SINDOBatam

Feature+

Opini+

Hattrick+

Jungkir Balik+

Bauran Kebijakan Diperkuat

  • Reporter:
  • Kamis, 31 Mei 2018 | 14:37
  • Dibaca : 130 kali
Bauran Kebijakan Diperkuat

JAKARTA – Pemerintah, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) terus memperkuat koordinasi serta implementasi bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas ekonomi dan kelanjutan pembangunan.

Dalam jangka pendek, fokus koordinasi kebijakan diprioritas kan pada memperkuat stabilitas dan ketahanan perekonomian nasional terhadap tekan an global, yaitu pada sta bilitas nilai tukar rupiah, inflasi yang rendah, defisit fiskal yang sehat, dan defisit transaksi berjalan aman.

Hal ini ditempuh melalui penguat an bauran kebijakan moneter BI, kebijakan fiskal oleh Ke menterian Keuangan, ketersediaan bahan pokok strategis, dan juga penguatan pengawasan lembaga keuangan oleh OJK se r ta peningkatan pemantauan per kembangan dana pihak ketiga (DPK) oleh LPS.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah siap melakukan berbagai kebijakan untuk men jaga eko nomi Indonesia. Menurut dia, pertumbuhan eko nomi ti dak hanya berasal dari kebijakan makro, dalam hal ini fiskal dan moneter yang di lakukan termasuk juga dari sisi makro prudensial.

“Pertumbuhan eko no mi banyak sekali ditentukan oleh reforma si struktural. In ves tasi dan eks por sangat di ten tu kan daya saing. Jadi, pada saat ini fokus k a mi dari sisi makro me mang un tuk stabilitas. Na mun, untuk mendorong pertumbuhan, yang dikerjakan itu semakin mengakselerasi reformasi sehingga bisa mengurangi tekanan dari makro policy yang sedang menghadapi guncangan da ri luar,” ujarnya di Jakarta, Se nin (28/5).

Sri Mulyani mengatakan, kon disi ekonomi Indonesia saat ini cukup baik. Pertumbuhan eko nomi mencapai 5,06% pada kuar tal I/2018. Inflasi pada April 2018 tercatat ren dah, ya itu 3,41% (yoy), dan di perkirakan tetap rendah sesuai kisaran sa saran 3,5+/-1% p a d a akhir 2018.

Defisit transaksi berjalan sesuai pola musimannya, meningkat pada triwulan I/2018 menj adi 2,1% dari PDB, tetapi ma sih lebih ren dah di ban ding kan periode tri wulan I/2013 saat Taper Tan trum terjadi se be sar 2,61% dari PDB.

Defisit transaksi berjalan diperkirakan akan terjaga di bawah 2,5% dari PDB untuk tahun 2018 sehingga masih di bawah batas yang aman, yaitu tidak melebihi 3% dari PDB. “Kita akan terus waspada karena terlihat pada saat pertumbuhan ekonomi menguat, maka eks ternal balance kita juga menunjukkan tekanan dari sisi current account,” ujarnya.

Sementara APBN menunjukkan implementasi sangat sehat. Pada akhir April 2018 penerimaan perpajakan tumbuh sekitar 14,9% dengan PPN tumbuh 14,1%, PPh Badan tumbuh 23,6%, dan pertumbuhan pajak yang kuat terjadi secara luas di berbagai sektor menggambarkan peningkatan aktivitas perekonomian serta kesehatan dunia usaha.

Defisit APBN sebesar 0,37% dari PDB dan keseimbangan primer mencatatkan sur plus sebesar Rp24,2 triliun yang mencerminkan makin sehatnya kondisi APBN dan terjaganya kesinambungan fiskal. “Pemerintah juga akan terus menjaga kesehatan keuangan dan tata kelola serta trans pa ran si Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dengan de mikian, BUMN akan jadi sum ber co n fi dent dan bukan spe kulasi,” kata Sri Mulyani.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, dalam jangka pendek BI memprioritaskan kebijakan moneter untuk stabilisasi nilai tukar rupiah.

