar untuk memasukkan lokasi yang sudah ada izin prinsip dalam daftar Rencana Perda RZWP3K dan data pendukung. Tapi Budy meminta Abu Bakar menyediakan uang sebesar Rp75 juta yang sebagiannya yakni Rp25 juta untuk Nurdin Basirun. Abu Bakar menyampaikan ke Kock Meng dan disetujui Kock Meng. Kock Meng kemudian menyediakan uang sebesar SGD6.000 dan diberikan ke Abu Bakar.

JPU Dormian membeberkan, tepat Rabu, 10 Juli 2019, Abu Bakar membawa amplop kuning berisi uang sejumlah SGD6.000 dan bertemu dengan Budy. Keduanya lantas berangkat menuju ke rumah Edy. Dalam perjalanan, Abu Bakar menyerahkan amplop berisi uang SGD6.000 ke Budy. Tujuannya agar data dukung yang dibutuhkan dapat segera diselesaikan sehingga area dalam Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang Laut yang dimohonkan oleh Abu Bakar dan Kock Meng dapat dimasukkan dalam titik reklamasi pada Raperda Zonasi pada saat pembahasan dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI.

“Setelah keluar dari Pelabuhan Sri Bintan Tanjungpinang, Budy Hartono diamankan oleh petugas KPK dan ditemukan uang sejumlah SGD6.000 di dalam mobil Avanza warna Hitam Nomor Polisi BP1472A milik Budy Hartono,” ucap JPU Dormian.

sabir laluhu

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Berita Terbaru

Theme Portal Berita TUX_URL.com