SINDOBatam

Opini+

Hattrick+

Jungkir Balik+

Anggota Bawaslu Batam Dipecat

  • Reporter:
  • Jumat, 18 Januari 2019 | 10:42
  • Dibaca : 303 kali
Anggota Bawaslu Batam Dipecat
Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Batam, Suryadi Prabu.

BATAM KOTA – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberhentikan anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Batam, Suryadi Prabu, Rabu (16/1). Suryadi terbukti melakukan pelanggaran kode etik karena menyalahgunakan anggaran SPPD Panwaslu Kecamatan se-Kota Tahun 2017.

Pemberhentian Suryadi sebagai anggota Bawaslu Batam berdasarkan sidang yang digelar DKPP di Ruang Sidang DKPP, Jakarta yang tertuang dalam Surat keputusan perkara bernomor 280/DKPP-PKE-VII/2018 dan 281/DKPP-PKE-VII/2018.

Keputusan itu dibuat bersadarkan keterangan sejumlah saksi dan barang bukti yang disertakan dalam laporan, terkait pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Hasil pemeriksaan Suryadi terbukti telah menyalahgunakan anggaran SPPD Panwaslu Kecamatan se-Kota Batam bulan November dan Desember tahun 2017. Pada saat itu, ?Suryadi merupakan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kota Batam dan penanggung jawab anggaran.

Permasalahan berdasarkan temuan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kepri pada bulan Mei 2018 sebesar Rp128 juta ?untuk pembayaran SPPD para Panwascam sebanyak 36 orang se-kota Batam. Namun Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Batam saat itu tidak mengetahui adanya kebijakan pemotongan uang SPPD Panwascam.

Anggota Bawaslu Kepri, Said Dahlawi sangat menyayangkan kasus pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Bawaslu Batam, apalagi Bawaslu sebagai tim pengawas pemilu diberhentikan secara tidak hormat oleh DKPP. “Terkait tindaklanjut putusan DKPP, kami dari Bawaalu Kepri sudah melakukan konsultasi ke Bawaslu pusat,” ujarnya, Kamis (17/6).

Dalam putusan DKPP, tindak lanjut keputusan itu diserahkan kepada Bawaslu Kepri. “Kami sudah berkonsultasi dengan Bawaslu RI, karena meskipun diserahkan kepada Bawaslu Kepri, kami tetap harus berkonsultasi, bagaimana selanjutnya untuk PAW,” katanya.

Ia menyatakan Bawaslu pusat nanti akan membuat Surat Keputusan penghentian Suryadi Prabu dari jabatannya, karena yang menetapkannya juga Bawaslu pusat. Namun, ia belum dapat memastikan kapan SK itu diterbitkan, termasuk menetapkan pengganti Surya Prabu sebagai anggota Bawaslu. “Belum, keputusan DKPP baru kemarin,” kata Said.

Meski begitu ia optimistis, anggota Bawaslu Batam yang baru sudah ditetapkan dalam waktu tujuh hari ke depan. Penetapan anggota Bawaslu yang baru harus segera dilaksanakan, agar tidak mengganggu kinerja pengawasan pemilu, mengingat tahapan Pemilu 2019 sudah semakin padat.

“Ini adalah pembelajaran bagi kita semua anggota Bawaslu, baik itu Bawaslu daerah maupun provinsi. Jangan pernah melanggar peraturan yang ada,” ujarnya.

Salah satu pelapor dalam kasus pelanggaran kode etik yang dilakukan Suryadi Prabu adalah Firmansyah, anggota Panwascam Belakangpadang. Ia mengatakan, pengungkapan kasus ini berawal dari adanya pemeriksaan dari Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Provinsi yang turun ke setiap Panwascam untuk memeriksa anggaran SPPD Tahun 2017.

“Kami kasih rincianlah sekitar Rp2 juta, tapi dengan Suryadi diminta sumbangan sebesar Rp1 juta selama dua bulan. Jadi kami hanya dapat Rp1 juta,” ujarnya.

Sumbangan yang diminta Suryadi kepada setiap anggota Panwascam kala itu akan dipergunakan untuk keperluan Kantor Bawaslu Batam, seperti memperbaiki kantor yang jebol, pembelian meja, pembelian bendera. Sehingga setiap anggota Panwascam dipotong uang SPPD selama dua bulan, November dan Desember 2017.

