SINDOBatam

Terbaru Spirit+

Opini+

Hattrick+

Jungkir Balik+

Anambas dan Natuna Butuh Perhatian Provinsi

  • Reporter:
  • Rabu, 9 Januari 2019 | 13:41
  • Dibaca : 258 kali
Anambas dan Natuna Butuh Perhatian Provinsi
ist.

ANAMBAS – Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Anambas, Dhannun mengaku kecewa terhadap Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri. Pasalnya, pembangunan untuk Anmbas dan Natuna terkesan kurang mendapat perhatian dari provinsi.

Padahal Kabupaten Anambas dan Kabupaten Natuna merupakan penyumbang Dana Bagi Hasil (DBH) minyak dan gas (Migas) di Kepri, namun masih terjadi kesenjangan pembangunan.

“Anambas dan Natuna bagai anak tiri di Kepri ini. Perhatian Pemprov Kepri dari segi pembangunan sangat minim, sementara kita penyumbang DBH bagi Kepri,” katanya, Selasa (8/1).

Selain itu, kata dia, Pemprov juga belum memenuhi kewajibannya kepada Kabupaten Anambas. Di antaranya, realisasi anggaran tunda salur dari provinsi dan alokasi anggaran pembangunan yang minim dari provinsi.

“Yang menjadi kewajiban Pemprov Kepri pun tak direalisasikan, apalagi kita berharap pembangunan. Kami juga mendengar informasi-informasi terkait dana sharing pembangunan Jalan Selayang Pandang II, yang semula Pemprov Kepri menanggung sekitar Rp12,9 miliar ternyata terealisasi hanya Rp5 miliar, ini kan terlihat perhatian mereka minim,” ujarnya.

Pihaknya akan segera bertemu dengan Gubernur Kepri Nurdin Basirun untuk menanyakan komitmen Pemprov Kepri untuk membantu pembangunan di Anambas. Selama ini, DPRD sudah sering melayangkan surat, namun tidak pernah mendapatkan respon.

“Selama ini kita sudah menyurati Pemprov Kepri, dan kalau bertemupun di arahkan kepada Kepala Dinas (Kadis) hingga ke Sekda. Kali ini kami ingin menemui Gubernur untuk membicarakan komitmen pembangunan dan realisasi penyaluran dana yang tertunda,” ujarnya.

Sekedar diketahui, Pemprov Kepri memiliki utang dana tunda salur kepada Kabupaten Anambas sekitar Rp12 miliar kepada Pemkab Anambas. Dana tersebut terdiri dari dana taskin Rp10 miliar pada tahun 2015 dan Rp2 miliar tahun 2018.

“Ini akan tetap ditagih pada tahun ini. Dana tunda salur adalah kewajiban pemerintah provinsi untuk melunasinya,” kata Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Anambas, Azwandi. jhon munthe

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Portal Berita TUX_URL.com