SINDOBatam

Terbaru Metro+

Opini+

Hattrick+

Jungkir Balik+

Apindo Ajak Pekerja Jaga Iklim Investasi

  • Reporter:
  • Selasa, 23 Oktober 2018 | 14:40
  • Dibaca : 97 kali
Apindo Ajak Pekerja Jaga Iklim Investasi
ilustrasi

BATAM KOTA – Ketua Apindo Kota Batam Rafki Rasyid meminta serikat pekerja atau buruh untuk mengurungkan niat terkait rencana aksi menuntut kenaikan Upah Minimum Kota (UMK) sebesar 25 persen, karena khawatir hanya akan mengganggu iklim investasi di Kepri.

Serikat buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSMPI) berencana menggelar unjuk rasa menolak kenaikan sebesar 8,03 persen pada 31 Oktober mendatang. Aksi ini digelar serentak di seluruh Indonesia. Di Batam, sedikitnya ada 1.000 massa yang akan turun ke jalan dalam aksi tersebut.

“Sebab demonstrasi merupakan salah faktor pertimbangan utama bagi investor dalam menanamkan investasinya di Batam ataupun memperpanjang masa investasinya,” ujarnya, Senin (22/10).

Ia mengimbau agar pekerja berfikir realistis. Dengan upah sekitar Rp3,8 juta pada 2019 nanti telah membuat upah minimum di Batam menjadi upah minimum tertinggi ketiga di ASEAN setelah Thailand dan Singapura.

“Dulu upah minimum kita lebih rendah dari Malaysia, saat ini UMK Batam sudah melebihi Malaysia. Artinya daya saing Batam menurun dari sisi upah pekerja,” katanya.

Kalau diperhatikan data pertumbuhan ekonomi, maka Batam mengalami perlambatan ekonomi itu sejak tahun 2012. Pada tahun tersebut juga berlangsung demonstrasi besar di Batam yang diikuti oleh aksi sweeping ke pabrik dan pengerusakan fasilitas publik.

“Investor sangat ketakutan ketika hal tersebut terjadi. Sehingga banyak yang memutuskan untuk tidak memperpanjang investasinya di Batam,” ujarnya.

Investor yang mau masuk, lanjutnya, banyak yang membatalkan keinginannya untuk berinvestasi di Batam. Sehingga pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan. Puncaknya tahun 2017 yang membuat pertumbuhan ekonomi Batam hanya 2,5 persen saja.

Apindo mengimbau agar sama-sama menjaga iklim investasi yang kondusif di Batam. Peraturan mengenai UMK sudah jelas ada sejak tahun 2015 yaitu Peraturan Pemerintah (PP) 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan dan sudah berjalan selama beberapa tahun.

“Jika kemudian pemerintah menetapkan UMK tahun ini naik 8,03 persen maka mari kita hormati dan patuhi bersama,” jelasnya.

Anggota Apindo sendiri banyak yang menyatakan sangat berat kenaikan 8,03 persen tersebut. Sebab upah di Batam selama ini relatif sudah sangat tinggi sementara ekonomi Batam sedang lesu.

“Namun anggota Apindo Batam berkomitmen menjalankan aturan yang sudah ditetapkan pemerintah. Walaupun sangat berat akan diusahakan untuk dijalankan,” katanya.

Ketua FSMPI Kota Batam, Alfitoni mengatakan, di tengah melemahnya rupiah terhadap dolar AS dan meningkatnya harga minyak dunia, berpotensi membuat harga-harga barang kebutuhan dan bahan bakar minyak (BBM) jenis premium akan naik. Karena itu pihaknya menuntut kenaikan UMK tahun 2019 sebesar 20-25 persen.

“Kami menolak apabila kenaikan UMP mengacu pada PP 78/2015. Kenaikan UMP yang hanya 8,03 persen tidak akan memberikan manfaat bagi kaum buruh,” katanya.

Sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menetapkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2019 sebesar 8,03 persen. Angka ini berdasarkan tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi nasional yang dilaporkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). iwan sahputra/ahmad rohmadi

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Berita Terbaru

Theme Portal Berita TUX_URL.com