SINDOBatam

Opini+

Hattrick+

Jungkir Balik+

Banyak Caleg Melangkahi Aturan

  • Reporter:
  • Kamis, 11 Oktober 2018 | 11:11
  • Dibaca : 128 kali
Banyak Caleg Melangkahi Aturan
Anggota Satpol PP Tanjungpinang menurunkan spanduk caleg di salah satu kawasan terlarang di Tanjungpinang, kemarin. /SUTANA

PINANG – Banyak calon legislatif (caleg) di Tanjungpinang menyalahi aturan, terutama terkait Alat Peraga Kampanye (APK). Buktinya, Bawaslu Kota Tanjungpinang bersama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Polri, dan KPU Tanjungpinang menemukan banyak baliho dan spanduk yang tidak sesuai dengan aturan.

“Perbawaslu 28 Tahun 2018 menjelaskan di antara fokus pengawasan Bawaslu pada tahapan kampanye adalah APK, jika ada APK yang tidak sesuai PKPU 23 Tahun 2018 dan Juknis KPU nomor 1096 maka kewenangan kami untuk menertibkannya,” kata Ketua Bawaslu Kota Tanjungpinang Muhamad Zaini, kemarin.

Zaini menjelaskan terdapat 25 baliho dan spanduk yang telah ditertibkan, tersebar di empat Kecamatan, termasuk sejumlah stiker caleg yang dipasang di tiang listrik. Dalam proses penertiban, Bawaslu mengedepankan pendekatan persuasif. Bawaslu juga sudah mengimbau agar Parpol menertibkan sendiri APK yang tidak sesuai ketentuan, namun di lapangan belum diturunkan.

“Pada 1 Oktober lalu, Bawaslu mengundang rapat koordinasi dengan seluruh Parpol untuk memberikan pemahaman dan imbauan langsung. Kemudian disusul dengan surat imbauan penertiban kedua. Karena masih belum mengindahkan, akhirnya Bawaslu melakukan penindakan pelanggaran dengan penertiban terhadap APK yang melanggar aturan,” bebernya.

Ia menambahkan, rata-rata APK yang dipasang milik pribadi caleg yang dipasang di luar zona yang telah ditetapkan, dan terdapat citra diri berupa logo dan nomor urut Parpol, padahal tidak ada aturannya caleg boleh cetak sendiri.

“Insya Allah dalam waktu dekat ini, Bawaslu Kota Tanjungpinang bersama Bawaslu Kepri akan melakukan penertiban kembali terhadap APK caleg DPRD Kepri, DPR RI dan DPD RI yang melanggar aturan, kami sudah mendata dan menginventarisir, maka silakan turunkan sendiri, sebelum ditertibkan,” tegasnya.

Zaini menegaskan bahwa dalam PKPU 23/2018 Pasal 32 dan 33 yang berwenang memasang APK adalah yang difasilitasi KPU, dan APK tambahan partai politik.

Desain dan materinya paling sedikit memuat visi, misi dan program. Adapun jumlah APK tambahan sesuai kesepakatan beberapa waktu lalu, KPU, Bawaslu dan seluruh Parpol, maksimal dua baliho di setiap kelurahan, lima spanduk setiap kelurahan bagi Parpol di tingkat Kota Tanjungpinang.

“Namun yang harus diperhatikan, APK yang akan difasilitasi KPU, Parpol harus menyerahkan desain dan materinya paling lambat tanggal 15 Oktober kepada KPU,” ujarnya.

Ia menambahkan, apabila ada APK tambahan Parpol, terlebih dahulu harus menyerahkan desain dan materinya kepada KPU, untuk dicek oleh Bawaslu, apakah sudah sesuai atau belum dengan ketentuan.

“Setelah dicetak, harus distempel oleh KPU dan dipasang pada zona yang telah ditetapkan, dengan memperhatikan etika, estetika dan kebersihan tata kota,” katanya.

Sementara itu, Mariyamah Kordi Hukum dan Penindakan Pelanggaran Bawaslu Tanjungpinang menegaskan agar seluruh Parpol dan caleg mengikuti aturan main yang telah ditetapkan PKPU.

Apabila masih melanggar aturan, maka Bawaslu akan melakukan penindakan pelanggaran dengan tegas. Pada prinsipnya Bawaslu sebagai wasit menegakkan keadilan pemilu, guna mewujudkan pemilu yang demokratis dan bermartabat.

“Sebagaimana motto kami bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu,” harapnya.

sutana

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Portal Berita TUX_URL.com