SINDOBatam

Feature+

Opini+

Hattrick+

Jungkir Balik+

Aspirasi Daerah Dititipkan Lewat Kemenkopolhukam

  • Reporter:
  • Minggu, 23 Juni 2019 | 21:55
  • Dibaca : 152 kali
Aspirasi Daerah Dititipkan Lewat Kemenkopolhukam

BANYAK persoalan yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau. Penyelesaiannya harus mendapatkan dukungan Pemerintah Pusat.

Selain menjadi daerah terluar di Indonesia, Kabupaten Kepulauan Meranti juga merupakan daerah termiskin dan terisolir di Provinsi Riau. Sehingga dibutuhkan tidak hanya peran Pemerintah Pusat, tetapi juga Pemerintah Provinsi Riau. Agar daerah kepulauan tersebut bisa lebih maju dan masyarakatnya sejahtera.

  

Saat rombongan dari Kementrian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopulhukam) Republik Indonesia turun ke Selatpanjang, Ibukota Kabupaten Kepulauan Meranti, pada Selasa (18/6/2019), Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Drs H Said Hasyim menceritakan sejumlah peluang yang bisa dimanfaatkan masyarakatnya untuk bisa maju. Namun karena keterbatasan sarana infrastruktur dan belum adanya kebijakan pusat khusus ke Meranti membuat daerah yang dipimpinnya sulit berkembang.  

 

“Kami melihat Papua, dan Kalimantan, mendapat perhatian lebih dari Pemerintah Pusat. Sementara, untuk Riau, khususnya di Kabupaten Kepulauan Meranti, belum ada kebijakan besar dari Pusat yang menolong daerah. Semoga ke depan ada kebijakan yang membantu daerah kami,” ungkap Said.

 

Pejabat yang turun ke Selatpanjang saat itu adalah Asisten Deputi Koordinasi Wilayah Perbatasan dan Tata Ruang Pertahanan, Kemenkopolhukam, Brigjend TNI Yasid Sulistya dan anggotanya, Kolonel Sugeng serta lainnya. Datang juga ke Selatpanjang, Asisten I Setdaprov Riau, Ahmadsyah Harofie.

 

Pemkab Meranti memfasilitasi pertemuan Kemenkopolhukam, Pemprov Riau dan Pemkab Meranti di Ballroom Grand Meranti Hotel, Selatpanjang. Tampak hadir juga, Sekretaris Daerah (Sekda) Kepulauan Meranti H Yulian Norwis SE MM, Kajari Meranti Budi Rahardjo SH MH, Pabung Kodim 0303 Bengkalis di Selatpanjang, Mayor P Girsang, Danramil 02 Selatpanjang Mayor Irwan, Kepala BPN Meranti Budi SH, Kepala Imigrasi Meranti, perwakilan Polres Meranti, jajaran Pejabat Eselon II dan III di lingkungan Pemkab Meranti, dan Camat Se-Kepulauan Meranti, serta perwakilan Kabupaten/Kota wilayah perbatasan di Riau.

 

Wabup menjelaskan bahwa letak geografis Meranti berhadapan langsung dengan Selat Malaka. Dimana selat tersebut menjadi salah satu pusat lalu lintas laut tersibuk di dunia. Sedikitnya 500 kapal melintas di sana setiap hari.

Sementara, Meranti memiliki potensi perkebunan yang besar. Mulai dari sagu, kelapa, kopi, karet dan lainnya.

 

Padahal di masa lalu, sekitar tahun 1960-an, Meranti merupakan daerah perdagangan yang sangat maju dengan masyarakat yang hidup sejahtera. Namun saat ini berbalik 180 derajat. Meranti justru menjadi salah satu daerah termiskin di Riau, dan terisolir. Hal itu diakibatkan masih kurangnya perhatian pusat. Baik dalam segi dukungan pembangunan Infrastruktur hingga kebijakan pusat terkait perdagangan lintas batas.

