SINDOBatam

Opini+

Hattrick+

Jungkir Balik+

Babat Hutan Lindung Jadi Kaveling Siap Bangun, PT PMB Terancam Pidana

  • Reporter:
  • Sabtu, 3 Agustus 2019 | 10:41
  • Dibaca : 381 kali
Babat Hutan Lindung Jadi Kaveling Siap Bangun, PT PMB Terancam Pidana
Lahan hutan lindung yang dibabat oleh PT PMB menjadi Kaveling Siap Bangun di kawasan Punggur, Selasa (9/7). DOK SINDO BATAM

BATAMKOTA – PT Prima Makmur Batam (PMB) terancam hukuman pidana. Perusahaan pengembang ini terbukti membabat kawasan hutan lindung kawasan Nongsa dan Telagapunggur untuk diperjualbelikan menjadi kaveling siap bangun (KSB).

PT PMB melanggar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusak Hutan dan UU RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

“Ya jelas terancam pidana karena pertama sudah membabat hutan lindung. Kedua telah menipu warga yang sudah membeli dan belum mengembalikannya,” kata anggota Komisi I DPRD Kota Batam Jurado Siburian di DPRD Batam, Jumat (2/8).

Pihaknya sudah memanggil seluruh pihak terkait dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi I beberapa waktu lalu. Dalam pertemuan itu, kata dia, perusahaan menjual KSB kepada warga dengan kisaran harga Rp7-35 juta per kaveling. Setelah itu, perusahaan kembali meminta uang tambahan untuk pengurusan legalitas lahan seperti pembayaran Uang Wajib Tahunan (UWT) kepada Badan Pengusahaan (BP) Batam dan dokumen lainnya. “Dari BP sendiri sudah menegaskan tidak pernah memberikan hutan lindung untuk dijadikan kaveling dan itu memang sudah tidak dibenarkan,” katanya.

Jurado juga meminta kepada kepolisian untuk segera menindaklanjuti pelanggaran ini karena sudah ada laporan dari warga yang merasa dibohongi oleh pihak perusahaan. Perusahaan menjual sekitar 4.000 KSB dengan luas lahan sekitar 52 hektare kepada warga. “Ketika perusahaan meminta uang dan digunakan untuk yang tidak jelas, lalu warga minta uangnya dikembalikan dan perusahaan tidak mampu, di situlah letak pidananya,” jelasnya.

Ia berharap perusahaan memiliki itikad baik dengan mengembalikan uang yang sudah diterima dari warga. Jurado juga mengimbau kepada warga yang ingin membeli kaveling agar mengecek legalitasnya agar tidak terjadi pelanggaran di kemudian hari. “Kalau saya melihat perusahaan mau menipu ini dan kami berharap ini dikembalikan duitnya,” katanya.

Untuk itu, ia kembali menegaskan bahwa pihaknya masih membuka pintu guna menerima apabila ada masyarakat Kota Batam yang ingin melaporkan kecurangan yang dilakukan oleh PT PMB. Di mana untuk langkah selanjutnya, ia menyarankan agar para konsumen dapat membawa permasalahan tersebut ke pihak kepolisian. “Ini sudah tak bisa lagi,” katanya.

Sementara dalam RDP belum lama ini Direktur PT PMB, Ayang mengakui jika lahan yang mereka usahakan dan pasarkan ke warga merupakan hutan lindung. Ia mengatakan, perusahaan akan mengikuti program nasional sejuta rumah dari Presiden Joko Widodo. Perusahaan tidak melibatkan BP Batam dan mengurus izin ke Pemko Batam pada tahun 2018. “Hingga Januari 2019, kami belum terima informasi dari Pemko. Namun akhirnya kami terima kabar, tidak bisa mengikuti program itu karena perusahaan, PT dan CV tidak bisa karena badan komersil,” katanya.

