SINDOBatam

Feature+

Opini+

Hattrick+

Jungkir Balik+

Batam Dapat Perhatian Serius KPK

  • Reporter:
  • Rabu, 25 September 2019 | 20:42
  • Dibaca : 175 kali
Batam Dapat Perhatian Serius KPK
ilustrasi

BERBAGAI kegiatan dan program pencegahan korupsi terus dilaksanakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara simultan dan terarah di 34 provinsi, 416 kabupaten, dan 98 kota (hingga akhir 2018). Guna pelaksanaan pencegahan korupsi secara terintegrasi, seluruh Tim Satuan Tugas Pencegahan pada sembilan Unit Kerja Koordinator Wilayah (Korwil) menyambangi pelosok negeri.

SABIR LALUHU, Jakarta

Pelaksanaan pencegahan terintegrasi tersebut berfokus pada tujuh aspek. Pertama, perencanaan, pembahasan, pengesahan, hingga evaluasi penggunaan APBD. Di antaranya dengan penggunaan e-planning dan e-budgeting terintegrasi. Kedua, pengadaan barang dan jasa dengan dilaksanakan oleh Unit Layanan Pengadaan yang mandiri, pengadaan dengan sistem elektronik (e-procurement), daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang/jasa secara elektronik (e-catalogue), dan tata cara pembelian barang secara elektronik (e-purchasing).

Ketiga, perbaikan layanan publik termasuk di antaranya peningkatan efektivitas unit/badan/dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) disertai penerapan sistem elektronik. Keempat, penguatan, peningkatan kapasitas, dan independensi Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).

Kelima, peningkatan tata kelola dan kinerja sumber daya manusia serta manajemen PNS/ASN mencakup di antaranya rekrutmen, promosi, dan mutasi. Keenam, peningkatan penghasilan asli daerah (PAD) dari pajak dan penyelamatan aset daerah serta manajemen aset daerah. Ketujuh, pemanfaatan, pelaporan, dan evaluasi dana desa.

Pelaksanaan pencegahan korupsi terintegrasi ini juga diselenggarakan di seluruh wilayah Provinsi Kepulauan Riau termasuk Batam yang dibawahi Tim Satgas Pencegahan pada Korwil II KPK.

Berdasarkan data yang diperoleh KORAN SINDO, dengan pendampingan Tim Satgas Pencegahan pada Korwil II KPK, Kota Batam berhasil memperoleh pajak daerah sebesar Rp1,1 triliun pada 2018 yang kemudian masuk ke APBD. Untuk 2019, KPK menargetkan penerimaan pajak daerah di Kota Batam Rp2 triliun dan menargetkan penyelamatan 1.074 aset fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) dengan nilai lebih Rp1,7 triliun.

Berikutnya untuk penerimaan negara, kurun Januari hingga Juli 2019 KPK berhasil menyelamatkan pajak cukai rokok Rp900 miliar di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam. Penyelamatan ini merupakan kelanjutan dari hasil kajian Direktorat Penelitian dan Pengembangan (Litbang) KPK pada 2018 atas ‘Optimalisasi Penerimaan Negara di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam, Bintan, Karimun, Tanjung Pinang, dan Sabang’ serta rekomendasi yang telah diberikan KPK ke pemerintah pusat.

Dari kajian tersebut, KPK menemukan tidak adanya kontrol terhadap kuota rokok karena selama Januari hingga Juli 2018 pemerintah telah membebaskan cukai senilai Rp948 miliar khususnya di Batam sehingga negara tidak menerima pajak cukai tersebut. Berikutnya KPK menemukan potential loss di KPBPB kurun 2013 hingga 2016 mencapai Rp111 triliun.

Deputi Bidang Pencegahan KPK Pahala Nainggolan menyatakan, Kota Batam merupakan satu di antara sejumlah daerah yang menjadi perhatian serius KPK saat pelaksanaan koordinasi dan supervisi (korsup) pencegahan korupsi terintegrasi. Pasalnya Batam merupakan KPBPB atau free trade zone (FTZ) yang berpotensi menyumbangkan pemasukan signifikan bagi negara dan daerah. Pahala menggariskan, tim KPK secara terus menerus berupaya melakukan peningkatan penghasilan asli daerah (PAD) dari pajak dan penyelamatan aset-aset daerah serta manajemen aset daerah untuk Kota Batam.

“Tahun 2018 lalu, Batam berhasil dapat sekitar Rp1,1 triliun dari pajak daerah. Ini dari hasil pendampingan Tim Korsup Pencegahan KPK. Kita targetkan di 2019 untuk pajak daerahnya lebih dari itu. Kita juga berusaha menyelamatkan aset fasum dan fasos lebih Rp1 triliun yang harus diserahkan pengembang ke pemerintah daerah. Jadi untuk Batam memang kita benahi termasuki penerimaan daerah karena nanti pasti akan bertambah,” tegas Pahala kepada KORAN SINDO.

Dia membeberkan, dalam proses pelaksanaan program pencegahan korupsi maka sebelumnya tim KPK juga sudah melakukan supervisi dan monitoring ke Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam). Dari sisi penyelamatan penerimaan negara, Pahala menjelaskan, kurun Januari hingga Juli 2019 telah ada penerimaan negara dari pajak cukai rokok di Batam sebesar Rp900 miliar.

