SINDOBatam

Terbaru Metro+

Opini+

Hattrick+

Jungkir Balik+

Batam Butuh Banyak Tambahan Insentif

  • Reporter:
  • Rabu, 16 Januari 2019 | 16:14
  • Dibaca : 179 kali
Batam Butuh Banyak Tambahan Insentif
Ilustrasi Foto Teguh Prihatna.

BATAM – Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kota Batam berharap pemerintah bisa mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang pro dengan dunia usaha. Letaknya yang sangat strategis berada pada jalur pedagangan internasional di Selat Malaka harus bisa dimanfaatkan dengan baik. Sehingga Batam bisa bersaing dengan negara-negara tetangga.

Plt Ketua Apindo Kota Batam, Rafky Rasyid mengatakan, berbagai insentif yang diberikan pemerintah, dalam fasilitas free trade zone (FTZ) yang ada saat ini di Batam masih perlu ditambah lagi. Supaya daya saing Batam sebagai daerah investasi bisa meningkat. Pemerintah perlu komitmen dalam memberikan perhatian bagi Batam.

“Beberapa tahun yang lalu, insentif FTZ mungkin dinilai sudah bagus dan menarik bagi investor. Namun kita perlu sadari bahwa negara tetangga pesaing kita juga memberikan insentif yang tidak kalah menariknya,” ujarnya, kemarin.

Ditambah lagi dengan berbagai fasilitas infrastruktur yang sangat baik. Maka Batam harus meresponsnya dengan memberikan insentif tambahan lebih banyak lagi agar tetap bisa bersaing dan menarik bagi investor. Jika tidak ada penambahan insentif bagi Batam, maka bisa dianggap kurang menarik lagi bagi investasi, sehingga investor akan memilih negara tetangga sebagai tempat pengembangan usahanya.

Contohnya dalam perang dagang yang terjadi antara Amerika Serikat (AS) dengan China, Batam hanya dapat limpahan tiga sampai perusahaan saja. Sementara Vietnam dapat puluhan investor baru. Hal ini bisa terjadi karena Batam kalah menarik jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga lainnya, yang juga berupaya untuk menggenjot investasi.

“Selain itu, proses perizinan benar benar harus dibenahi. Waktu pengurusan perizinan di Batam masih kalah cepat dibandingkan negara tetangga,” katanya.

Kendati sekarang sudah ada sistem online single sumbmission (OSS), namun masih banyak dikeluhkan pengusaha. Judulnya sistem online, namun masih ada keharusan pengusaha datang ke pemerintah untuk mengantarkan dokumen cetaknya. Hal ini tetap memakan waktu dan biaya lagi. Tidak sepenuhnya online.

“Lalu masih banyak kebingungan di antara pengusaha untuk memakai OSS ini. Sehingga sosialisasi harus betul betul intensif dilakukan pemerintah,” jelasnya.

Kemudian terkait dengan rencana penyatuan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) Badan Pengusahaan (BP) Batam dan Pemko Batam, menurut dia tidak masalah. Terpenting adalah output dan kecepatan waktu pengurusannya yang harus diperbaiki. Sehingga pelaku usaha nyaman dalam mengurus perizinan investasi.

“Selama ini PTSP tidak begitu bermasalah. Karena sudah berada dalam satu gedung bersama. Jadi walau digabung atau tidak, menurut saya tidak begitu jadi masalah,” katanya. ahmad rohmadi

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Portal Berita TUX_URL.com