SINDOBatam

Terbaru Metro+

Opini+

Hattrick+

Jungkir Balik+

Anggaran Damkar Dirasionalisasi Rp450 Juta

  • Reporter:
  • Sabtu, 24 Agustus 2019 | 13:46
  • Dibaca : 92 kali
Anggaran Damkar Dirasionalisasi Rp450 Juta
Petugas Damkar berusaha memadamkan api di hutan Bandara Hang Nadim Batam. /DOK SINDO BATAM

BATAMKOTA – Anggaran Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Kota Batam menjadi salah satu yang dirasionalisasi pada APBD Perubahan 2019. Tak tanggung-tanggung, rasionalisasi anggaran mencapai hampir Rp450 juta. Ironisnya, di musim kemarau saat ini sangat rentan terjadi kebakaran.

“Ini salah satu yang dikritisi, anggarannya dipotong hingga Rp450 juta. Hal ini tentu saja akan berpengaruh terhadap kinerja dinas tersebut. Apalagi seperti kita ketahui sudah beberapa kali terjadi kebakaran di Batam,” kata Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Batam Udin P Sihaloho, Jumat (23/8).

Anggaran Damkar yang semula Rp4.986.456.140 dirasionaliasi menjadi Rp4.536.892.240 turun Rp449.563.900. Dengan rasionalisasi ini sejumlah kegiatan di dinas ini dikurangi seperti, program penanganan dan pencegahan kebakaran sebesar Rp320.183.400 dan program kegiatan peningkatan pelayanan administrasi perkantoran yakni Rp104.196.500.

“Kalau mau mengantisipasi musibah kebakaran tentu dinas ini yang ditunjang anggarannya. Artinya kami support dengan menambah anggaran, karena pasti mereka akan lebih ekstra kerjanya mengantisipasi musim panas seperti ini. Bukan sebaliknya,” ujarnya.

Ia juga mengkritisi terkait naiknya anggaran Bantuan Sosial (Bansos) yang disebut untuk mengakomodir korban kebakaran atau salah satunya untuk korban bencana kebakaran. Alasan ini disebut Udin tidak sinkron dengan fakta yang ada di lapangan.

“Kalau alasannya (bansos naik) untuk dapur umum, harusnya di sini ditambah bukan mengurangi anggaran di dinas kebakaran ini. Alasan ini yang kami tak sinkron,” katanya.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Batam, Abdul Malik mengatakan, peningkatan dana bansos dari awalnya Rp3,3 miliar menjadi Rp6,3 miliar terkait dana kejadian atau bencana yang perlu pandangan secepatnya.

“Untuk antisipasi jika ada hal yang masyarakat butuhkan seperti kebakaran. Itulah gunanya,” kata Malik.

Ia menambahkan, ketika dibutuhkan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait akan terlebih dahulu mengusulkan ke BPKAD. Selanjutnya, pencairan akan disesuaikan dengan kebutuhan. “Intinya ini untuk penanganan yang bersifat sosial yang perlu penanganan secepatnya,” ujarnya.

Namun jika tak ada peruntukan atau digunakan akan kembali ke kas daerah. “Kalau tak ada bencana, anggarannya masuk sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (Silpa),” katanya. iwan sahputra

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Berita Terbaru

Theme Portal Berita TUX_URL.com