SINDOBatam

Opini+

Hattrick+

Jungkir Balik+

Bank ICBC Tolak Perintah PN Batam

  • Reporter:
  • Senin, 9 Juli 2018 | 15:05
  • Dibaca : 229 kali
Bank ICBC Tolak Perintah PN Batam
Kantor ICBC Cabang Batam di kawasan Baloi,. /teguh prihatna

BATUAMPAR – Konflik internal antara Sinomart Development Limited asal China dan PT Mas Capital Trust di Pulau Janda Berhias memasuki babak baru. Upaya MCT untuk audit keuangan perusahaan patungan mereka, PT West Point Terminal, ditolak Bank ICBC.

Bank ICBC Cabang Batam untuk keempat kalinya menolak perintah Pengadilan Negeri (PN) Batam untuk membuka dokumen transaksi aliran dana Proyek Pembangunan Depo Minyak Batam milik PT West Point Terminal (WPT). Proyek ini sudah terhenti sejak dilakukan peletakan baru pertama pada 2012 silam.

“Mereka (Bank ICBC Batam) tetap tidak mau mengikuti perintah pengadilan. Ini adalah penolakan keempat kalinya terhadap penetapan PN Batam yang sudah diputuskan pada 23 Maret 2018 lalu,” ungkap Daniel E Hassa, Auditor dari Kantor Auditor BTFD seusai mendatangi kantor Bank ICBC, Batam, di kawasan Baloi, Kamis (5/7) pekan lalu.

Berdasarkan penetapan PN Batam kelas 1A No.165/PDT.P/PN.BTM tanggal 23 Maret 2018 tentang Penetapan Audit atas PT WPT, BTFD ditetapkan sebagai auditor untuk melakukan pemeriksaan terhadap dokumen keuangan PT WPT.

Mendapat perintah pengadilan, sebagai auditor Daniel sudah datang langsung ke Bank ICBC Cabang Batam dengan membawa penetapan PN Batam pada 12 April dan ditolak. Daniel lalu mengirim surat permintaan dokumen kedua dan ketiga, yang diterima langsung pihak bank. Sikap Bank ICBC tetap menolak. Yang keempat, Daniel kembali datang ke Batam menemui Bank ICBC Kamis (5/7). Hasilnya sama, Bank asal Tiongkok itu tak menggubris perintah PN Batam.

Surat pertama dibawa langsung Daniel pada 12 April 2018. Yang kedua 17 Mei 2018, ketiga 24 Mei dan terakhir Kamis, 5 Juli 2018.

“Sejak menjadi auditor bertahun-tahun saya tidak pernah mengalami situasi ini. Sebagai pihak independen, bank seharusnya memberikan dokumen untuk audit, apalagi ini ditetapkan oleh Pengadilan dan diminta pemegang saham dari perusahan pemilik rekening bank,” ungkap Daniel.

Permintaan audit atas PT WPT diajukan oleh PT Mas Capital Trust (MCT) ke PN Batam karena sejak 2015 sampai saat ini PT WPT tidak pernah lagi menyampaikan audit keuangan dan perkembangan perusahaan. Apalagi setelah tiga direksi PT WPT dan perwakilan Sinopec ditetapkan sebagai tersangka dugaan penggelapan dana perusahaan pada 2015, nasib perusahaan tidak jelas.

MCT sendiri adalah pemegang saham lokal nasional 5 persen di PT WPT, sementara Sinomart, anak usaha perusahaan minyak dari Tiongkok, Sinopec Grup menjadi pemegang saham lain di perusahaan yang berstatus PMA ini. MCT dan Sinomart telah menyetorkan modal PT WPT ke rekening perusahaan di Bank ICBC.

Namun dua hari sejak setoran modal masuk ke rekening Bank, dana tersebut kemudian ditransfer oleh direksi dari Sinomart ke rekening lain di luar negeri tanpa persetujuan komisaris WPT. Sejak itu kondisi perusahaan tidak jelas, terlebih setelah 3 direksi yang menjadi tersangka kabur dari Batam.

“Kami sangat kecewa dan menyayangkan sikap Bank ICBC yang tetap tidak patuh pada hukum di Indonesia. Kami ditunjuk oleh PN Batam dan memiliki posisi hukum yang jelas untuk mendapatkan dokumen keuangan PT WPT di bank ICBC,” jelas Daniel.

Terkait penolakan bank asal Tiongkok itu, Daniel akan melaporkan kepada ketua PN Batam sebagai pengambil keputusan audit PT WPT. Apalagi Bank ICBC Batam sebelumnya juga telah mengabaikan surat Ketua PN Kelas 1A Batam, tanggal 31 Mei 2018 kepada Bank ICBC Cabang Batam.

