SINDOBatam

Opini+

Hattrick+

Jungkir Balik+

ATB Jangan Rugikan Pelanggan

  • Reporter:
  • Kamis, 16 Mei 2019 | 10:37
  • Dibaca : 111 kali
ATB Jangan Rugikan Pelanggan
Ilustrasi Foto Teguh Prihatna.

SEKUPANG – Penggiliran pendistribusian (rationing) air bersih yang dilakukan PT Adhya Tirta Batam (ATB) kepada masyarakat Sekupang dan sekitarnya sangat merugikan pelanggan. Rationing yang diberlakukan ATB tak merata dan tak sesuai jadwal.

Sebelumnya, ATB berjanji akan melakukan rationing dua kali sepekan, yakni pada Rabu dan Sabtu. Namun kenyataannya, rationing dinikmati pelanggan selama dua hari berturut-turut, Selasa dan Rabu serta Sabtu dan Minggu.

Selain itu, rationing yang diberlakukan ATB ke pelanggan juga tak merata. Ada sejumlah pemukiman atau perumahan yang tetap mendapatkan penggiliran mendapatkan pasokan air. Sementara pemukiman lainnya tak mendapat giliran rationing dalam satu pekan. Hal ini yang kemudian menimbulkan kecemburuan dari pelanggan, mengingat mereka sama-sama membayar tagihan air bersih.

“Janjinya rationing Rabu dan Sabtu. Kalau Rabu air mati, Kamis siang baru mengalir. Terkadang sampai malam baru mengalir,” kata Indah, warga Perumahan Akasia Garden, Sekupang, Rabu (15/5).

Menurut dia, pelayanan ATB kepada pelanggan bukan makin baik namun semakin buruk. Indah berharap bila rationing benar-benar diberlakukan dua hari dalam sepekan, dan harus merata di seluruh pemukiman di Sekupang dan sekitarnya.

“Saya ada suadara di daerah Tiban Lama. Di sana air mengalir terus. Sementara kami di sini air bisa tak mengalir sampai dua hari berturut-turut. Kalau seperti ini pelayanan ATB yang tidak bagus. Tidak adil memberikan pelayanan kepada pelanggan,” ujarnya.

Anggota DPRD Batam Lik Khai mengataan, buruknya pelayanan ATB selama ini sangat merugikan masyarakat Batam. Rationing yang dijanjikan selama ini tidak sesuai dengan jadwal. Padahal pelanggan juga tetap melakukan kewajiban setiap bulannya dengan membayar tagihan air bersih sesuai dengan jadwal.

Ia tidak heran dengan pelayanan ATB yang masih belum bisa maksimal. Kata dia, dari tahun ke tahun dan bahkan sejak ia pindah ke Batam tahun 1984 hingga sekarang pelayanan air bersih tidak pernah baik.

“Sejak pertama kalinya pindah ke Batam tahun 84 hingga 2019 ini, pelayanan air bersih selalu dikeluhkan masyarakat,” ujarnya.

Menurut dia, seharusnya ATB memikirkan bagaimana memberikan pelayanan yang terbaik bagi pelanggannya. Apalagi, sambungnya, permasalahan ini bukan hanya baru saja terjadi. “Masa tidak ada perubahan, harusnya tahu bagaimana cara mengatasi permasalahan. Ini malah eforia karena mendapatkan penghargaan harusnya mereka malu,” ujarnya.

Kata dia, selama ini DPRD Batam telah menyoroti pelayanan yang diberikan oleh PT ATB dan bahkan sudah sering memanggil untuk dilakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP). Namun kenyataannya yang datang bukan pimpinan yang diharapkan dewan, melainkan perwakilan yang tidak bisa mengambil kebijakan penuh.

Head of Corporate Secretary ATB, Maria Jacobus mengatakan, penggiliran suplai air ATB di Instalasi Pengolahan Air (IPA) Seiharapan masih berlangsung setiap pekannya. Air baku Dam Harapan belum dalam kondisi yang diharapkan, meski dam sudah mulai terisi air.

“Rationing masih berjalan, karena air baku dalam Dam Seiharapan masih belum aman. Meski sempat turun hujan, namun level air masih minus,” ujarnya.

Kondisi Dam Harapan saat ini masih minus dan masih jauh dari yang diharapkan. Level air baku di Dam Harapan Senin (13/5) pagi masih berada di level minus -156 centimeter dari permukaan spillway. “Dam ada penambahan sedikit air baku karena curah hujan turun, namun rationing masih belum bisa hentikan karena kondisi dam belum benar-bernar pulih,” ujarnya.

