SINDOBatam

Opini+

Hattrick+

Jungkir Balik+

ASN Diminta Bijak Bermedia Sosial

  • Reporter:
  • Senin, 18 Maret 2019 | 15:12
  • Dibaca : 150 kali
ASN Diminta Bijak Bermedia Sosial
Sekda Kota Batam Jefridin. /Dok SINDO BATAM

BATAM KOTA – Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Batam Jefridin mengingatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemko Batam bijak dalam menggunakan media sosial (medsos), mengingat semakin banyaknya berita-berita bohong yang berkembang melalui dunia maya. Sebagai pelayan masyarakat para pegawai diharapkan bisa menjadi garda terdepan untuk melawan berkembangnya berita-berita bohong yang dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

Hal ini agar ASN tidak ikut menyebar berita-berita yang tidak diketahui dengan jelas sumbernya. Ia mengimbau agar smartphone yang dimiliki para pegawai di Pemko Batam digunakan untuk menyebar informasi-informasi yang positif untuk Batam.

“Contohnya, kalau lagi makan, promosikan makanan dan tempat makan di Batam, itu bagus. Untuk promosi pariwisata di Batam. Jangan ikut-ikut menyebar berita yang aneh-aneh dan tidak tahu sumbernya,” ujarnya usai melantik pejabat eselon IV dan lurah di Kantor Wali Kota Batam, Jumat (15/3).

Ia juga mengingatkan agar ASN dapat menjalankan tugas sesuai dengan aturan yang ada. Dikatakan, jabatan adalah amanah, karena itu, tidak boleh ada keragu-raguan dalam menjalankannya. Seluruh pegawai harus dapat melayani masyarakat dengan baik, sebagaimana komitmen Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam selama ini.

Jefridin mengatakan, mutasi dan rotasi adalah hal yang biasa di seluruh organisasi, baik itu organisasi pemerintah atau lainnya. Tujuannya, tidak lain adalah bagaimana menghidupkan kembali gairah, semangat tugas di tempat lain. “Karena manusia ini gampang bosan. Bagaimana roda organisasi bisa terlaksana dengan baik,” ujarnya.

Pejabat yang baru dilantik diminta untuk menjaga loyalitas kepada pimpinan. Termasuk mengingatkan tugas ASN, sebagaimana yang tertuang dalam pasal 10 dan pasal 11 undang-undang terkait ASN. Ada tiga fungsi ASN, pertama sebagai pelaksana kebijakan publik. Kedua, sebagai pelayanan publik. Ketiga, sebagai perangkat bangsa. Kalau tupoksi ini tidak dilakukan, berarti melanggar undang-undang.

“Karena saya masih menjumpai, teman-teman ASN yang tak memahami tugasnya,” sambungnya.

Jefridin juga masih mendapatkan laporan, jika ada ASN yang mestinya menjalankan tugas pelayanan publik, namun telat masuk ke kantor. Ia meminta ke depan hal ini tidak terjadi lagi, sehingga masyarakat bisa mendapatkan pelayanan sesuai dengan hak-haknya. ahmad Rohmadi

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Portal Berita TUX_URL.com