 Said Hasyim mengaku, sangat menanti-nantikan pertemuan tersebut dalam rangka mengekspos secara nasional terkait berbagai masalah yang dihadapi Meranti. 

Seperti diketahui Meranti berada di perbatasan, terluar dan lokasi strategis nasional. Jika mengacu komitmen Presiden RI, Joko Widodo yang fokus membangun Indonesia, dimulai dari pulau terluar sebagai berada terdepan Indonesia, seharusnya Meranti mendapat perhatian lebih besar.

Salah satu yang menjadi usulan dari Pemkab Meranti, adalah pembangunan infrastruktur berupa, jalan, jembatan, pelabuhan, Roro, kantor polsek dan pos pengamanan, yang membutuhkan dana besar. Kemudian pemberdayaan potensi perkebunan sagu, karet, kelapa, kopi. “Selain itu, tentu saja membantu penanggulangan abrasi yang sudah sangat mengkhawatirkan. Di mana pertahun sepanjang 12 Kilometer (KM) wilayah Indonesia di Meranti hilang menjadi laut,” rinci Kepala Badan Perencanaan Daerah (Bappeda), Dr Ir Mamun Murod MM MH.

 

Asisten I Setdaprov Riau, Ahmadsyah Harofie mendorong Pemerintah Pusat untuk menuntaskan berbagai masalah yang dihadapi Meranti. Khususnya di pulau terluar, seperti pembangunan infrastruktur, penanganan abrasi dan pemberdayaan potensi Sumber Daya Alam (SDA). Agar, masalah kemiskinan dan keterisoliran Meranti bisa teratasi.

 

“Kami harap Pemerintah Pusat dapat memberikan perhatian. Karena sesuai dengan keinginan Gubernur Riau (Drs H Sayamsuar MSi) yang sangat serius untuk menuntaskan berbagai masalah diwilayah perbatasan di Riau,” ujarnya.

 

Asdep Koordinasi Wilayah Perbatasan dan Tata Ruang Pertahanan Menkopolhukam RI Brigjend TNI Yasid Sulistya mengaku tugas Kemenkopolhukam, salah satunya adalah pengelolaan pulau-pulau kecil dan terluar Indonedia. Baik dari segi menjaga kedaulatan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga lingkungan hidup.

 

Untuk itu, Yasid akan meminta timnya untuk melakukan pendataan terkait apa saja masalah yang dihadapi dan dibutuhkan daerah perbatasan, termasuk Meranti. Sehingga bisa dicarikan solusinya. 

 

 

“Ya, kita siap menampung masukan dari daerah. Jadi, jangan segan-segan menyampaikannya kepada kami. Sehingga bisa dikoordinasikan dengan kementerian terkait, salah satunya Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP),”katanya.

 

Selain mendapatkan masukan terhadap kondisi di Meranti, keesokan harinya, Rabu (19/6/2019), rombongan Kemenkopulhukam juga turun ke lapangan. Mereka diajak melihat kondisi masyarakat, keterbatasan infrastruktur dan kondisi abrasi di wilayah Kecamatan Rangsang dan Rangsang Pesisir.

 

Setelah melihat kondisi brasi di Desa Tanjung Gemuk dan Gayung Kiri, peninjauan diakhiri dengan melihat patok perbatasan Indonesia dan Malaysia yang berada di Desa Tanjung Kedabu Kecamatan Rangsang Pesisir.

 

Kunjungan diawali di Kecamatan Rangsang. Rombongan Kemenkopolhukam didampingi Asisten I Setdaprov Riau, Wakil Bupati, serta lainnya disambut, Camat Rangsang, Drs Tunjiarto yang langsung menggelar pertemuan dengan unsur Kecamatan, Desa serta tokoh masyarakat di Aula Kantor Camat Rangsang d Desa Tanjung Samak.

