SINDOBatam

Opini+

Hattrick+

Jungkir Balik+

APBD Perubahan 2018 Dievaluasi Kemendagri, 23 Persen Anggaran untuk Infrastruktur

  • Reporter:
  • Selasa, 23 Oktober 2018 | 09:04
  • Dibaca : 229 kali
APBD Perubahan 2018 Dievaluasi Kemendagri, 23 Persen Anggaran untuk Infrastruktur
ilustrasi

PINANG – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengevaluasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun 2018 Provinsi Kepri. Hasil evaluasi tersebut, Kemendagri memberikan catatan dan harus diperbaiki oleh Pemprov Kepri.

“Secara keseluruhan dari hasil evaluasi Kemendagri terhadap APBD Perubahan tersebut tidak menjadi masalah. Hanya ada sedikit yang harus dilakukan pembenahan atau perbaikan,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Kepri TS Arif Fadillah di Kantor DPRD Kepri di Dompak, Tanjungpinang, Senin (22/10).

Untuk menindaklanjuti evaluasi itu, dalam waktu dekat ini Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kepri akan membahas dengan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kepri.

“Insya Allah akan segera dilakukan pembahasannya. Sehingga, akan lebih cepat diproses dan disetujui Mendagri,” harapnya.

Mantan Sekda Karimun ini juga mengaskan, evaluasi yang diberikan atas APBD Perubahan Provinsi Kepri 2018 ini bersifat normatif, tidak ada yang memberatkan atau harus dilakukan perubahan yang signifikan.

“Ya, ada masalah aturan dan mengingatkan agar berhati-hati dalam pelaksanaannya, selain itu mengingatkan agar menerapkan efisiensi atau penghematan,” ujarnya.

Dalam evaluasi itu juga agar Pemprov Kepri dalam penggunaan anggaran itu harus bermanfaat bagi masyarakat dengan upaya peningkatan di bidang infrastruktur. Ditambahkannya, untuk kegiatan fisik ini minimal harus diprioritaskan, selain untuk yang wajib seperti untuk pendidikan sebesar 20 persen, kesehatan 10 persen.

“Untuk bidang infrastruktur harus diplotkan sebesar 23 persen. Sehingga, pembangunan akan merata dan dinikmati masyarakat. Itu evalausi yang diberikan oleh Mendagri atas APBD Perubahan kepri 2018,” katanya.

Sebelumnya Pemerintah Provinsi Kepri bersama DPRD Provinsi Kepri menyepakati APBD Perubahan 2018 sebesar Rp3,584 triliun. Turun sebesar Rp10 miliar dari APBD murni 2018 yang sebelumnya Rp3,594 trilun dalam sidang Paripurna Pengesahan Ranperda RAPBD P 2018 menjadi Perda APBD P 2018.

Juru bicara Banggar DPRD Provinsi Kepri Taba Iskandar yang membacakan laporan akhir Banggar mengatakan, alokasi dana pendidikan sebesar 20 persen dari jumlah APBD sebagaimana diamanatkan undang-undang tidak terpenuhi pada APBD P 2018.

“Ternyata, setelah dihitung alokasi anggaran 20 persen untuk pendidikan dari APBD P tahun ini, tidak mencukupi sehingga ada sejumlah usulan dan program tidak bisa dialokasikan,” kata Taba.

TAPD bersama Banggar DPRD Kepri tambahnya, sudah menyepakati kekurangan alokasi anggaran tersebut, nantinya akan menjadi prioritas utama pemprov dan DPRD Kepri untuk dianggarkan pada APBD Murni 2019.

“Kekurangannya akan jadi prioritas utama di APBD 2019, khususnya bagi gaji guru tidak tetap yang memang ini sebelumnya menjadi pembahasan alot,” ujarnya.

Meski mengalami kekurangan anggaran, Banggar DPRD Kepri tetap menyetujui pelaksanaan proyek multiyears Gurindam 12, yang menelan anggaran hingga lebih dari setengah triliun tersebut.

Banggar DPRD Provinsi Kepri hanya mengingatkan kepada TAPD Provinsi Kepri untuk lebih cermat dan hati-hati dalam melaksanakan proyek multiyears itu. Selain itu, proyek multiyears ini juga menjadi perhatian penuh DPRD Provinsi Kepri.

“Perlu kehati-hatian untuk pelaksanaan projek multiyears ini. Kenapa? Karena dengan kemampuan anggaran dan fiskal yang sangat lemah maka seharusnya proyek ini tidak menjadi skala prioritas,” ujar politisi Golkar ini.

Adapun strukturnya anggaran yakni Pendapatan Daerah sebesar Rp3.545.344.493.700,55. Pendapatan Daerah ini meliputi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp1.142.352.161.810,00, Dana Perimbangan sebesar Rp2.401.792.331.890,55, dan dana Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yakni sebesar Rp1.200.000.000,00.

Kemudian untuk total Belanja Daerah sebesar Rp3.584.253.842.620,00. Sedangkan Pembiayaan Daerah berjumlah Rp38.909.348.919,45. Meliputi Penerimaan Pembiayaan Daerah dengan biaya sebesar Rp39.427.248.919,45, dan Pengeluarkan Pembiayaan Daerah sebesar Rp517.900.000,00.

sutana

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Portal Berita TUX_URL.com