SINDOBatam

Hattrick+

Jungkir Balik+

Batam Tak Punya Peta Dasar

  • Reporter:
  • Selasa, 4 Desember 2018 | 16:14
  • Dibaca : 389 kali
Batam Tak Punya Peta Dasar
Ilustrasi Foto teguh prihatna

BATAM – Badan Informasi Geospasial (BIG) mendorong pembuatan peta dasar untuk keperluan rencana detail tata ruang, pemetaan desa, pembangunan kota, kawasan ekonomi khusus, dan reforma agraria. Ketersediaan peta skala besar 1:500 masih sangat sedikit dari seluruh luas wilayah Indonesia, Batam termasuk yang sampai saat ini belum memiliki peta dasar.

Kepala BIG Hasanuddin Zainal Abidin mengatakan, pihaknya menangani kebijakan satu peta dan membangun jaringan geospasial secara nasional. Hal ini sangat penting karena dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik salah satu pilarnya adalah kebijakan satu peta. Pemerintah pusat saat ini juga mendorong untuk setiap daerah harus memiliki perta skala besar 1:5000.

“Untuk Batam memang sampai saat ini belum punya, karena itu kami harapkan BP Batam bisa menjadi stakeholder kebijkan satu peta dan bisa ikut satu simpul jaringan geospasial nasional,” ujarnya di Harris Hotel Batam Centre, Senin (3/12).

Dalam membangun sebuah kota dibutuhkan peta dengan skala lebih rinci. Bahkan untuk rencana detail tata ruang (RDTR) juga membutuhkan skala 1:5000. Untuk itu pihaknya juga mengajak kerja sama Pemko Batam dalam membuat peta dasar. Sebab jika nantinya sudah menjadi satu simpul jaringan geospasial nasional akan langsung terkoneksi dengan kementerian dan lembaga di pusat.

“Intinya peta dasar ini sangat penting karena untuk mendukung pembangunan Kota Batam ke depan,” katanya.

Deputi Bidang Perencanaan dan Pengembangan BP Batam, Yusmar Anggadinata mengakui keberadaan peta dasar sangat penting untuk pembangunan Batam ke depan. Keuntungannya tentunya adalah memberikan kemudahan bagi pemangku kepentingan baik yang ada di pusat ataupun daerah.

Kemudian juga akan memberikan kemudahan bagi masyarakat, baik itu individu atau pengembang saat akan mengajukan izin fatwa planalogi ataupu izin mendidikan bangunan (IMB). Jika sudah ada peta dasar nantinya bisa mencantumkan lokasinya, dan BP Batam ataupun Pemko Batam akan mudah untuk melacaknya.

“Sehingga cepat keluar hasilnya bisa ditindaklanjuti atau tidak. Pemohon juga tidak perlu foto kopi berkas yang banyak,” kata Yusmar.

Ia menjelaskan, untuk tata ruang Batam saat ini masih mengacu kepada Pepres 87/2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Batam, Bintan dan Karimun. Pihaknya berpendapat bahwa Perpres tersebut perlu dilakukan revisi dengan menyesuaikan kebutuhan untuk pengembangan Batam ke depan.

Yusmar menegaskan, BP Batam tidak terlalu mempersoalkan kewenangan terkait hal itu. Sebab, BP Batam merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah pusat untuk mengembangkan kawasan industri dan perdagangan. Untuk mewujudkannya adalah membangun sinergi yang baik dengan Pemko Batam dan Pemprov Kepri.

“Jadi di peta besar inilah nantinya akan disinkronya antara RDTR dan rencana pembangunan yang sudah disusun BP Batam,” ujarnya. ahmad rohmadi

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Berita Terbaru

Theme Portal Berita TUX_URL.com