Lanjut Firman, selang beberapa hari setelah Tim TPD ke Panwascam se-Kota Batam, ia mendapatkan RAP SPPD yang mana anggarannya sebesar Rp3 juta. “Kami kaget kemana uangnya, dan tidak lama ketahuan pengelolaan uang ini. Kami dipanggil Ketua Panwascam yang masih dijabat Suryadi Prabu,” ujarnya.

Saat dipanggil ke Kantor Bawaslu Batam, Firman menjelaskan, Suryadi Prabu minta tolong menandatangani surat bahwa uang SPPD sudah diterima Panwascam, padahal Panwascam se-Kota Batam belum menerima uang tersebut.

Anggota Panwascam se-Kota Batam lalu meminta Suryadi mengembalikan uang mereka, dan Suryadi berjanji akan mengembalikan uang tersebut dan bersedia membuat pernyataan. “Saya masih ingat itu, di bulan puasa. Suryadi Prabu berjanji akan mengembalikan uang tersebut,” kata Firmansyah.

Namun karena Suryadi Prabu tidak menepati janjinya, seluruh anggota Panwascam membuat laporan ke Bawaslu Provinsi. “Barulah saat itu sidang di Kantor KPU Batam, sidang kedua di Polda, dan setelah itu baru sidang di DKPP,” katanya.

Firmasyah mengatakan, pada saat sidang di Kantor KPU, ia sendiri yang hadir. Setelah itu, sidang kedua di Polda Kepri seluruh Panwascam hadir termasuk Sekretaris Panwascam. “Dari situlah terbongkar bahwa Suryadi Prabu memotong uang SPPD Panwascam. Kemarin saya dipanggil oleh DKPP ke Jakarta, tapi karena jauh, yang tidak bisa hadir,” ujarnya.

Ketua Bawaslu Batam M Syailendra Reza tidak banyak berkomentar tentang putusan pemberhentian Suryadi Prabu. Ia mengaku tidak punya kewenangan untuk menanggapi hal tersebut, lantaran keputusan tersebut merupakan domain Bawaslu Kepri. “Secara surat kami belum dapat informasi apa-apa, nanti coba silahkan konfirmasi ke Bawaslu Provinsi karena itu domainnya mereka,” ujarnya.

Kejaksaan Tak Temukan Kerugian Negara

Kepala Seksi Intelijen Kejari Batam, Robi Harianto mengatakan, pemotongan dana SPPD anggota Panwascam tahun 2017 sempat ditelusuri Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Batam. Sebanyak 18 orang yang berasal dari lingkungan Panwascam telah dikonfirmasi mengenai dana SPPD yang tak dibayarkan tersebut. “Sifatnya bukan pemeriksaan, tapi lebih kepada konfirmasi atas informasi yang ada,” ujarnya.

Tak hanya melakukan konfirmasi terhadap 18 orang tersebut, pihaknya juga meminta bantuan BPKP Kepri untuk memberikan rekomendasi. BPKP merekomendasikan agar uang tersebut dikembalikan dan ditansfer ke masing-masing anggota Panwascam. “Pengembalian itu sudah dilakukan. Ada buktinya yang diberikan ke saya,” kata Robi.

Ia menjelaskan, pengembalian dilakukan pada 10 Oktober 2018 lalu. Terdapat 10 Panwascam yang sempat tidak menerima dana SPPD tersebut. Setiap Panwascam terdiri dari 3 orang anggota. “Uang itu diserahkan Suryadi Prabu kepada Kasek (Kepala Sekretariat) dan Kasek yang mentransfer ke masing-masing rekening melalui Bank BRI. Total pengembaliannya Rp148.954.000,” katanya.

Tak hanya pengembalian yang menjadi alasan Kejari Batam untuk tidak melanjutkan penelusuran dugaan korupsi pada kasus tersebut. Robi menjelaskan, bahwa dari hasil audit BPKP Kepri juga tidak ditemukan kerugian negara. “Memang perbuatan melawan hukumnya ada, tapi hanya penggelapan biasa, bukan korupsi. Karena kalau korupsi kan harus memenuhi dua unsur, perbuatan melawan hukumnya ada dan harus ada kerugian negaranya,” ujarnya. romi kurniawan/agung dedi lazuardi/aini lestari

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Portal Berita TUX_URL.com