 

Pada kesempatan itu, Tunjiarto memaparkan profil Kecamatan Rangsang yang memiliki luas 411 KM persegi, berhadapan langsung dengan Selat Malaka di bagian Utara, bagian Selatan berbatasan dengan Kecamatan Tebingtinggi Timur, bagian Barat berbatasan dengan Kecamatan Rangsang Pesisir, bagian Timur berbatasan dengan Kabupaten Tanjungbalai Karimun, Kepulauan Riau. 

 

Dirincikannya, di Rangsang memiliki potensi perkebunan Kelapa (80 %), selebihnya Karet, Kopi dan Pinang. Sementara, harga jual hasil perkebunan kelapa saat ini disana sangat rendah. Dimana harga kelapa perbutir hanya Rp600–Rp1,200 saja. Padahal, sebelumnya bisa mencapai Rp2,000. 

 

Masalah lainnya yang terjadi disana yakni abrasi yang terjadi di 4 Desa, yakni Tanjung Bakau, Tanjung Gemuk, Gayung Kiri dan Topang.

 

“Berdasarkan pengukuran dari pihak terkait, abrasi yang terjadi di Kecamatan Rangsang sudah mencapai 2 KM. Penyebabnya adalah, ombak kuat dari Selat Malaka dan diperburuk dengan stuktur tanah gambut yang mudah tergerus air laut,” jelas camat.

 

“Masyarakat berharap pemerintah bisa mengkondisikan harga jual yang lebih tinggi terhadap kelapa. Selain itu, peremajaan kebun kelapa yang telah berusia 20 tahunan juga harus dilakukan untuk mempertahankan hasil produksi yang baik,” ucapnya.

 

Termasuk juga, masalah banjir pasang tahunan diwilayah sentra ekonomi (pasar) di Desa Tanjung Samak dan, persoalan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) dimusim kemarau. 

 

Oleh karena itu, Camat Rangsang berharap kepada Pemerintan Pusat melalui Kemenkopolhukam dapat membantu mengatasi masalah infrastruktur yang terjadi di Kecamatan Rangsang sebagai beranda terdepan Indonesia.

 

 

“Jika masalah infrastruktur jalan ini bisa dituntaskan kami yakin ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat. Karena mobilitas orang dan hasil pertanian dapat dengan mudah dibawa untuk dipasarkan,” jelasnya.

 

Wakil Bupati, Drs H Said Hasyim, berharap dukungan dari Pemerintah Pusat untuk membangun pulau terluar di Meranti, agar keluar dari kondisi tertinggal. Said Hasyim juga berharap Kemenko Polhukam dapat mendukung penuntasan masalah Karlahut, mengalokasikan dana untuk membangun infrastruktur jalan jalan di daerah terluar. Karena menjadi tanggung jawab negera.

 

Kepada Pemrprov Riau, Wabup juga menginginkan segara turun ke Meranti dan melihat kondisi rill.  Sehingga dapat memberikan alokasi anggaran yang lebih besar dalam mendukung program pemerintah di perbatasan.

 

Pihak Kemenkopolhukam mengaku akan berupaya membantu membangun pulau terluar di Meranti yang menjadi beranda terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 

 

“Ya kita akan berupaya membantu menuntaskan berbagai masalah yang terjadi. Sesuai dengan tugasnya Kemenkopolhukam akan dikoordinasikan dengan kementrian terkait. Supaya program pusat dapat dilaksanakan di Meranti,” ujar anggota Asisten Deputi Koordinasi Wilayah Perbatasan dan Tata Ruang Pertahanan, Kemenkopolhukam, Brigjend TNI Yasid Sulistya, Kolonel Sugeng yang ikut ke lapangan. 

 

Lebih jauh dikatakan Kolonel Sugeng, dalam rangka menjaga keutuhan wilayah NKRI, Kemenkopolhukam juga akan mengupayakan pembangunan pos-pos keamanan di pulau terluar. Dengan adanya sejumlah pos ini diyakini akan memberikan dampak ekonomi dan kesejahteraan terhadap masyarakat sekitar. advertorial

 

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Berita Terbaru

Theme Portal Berita TUX_URL.com