Ayang menambahkan, perusahaan meminta uang tambahan kepada warga digunakan sebagai upah tebas lahan dan biaya hibah untuk warga yang sebelumnya mengelola hutan tersebut. “Karena perusahaan sudah mengganti atas lahan yang kami hibahkan, maka ada biaya Rp3 juta sampai Rp30 juta,” katanya.

Tak Ada Lagi Lahan untuk KSB

Badan Pengusahaan (BP) Batam menegaskan bahwa, sejak tahun 2016 tak ada alokasi lahan untuk Kaveling Siap Bangun (KSB). Masyarakat diimbau untuk cermat sebelum membeli kaveling yang ditawarkan oleh perusahaan atau perorangan. Sebab belakangan marak jual beli KSB ilegal yang lahannya merupakan hutan lindung.

Kepala Kantor Lahan BP Batam, Imam Bacroni mengatakan, keterbatasan lahan di Batam manjadi salah satu dasar bagi pihaknya untuk tidak mengalokasikan lahan KSB. Karena itu alokasi lahan KSB baik untuk perusahaan atau masyarakat sudah dihentikan sejak Oktober 2016. Itu sebabnya masyarakat diimbau untuk tidak mudah tergiur dengan tawaran jual beli kaveling.

“Tidak ada namanya izin jual beli kaveling, yang ada itu jual beli tanah dan bangunan. Jadi ini yang perlu disampaikan pada masyarakat,” kata Imam di Gedung Marketing BP Batam.

Dia menjelaskan, bahwa Batam merupakan pulau yang peruntukannya budidaya seperti industri, pariwisata, jalan dan lainnya. Kemudian adalagi kawasan non budidaya seperti hutan lindung, hutan pariwisata, kawasan hijau kota yang tak boleh digunakan untuk kegiatan-kegiatan. Termasuk lahan untuk sumber daya air.

Kemudian untuk tata ruang pengelolaanya, BP Batam mengacu pada Pepres 87/2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Batam, Bintan, dan Karimun. Karena itu BP Batam bisa melakukan tindakan tegas terhadap pihak yang membangun atau memanfaatkan lahan tanpa ada izin yang diberikan BP Batam tersebut.

“Jangankan yang ilegal, yang sudah mendapatkan alokasi lahan tapi membangun tidak sesuai peruntukanya bisa lakukan tindakan tegas,” katanya.

Kasubdit Pengamanan Instalasi dan Aset Ditpam BP Batam, Edi Santoso mengatakan, hutan lindung yang dialihfungsikan oleh sejumlah pihak dan dijadikan KSB sudah jelas melanggar undang-undang. Sebab dalam aturan sudah jelas bahwa siapapun pihak melakukan penyerobotan atau pengerusakan merupakan tindak pidana.

“Bahkan memasukan alat-alat yang diduga untuk merusak hutan lindung saja sudah termasuk perbutan pelanggaran pindana. Apalagi sudah proses pengerusakan dan pematangan tanpa izin,” kata Edi.

Kemudian terkait persoalan jual beli KSB di atas hutan lindung, menurut dia, sudah jelas hal tersebut merupakan tindak pidana. Dalam penindakan sendiri tak hanya BP Batam, tapi juga harus melibatkan Kementerian Lingkunga Hidup dan Kehutanan (KLHK), karena untuk hutan merupakan kewenangan KLHK.

Sedangkan untuk di luar lahan lindung yang manfaatkan tanpa ada izin dari BP Batam, tentu pihaknya juga akan melakukan tindakan yang tegas. Karena merusak aset BP Batam dan sebagainya, serta melakkan penjualan tanpa yang memiliki hak yang sah juga termasuk tindak pidana. Pihaknya bisa melaporkan kepada pihak yang berwajib.

“Mengenai pengerusakan hutan lindungnya, kita akan koordinasi dengan KLHK karena di sana juga ada PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil). Sedangkan untuk yang di luar hutan lindung kita akan koordinasid dengan kepolisian,” jelasnya.

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Portal Berita TUX_URL.com