Dalam surat itu Kepala PN Batam meminta pihak Bank ICBC untuk tunduk dan melaksanakan penetapan pengadilan dengan memberikan dokumen di rekening PT WPT kepada auditor. Surat ketua PN Batam ini juga ditembuskan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Batam sebagai otoritas tertinggi perbankan di Indonesia.

“Kami akan lapor kepada Kepala PN Batam agar dapat diambil tindakan yang memberikan keadilan dan kepastian hukum. Penolakan Bank ICBC ini sangat merugikan pengusaha nasional, apalagi ini dilakukan oleh bank asing,” ujar Daniel.

Sementara itu Manajer Operasional Kantor Cabang ICBC Batam Rinaldo Ramadhan menolak berkomentar lebih jauh dan menyatakan tak bisa memenuhi permintaan auditor. Dia mengaku tidak punya wewenang menjelaskan alasan ICBC menolak pemintaan auditor. “Saya bukan otoritas yang berhak memberi jawaban,” ujar Rinaldo saat ditemui di kantornya, Jumat (6/7).

Dia lalu mengarahkan KORAN SINDO BATAM menghubungi Radjiman Billtea & Partners (RBP), kuasa hukum ICBC yang berkantor di Jakarta. Saat dihubungi via telepon, Sabtu (7/7), tidak ada satupun yang menjawab sambungan telepon.

Proses Pidana Berlanjut

Proyek pembangunan Depo Minyak Batam yang dimulai 2012 praktis terhenti setelah Kepolisan Daerah Kepulauan Riau menetapkan tiga direksi PT WPT yaitu Zhang Jun (Direktur Keuangan), tersangka Feng Zhigang (Direktur Utama) dan tersangka Ye Zhijun (Komisaris Utama) sebagai tersangka penggelapan dana perusahaan pada 2015. Ketiganya diduga menggelapkan uang PT WPT senilai USD1,5 juta.

Terhadap para pejabat Sinopec yang telah kabur itu, Bareskrim Mabes Polri mengeluarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) No. B/468/V/2018/Dittipidum tertanggal 22 Mei 2018. Dalam surat itu Mabes Polri menyatakan telah melanjutkan proses penyidikan terhadap ketiga tersangka yang disangka melanggar pasal 372 KUHP jo pasal 374 KUHP.

Penyidik di Mabes Polri juga akan segera mengajukan permohonan Red Notice kepada Divhubinter Polri untuk tersangka Zhang Jun, Feng Zhigang, dan Ye Zhijun. SP2HP kasus ini merupakan tindak lanjut dari keputusan Pra Peradilan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan pada 27 Maret 2018.

Dalam putusannya majelis hakim tunggal Kartim Haerudin menyatakan bahwa penerbitan Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3) oleh Polri atas kasus penggelapan dana PT WPT oleh tiga direksi asal Tiongkok pada 6 Februari 2018 tidak sah. Konsekuensinya, Polri harus melanjutkan penyidikan, menetapkan kembali tersangka, termasuk mengajukan red notice ke interpol serta menghadirkan tiga tersangka ke pengadilan.

Sengketa Internal

Untuk diketahui, rencana Sinopec, perusahaan asal China, gagal membangun kilang minyak mentah terbesar se-Asia Tenggara di Batam. Tiga bosnya menjadi buron interpol setelah muncul konflik internal di PT West Point Terminal.

PT WPT merupakan perusahaan patungan antara Sinomart Development Limited dan PT Mas Capital Trust. Sinomart, anak usaha Grup Sinopec milik negara China, menguasai 95 persen saham PT WPT. Sisanya milik PT MCT sebagai mitra lokal. Sinomart menyetor modal USD95 juta atau sekitar Rp917,1 miliar. Adapun PT MCT menyetor USD5 juta atau setara Rp48,2 miliar.

Perusahaan patungan ini semula berencana membangun depo minyak mentah dengan investasi USD738 juta atau sekitar Rp11,5 triliun di Pulau Janda Berhias. Proyek di FTZ Batam itu dijadwalkan mulai dibangun pada 2013 dan rampung pada 2016. Proyek telantar gara-gara konflik internal perusahaan.

Konflik WPT bermula dari penunjukkan Sinopec Engineering sebagai kontraktor untuk membangun depo minyak di Janda Berhias. Kebijakan itu ditentang PT MCT karena mestinya melalui tender internasional.

Tak ada titik temu, pembangunan depo pun terhenti. Sudah begitu, pada 2014 hasil audit perusahaan keluar. MCT menemukan transaksi keuangan USD1,56 juta atau sekitar Rp20 miliar. Pengeluaran itu tak didukung dokumen transaksi yang memadai dan harus mendapat persetujuan dewan komisaris WPT. chandra gunawan

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Berita Terbaru

Theme Portal Berita TUX_URL.com