SINDOBatam

Opini+

Hattrick+

Jungkir Balik+

APBD-P Tanjungpinang 2018 Naik Rp72 M

  • Reporter:
  • Rabu, 5 September 2018 | 13:38
  • Dibaca : 384 kali
APBD-P Tanjungpinang 2018 Naik Rp72 M
ilustrasi

PINANG – Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungpinang menyampaikan kebijakan umum perubahan anggaran pendapatan belanja daerah (KUPA) serta prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) perubahan APBD Tanjungpinang tahun anggaran 2018, Selasa (5/9/2018) dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Tanjungpinang.

Pemko Tanjungpinang berharap rapat paripurna KUPA-PPAS ini segera dibahas. Dalam rapat tersebut, Penjabat Wali Kota Tanjungpinang Raja Ariza mengatakan, belanja daerah mengalami kenaikan targer sebesar Rp72,53 miliar, dari Rp833,27 miliar menjadi Rp905,80 miliar untuk kompisisi perubahan tahun anggaran 2018.

Dari jumlah tersebut belanja langsung sebesar Rp484,49 miliar dan belanja tak langsung Rp421,31 miliar. Pembiayaan daerah naik sebesar Rp9,66 miliar dari Rp16,05 miliar menjadi Rp25,71 miliar. Di dalamnya ada pengeluaran pembiayaan daerah melalui penyertaan (investasi) pemerintah daerah sebesar Rp2 miliar.

Sementara itu, pendapatan asli daerah (PAD) naik sebesar Rp64,86 miliar, dari Rp817,22 miliar menjadi Rp882,08 miliar. Dana perimbangan naik sebesar Rp47,38 miliar, dari Rp611,60 miliar menjadi 658,98 miliar. Pendapatan daerah lain-lain yang sah naik sebesar Rp10,64 miliar, dari Rp59,38 miliar menjadi 70,03 miliar.

“Kami menyadari, walaupun KUPA-PPAS perubahan APBD 2018 sudah disusun selengkap mungkin, namu ntak menutup kemungkinan di dalamnya terdapat berbagai kekurangan yang tak didasari,” kata dia.

Demi kesempurnaan yang sifatnya membangun, pihaknya berharap masukan saran dan pertimbangan yang membangun dalam pembahasan nantinya. Menutunya kebijakan umum harus memperhatikan prioritas pembangunan yang dituangkan dalam bentuk program pembangunan prioritas daerah.

“Kami mengharapkan dalam proses pembahasan rancangan KUPA-PPAS perubahan APBD 2018 dapat dilaksanakan sesuai dengan siklus perencanaan,” ujar dia.

Tujuan kebijakan umum perubahan APBD dan PPAS perubahan APBD adalah memperluas capaian kinerja pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran yang terjadi akibat perubahan asumsi dasar meliputi perubahan pendapatan daerah, belanja daerah serta pembiayaan yang diperlukan daerah.

Formulasi capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus dikurangi atau ditingkatkan dalam perubahan asumsi APBD akibat terjadinya asumsi dasar KUPA dan hal-hal yang mengakibatkan terjadinya perubahan APBD. Memperlancar penyusunan perencanaan operasional anggaran, visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD serta dokumen perencanaan lainya.

“Sebagai petunjuk dan pedoman dalam penyusunan perubahan APBD serta menjadi dasar penyusunan program dan kegiatan untuk penilaian kinerja keuangan daerah selama satu tahun anggaran,” kata Ariza.

Wakil Ketua DPRD Tanjungpinang Ade Angga, selaku pimpinan rapat paripurna mengatakan, kenaikan belanja daerah sangat fantastis sekitar Rp72,53 miliar atau 8,01 persen. Pointnya adalah, memang kenaikan belanja cukup tinggi, tapi diikuti kenaikan belanja daerah yang melebihi bahkan cukup tinggi.

“Artinya kita nanti ingin lihat kenaikan ini apakah sudah ada peruntukan sendiri sehingga tidak bisa dibelanjakan dalam program baru. Intinya perubahan Rp905,80 miliar, naiknya luar biasa,” kata Ade.

Dia menuturkan, secara umum kelihatannya defisit. Tapi belum diketahui barangkali kegiatan-kegiatan sebelumnya ada yang dirasionalisasi atau mungkin ada program yang tidak dijalankan dalam APBD murni.

“Laporan yang kita terima tidak ada defisit. Kita lihatlah nanti, kita targetkan KUPA-PPAS dalam bulan ini sudah disepakati dan ditandatangani,” tutup Ade.

muhammad bunga ashab

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Portal Berita TUX_URL.com