“Penyelamatan pajak cukai rokok Rp900 miliar di Batam ini sudah kita sampaikan ke DPR saat RPD (Rapat Dengar Pendapat) dengan Komisi III tanggal 2 September lalu. Kita sampaikan dengan penyelamatan kekayaan daerah-daerah lain mulai aset, pajak daerah, penagihan piutang pajak, sampai fasum dan fasos daerah lain,” ungkapnya.

Pahala mengungkapkan, kehilangan penerimaan negara dari pajak cukai rokok di Batam sebesar Rp900 miliar sebenarnya bukan hanya terjadi pada 2018 tapi juga tahun-tahun sebelumnya. Dia menjelaskan, secara umum sebenarnya potensi kerugian negara atau kehilangan penerimaan negara tidak semata bicara berapa jumlah uang Pasalnya menurut dia, kebijakan, peraturan, sistem, dan tata kelola hingga inefisiensi bisa mengakibatkan terjadinya kerugian negara.

“Jadi kerugian negara itu luas, bisa diakibatkan banyak hal. Makanya cakupan pencegahan yang kita lakukan itu luas. Makanya saya bilang ke Korwil-Korwil terus lakukan pencegahan, selamatkan penerimaan daerah dari pajak kemudian aset-aset daerah. Jangan sampai aset-aset daerah tidak terdata dan tersertifikasi kemudian dikuasai pihak lain, hilang,” ucapnya.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah menyatakan, pelaksanaan kegiatan dan program pencegahan korupsi yang dilakukan KPK di Provinsi Kepulauan Riau termasuk Kota Batam bukan karena KPK telah menangkap kemudian menetapkan Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) nonaktif sekaligus Ketua DPW Partai Nasdem Provinsi Kepri (telah dicopot) Nurdin Basirun dan kawan-kawan sebagai tersangka. Jauh sebelum operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Nurdin Basirun dkk, ujar Febri, Tim Satgas Pencegahan pada Korwil II telah lebih dulu turun ke Kepri. Selain itu Tim Direktorat Litbang KPK pun telah melakukan kajian terhadap KPBPB dan memberikan sejumlah rekomendasi ke pemerintah.

“Kami akan berupaya terus melakukan upaya pencegahan korupsi karena terkait dengan kepentingan publik. Yang harus dipahami, pencegahan dilakukan kalau korupsinya belum terjadi. Kalau korupsinya sudah terjadi, kalau tindak pidananya sudah terjadi maka kita tidak bicara pencegahan lagi tapi penegakan hukum dengan penindakan,” ujar Febri.

Wakil Walikota Batam Amsakar Achmad menyatakan, Pemerintah Kota (Pemkot) Batam mengapresiasi dan mendukung penuh langkah KPK melakukan kegiatan dan program pencegahan korupsi di wilayah Kota Batam maupun Provinsi Kepulauan Riau. Amsakar menuturkan, sehubungan dengan Batam ada dua tim KPK yang turun ke Batam. Satu di antaranya Tim Satuan Tugas Pencegahan pada Koordinator Wilayah (Korwil) II yang melaksanakan koordinasi dan supervisi (korsup) pencegahan terintegrasi. Kegiatan dan program korsup pencegahan KPK mencakup tujuh aspek.

Tujuh aspek tersebut, seingat Amsakar, di antaranya peningkatan penghasilan asli daerah (PAD) dari pajak dan penyelamatan aset daerah serta manajemen aset daerah, pengadaan barang dan jasa menggunakan sistem elektronik, perbaikan layanan publik dengan peningkatan efektivitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), penguatan hingga peningkatan kapasitas dan independensi Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), dan peningkatan tata kelola dan kinerja sumber daya manusia serta manajemen PNS/ASN.

“Terkait 7 aspek yang diasistensi oleh KPK melalui rencana aksinya betul-betul sangat bermanfaat sehingga tata kelola pemerintahan dapat berjalan sebagaimana harapan. Semuanya, semua tahapannya saat ini di Batam berjalan baik. Semua ada MoU-nya, ada pedoman pelaksanaan. Jadi kami mendukung KPK karena kami diasistensi oleh Korsupgah. Secara teknis di-follow up oleh Sekretaris Daerah,” ungkap Amsakar kepada KORAN SINDO.

Dia mengungkapkan, untuk penyelamatan kekayaan daerah dari aspek pajak dan aset-aset memang terjadi peningkatan yang sangat signifikan. Secara spesifik terkait aset-aset daerah, Amsakar mencontohkan, beberapa lahan, gedung, dan kendaraan yang masih dikuasai pihak lain atau belum tersertifikasi kemudian berangsur-angsur sudah jelas dan kembali ke Pemkot Batam. Di antaranya, tutur dia, seperti aset gedung yang telah diserahkan BP Batam ke Pemkot Batam.

“Ada juga lahan dan gedung DPRD, kemudian Masjid Raya, dan beberapa lain sudah menjadi aset daerah Batam. Dan, kita telah memasukkan ke dalam database aset daerah,” ujarnya.

 

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Portal Berita TUX_URL.com