SINDOBatam

Terbaru Metro+

Opini+

Hattrick+

Jungkir Balik+

Batam Butuh Payung Hukum Produk Halal

  • Reporter:
  • Selasa, 11 April 2017 | 12:48
  • Dibaca : 523 kali
Batam Butuh Payung Hukum Produk Halal
ilustrasi

BATAM KOTA – Ketua Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pembinaan dan Pengawasan Produk Halal dan Higienis, Aman mengatakan, ada ribuan produk yang beredar di Indonesia tanpa disertai sertifikat halal dari lembaga berwenang.

“Kami memandang perlu, Batam memiliki payung hukum produk halal. Pertimbangannya adalah standarisasi halal menjadi isu dan tren global,” ujarnya usai Rapat Paripurna tentang Jawaban Fraksi atas Pendapat Wali Kota Batam atas Ranperda Pembinaan dan Pengawasan Produk Halal dan Higienis di DPRD Kota Batam, Senin (10/4).

Legislator Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini ditunjuk DPRD Batam sebagai pimpinan Pansus Ranperda Pembinaan dan Pengawasan Produk Halal dan Higienis. Aman didampingi Safari Ramadhan dari Fraksi PAN sebagai Wakil Pansus dan Sekretaris Suardi Tahirek dari Fraksi Nasdem dan memiliki waktu 90 hari kerja menyelesaikan rancangan tersebut menjadi peraturan daerah.

Aman menambahkan, negara lain tengah berlomba-lomba membangun industri halal. Tak hanya negara dengan penduduk mayoritas muslim seperti Malaysia, Brunei, Turki, tapi negara lain seperti China dan Korea juga memberlakukan sertifikasi halal.

Posisi Batam yang strategis serta era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang memungkinkan barang luar negeri bebas masuk juga perlu jadi perhatian. Jangan sampai hak masyarakat, khususnya muslim untuk dapatkan produk halal tidak terkontrol. “Perlindungan konsumen jadi spirit besar Ranperda ini. Dimaknai sebagai upaya untuk memberi perlindungan ke konsumen sesuai asas keadilan, keseimbangan, keamanan, keselamatan konsumen, dan kepastian hukum,” ujarnya.

Menurut dia, penentuan produk higienis itu sejalan dengan pemeriksaan kehalalannya. Karena untuk mendapatkan sertifikat halal tersebut juga diperhatikan higienitas produk. Sertifikasi ini juga bermanfaat bagi produsen. Karena menjadi nilai tambah bagi produk yang dipasarkan. Daya saingnya pun akan meningkat di pasar global.
“Dalam pembahasannya nanti, kami akan melibatkan seluruh instansi terkait seperti MUI Batam, BPOM dan Dinas Kesehatan serta Dinas Pariwisata,” katanya.

Juru Bicara Fraksi Demokrat DPRD Kota Batam, Mesrawati Tampubolon menyetujui usulan rancangan tersebut dan mendesak regulasi itu segera terealisasi agar memberikan kepastian bagi wisatawan lokal maupun mancanegara. “Segera diberlakukan. Agar tamu yang datang ke Batam tidak was-was dan mendapatkan kenyamanan dalam berburu makanan yang sehat dan higienis,” katanya.

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Berita Terbaru

Theme Portal Berita TUX_URL.com