Penggiliran air bersih masih tetap berlangsung setiap pekannya yakni Sabtu dan Rabu. Selama penggiliran berlangsung IPA Harapan tidak berproduksi selama 24 jam mulai pukul 00.00-24.00. “Kami tetap mengimbau pelanggan untuk tetap berhemat dan bertoleransi memakai air selama penggiliran,” kata Maria.

Sebelumnya, Ketua Lembaga Perlindungan Konsumen (LPK) Kepri, Rahmat Riyadi mengatakan kebijakan rationing merugikan konsumen. Warga terpaksa membeli drum dan harus menampung air sampai tengah malam. “Kendala karena waduk kering itu sudah cerita lama. Masa iya tidak ada solusi dari pihak ATB terkait hal itu,” ungkap Rahmat.

Lanjut Rahmat, berdasarkan Undang-Undang perlindungan konsumen, berhak mendapatkan informasi yang benar mengenai jadwal tersebut. “Jika pihak ATB mematikan aliran yang tidak sesuai jadwal rationing, maka pihak ATB sudah melanggar Undang-Undang perlindungan konsumen,” katanya.

Keluhan warga Batam sampai ke telinga Irwansyah, anggota Komisi III DPRD Kepri. Dia menilai pelayanan ATB sejak beberapa tahun belakangan merugikan warga karena distribusi air bersih kerap bermasalah. “Bahkan hingga berhari-hari air tidak mengalir,” tutur dia.

Dia lalu mengusulkan pengelolaan air pulang ke pangkuan pemerintah dengan alasan hampir semua daerah di Indonesia, pengelolaan air ini dipegang pemerintah bukan oleh pihak swasta. Pemerintah, lanjut dia, bisa membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang khusus mengelola air bersih, selain akan terpantau dengan baik juga akan bisa memberikan keuntungan yang lebih baik dibandingkan bila dikelola swasta.

“Selama ini keuntungan lebih besar dirasakan oleh pengelola swasta, sementara pemerintah sendiri yang memiliki wilayah mendapatkan keuntungan tidak seberapa. Bahkan bisa dikatakan merugi, sebab kontrak yang sudah dibuat sejak 25 tahun lalu itu jelas menguntungkan pihak swasta yang mengelola,” bebernya.

Politisi senior PPP ini menyebutkan, bahwa dalam kontrak atau perjanjian yang telah berlaku 25 tahun itu berbunyi, bahwa semua biaya yang timbul berkaitan dengan pajak ditanggung pemerintah dalam hal ini BP Batam bukan oleh pihak pengelola dalam hal ini ATB.

Jelas dengan hal ini tegasnya, sangat merugikan pemerintah, sebab pemerintah yang harus menanggung semua biaya yang berkaitan dengan pajak. Padahal dimana-mana tidak ada pemerintah yang membayar pajak, apalagi terkait pengelolaan sumber daya alam (SDA)-nya sendiri.

“ATB dalam hal ini tidak bisa diutak-atik. Sebab posisi mereka sudah kuat dengan adanya surat perjanjian terkait pajak tersebut. Pajak yang dimaksud, salah satunya adalah pajak air permukan (PAP) yang hingga saat ini bermasalah antara Pemprov Kepri,” ujarnya.

Irwansyah juga berharap BP Batam untuk menyiapkan segala sesuatunya dengan baik atas akan adanya peralihan pengelolaan air di Batam ini. Jangan sampai hal yang akan merugikan pemerintah terulang kembali dan akhirnya merugikan masyarakat.

“Kita tidak mau adanya kesalahan dalam mengambil kebijakan terkait pengelolaan air di Batam ini. Dan kita berharap pengelolaan air ini dikelola oleh pemerintah baik oleb BP Batam, Pemko Batam atau Pemprov Kepri melalui BUMD tentunya,” tegasnya.

Irwansyah juga menerangkan terkait utang ATB atas PAP yang menunggak, DPRD Kepri telah diminta Pemprov Kepri untuk membantu mendesak ATB untuk segera menyelesaikan piutangnya yang sudah macet sejak tiga tahun lalu dengan total sebesar Rp39,9 miliar lebih itu.

Piutang ATB tersebut terdiri utang pokok Rp31,5 mliar, ditambah denda dari tahun 2016-2018. Utang sebesar itu berasal dari Pajak Air Permukaan (PAP) melalui BP Batam menunggak sejak tahun 2016-2018.

“Kami komisi III DPRD Kepri sudah memanggil BP Batam, PT ATB untuk membahas tunggakan piutang PAP tersebut,” kata anggota Komisi III DPRD Kepri Irwansyah. tengku bayu/romi kurniawan/sutana

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Berita Terbaru

Theme Portal Berita TUX_URL.com