“Pertama, res pons kebijakan suku bunga se cara pre-emptive, front-loading, dan ahead the curve akan ditempuh untuk sta bi li sa si nilai tu kar rupiah, di samping te tap kon sisten dengan upaya menjaga inflasi 2018-2019 agar tetap rendah dan terkendali se suai sasaran 3,5+/-1%,” ujarnya.

Kedua, intervensi ganda (dual intervention)di pasar valas dan pasar SBN terus dioptimalkan untuk stabilisasi nila tukar rupiah, penyesuaian harga dipasar keuangan secara wajar, dan menjaga kecukupan likui ditas di pasar uang.

Ketiga, strategi operasi moneter diarahkan un tuk menjaga kecukupan likui di tas khususnya di pasar uang rupiah dan pasar swapantarbank.

Keempat, komunikasi yang intensif khususnya kepada pelaku pasar, perbankan dunia usaha, dan para ekonom untuk membentuk ekspektasi yang rasional sehingga bisa memitigasi kecenderungan nilai tu kar rupiah yang terlalu melemah (overshooting) di bandingkan dengan fundamentalnya.

“Kami juga berkoordinasi de ngan pemerintah, OJK, dan LPS, untuk tetap memberikan du kungan pertumbuhan jangka menengah dan panjang. Instru mennya, bukan hanya instrumen moneter, tapi kami punya instrumen makro prudensial, pendalaman pasar keuangan, dan syariah,” katanya.

Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengatakan, OJK terus mendorong prog ram pendalaman pasar keuangan baik dari sisi permintaan maupun penawaran, penguat an infrastruktur pasar, ser ta memfasilitasi penerbitan obli gasi daerah dan sekuritisasi aset. OJK menjaga stabilitas sek tor jasa keuangan dengan ca ra memelihara kesehatan industri, memperkuat fundamentalemiten, dan menerapkan policy measures yang tepat pa da saat pasar keuangan meng alami tekanan.

“OJK mendorong pertumbuhan kredit dan pembiayaan sek tor keuangan dengan mem prio ritaskan pertumbuh an pem biayaan yang berorientasi men dorong komoditas ekspor,” tuturnya. Ketua Dewan Komisioner LPS Halim Alamsyah mengatakan, LPS akan meningkatkan in tensitas monitoring dan evaluasi terkait memadainya skema penjaminan simpanan: Besaran serta Tingkat Bunga Penjaminan.

“LPS terbuka untuk me l akukan penyesuaian yang di perlukan pada kesempatan per tama terhadap kebijakan Ting k at Bunga Penjaminan sesuai dengan perkembangan data tingkat bunga simpanan perbankan dan hasil evaluasi atas kon disi stabilitas sistem keuangan terkini. Peningkatan intensitas ini dilakukan dalam men ja ga kepercayaan masyarakat kepada sistem perbankan Indonesia,” ungkapnya.

Menteri Koordinator Bidang Per ekonomian Darmin Na su tion mengatakan, im plementasi ke bijakan reformasi struk tural di sektorriil terus dipercepat, seperti peningkatan da ya saing, perbaikan iklim in ves tasi, dan pem ba ngunan infrastruktur strat e gis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dalam jangka menengah.

“Eks por juga men ja di kunci pe nu runan defisittran saksi berjalan yang sifatnya struk tural. Lang kah reforma si struk tural di lakukan antara lain melalui perbaikan infrastruk tur, per izin an, kepabeanan, dan lain-lain. Perbaikan iklim in ves tasi ju ga ditempuh dengan melakukan percepat an proses perizin an berusaha di tingkat lem ba ga/ kementerian dan pemda me lalui implementasi Online Single Submission (OSS),” kata Darmin.

Selain itu, untuk mendorong in vestasi industri dari hulu ke hi lir, pemerintah memberikan in sentif investasi berupa tax holiday, tax allowances, dan super de duction untuk penggantian bia ya pendidikan dan pelatihan vo kasi serta biaya penelitian dan pengembangan research and development.

oktiani endarwati

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Portal Berita TUX_URL.com