SINDOBatam

Feature+

Hattrick+

Jungkir Balik+

Bea Cukai Bersiap Jalankan PMK 199, Toko Online Terancam Gulung Tikar

  • Reporter:
  • Selasa, 21 Januari 2020 | 21:08
  • Dibaca : 260 kali
Bea Cukai Bersiap Jalankan PMK 199, Toko Online Terancam Gulung Tikar

BATAM – Harga barang asal Batam yang dijual ke daerah lain di Indonesia bakal lebih mahal lantaran aturan baru ambang batas impor barang kiriman lewat e-commerce. Pelaku bisnis toko online mendesak pemerintah merevisi aturan yang mulai berlaku 30 Januari 2020 itu.

Berbeda dengan daerah lain di Indonesia, aturan yang diterbitkan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) no.199/2019 itu memperlakukan Batam sebagai daerah nonpabean Indonesia atau daerah asal impor barang kiriman.

Pemerintah menurunkan de minimis value bea masuk impor barang kiriman dari yang saat ini sebesar USD75 menjadi USD3 per consignment note (CN). PMK-nya tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai dan Pajak atas Impor Barang Kiriman.

Kebijakan baru ini membuat pelaku bisnis toko online di Batam was-was. Sejak sepekan lalu mereka sudah bersuara dengan menyurati Kementerian Keuangan. Tak hanya mengancam bisnis mereka, aturan ini juga diprediksi berdampak ke perusahaan jasa titipan (PJT) atau bisnis antar barang.

“Dampaknya luas,” ungkap Sekretaris Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Indonesia (Asperindo) Batam, Arif Budianto, Selasa (21/1).

Arif mengkhawatirkan kebijakan ini akan menurunnya jumlah volume pengiriman barang ke luar Batam. Dalam PMK tersebut menurunkan ambang batas barang impor toko dalam jaringan dari USD75 menjadi USD3. Dengan aturan itu, maka masyarakat yang berbelanja barang dari Batam dengan nilai di atas USD3 akan dikenakan pajak. Karena barang yang dikirim dari Batam ke daerah lain di Indonesia diperlakukan sebagai impor.

“Hal ini yang membuat kami tidak setuju dari USD75 menjadi USD3, kan drastis turunnya. Setidaknya minimal USD50 mungkin masih bisa kami terima,” katanya.

Jika terjadi penurunan pengiriman barang sudah pasti akan memberikan dampak terhadap operasional PJT, dan akhirnya juga dikhawatirkan akan terjadi pengurangan sumber daya manusia (SDM) atau karyawan. Itu sebabnya Asperindo berharap pemerintah bisa mengkaji ulang penerapan aturan tersebut.

“Jadi efeknya memang domino, kalau volume barang berkurang sudah pasti akan berpengaruh terhadap PJT,” jelasnya.

Namun kendati demikian ada beberapa barang yang akan tetap akan mendapatkan kemudahan dan tidak dikenakan pajak. Di contohkan nya seperti barang oleh-oleh, pindahan, dan beberapa barang lainnya yang memang tidak akan dikenakan bea masuk sebagaimana diatur dalam PMK 199 tersebut.

“Setahu saya memang tidak semua barang, karena PMK ini memang diperuntukan untuk barang impor dan berlaku di seluruh Indonesia,” katanya.

Ketua Batam Online Club (BOC) Saugi Sahab mengatakan kebijakan tersebut sudah pasti akan memberikan dampak terhadap para pedagang online di Batam. Bahkan tak sedikit yang terancam gulung tikar karena barang-barang yang dijual tidak lagi kompetitif.

“Kami berharap pemerintah bisa mengkaji ulang rencana penerapan PMK tersebut, karena hal ini juga terkait keberlangsungan usaha kami dan sudah pasti akan memberikan dampak terhadap karyawan kami,” kata Saugi.

Kepala Kantor Pelayanan Umum (KPU) Bea Cukai (BC) Tipe B Batam, Susila Brata mengatakan pihaknya telah melakukan sejumlah persiapan untuk menjamin kelancaran penerapan PMK tersebut. Selain melakukan sosialisasi kepada pelaku pengiriman barang BC Batam juga telah menyiapkan 11 tempat pembayaran sementara (TPS) untuk memperlancar proses pembayar bagi pengiriman barang-barang yang berada di atas nilai yang ditentukan.

PMK 199/2019 ini memuat besaran nilai barang yang dikenai pajak ketika berada di kawasan free trade zone (FTZ). Sementara untuk wilayah Indonesia di luar kawasan FTZ akan dikenai pajak ketika barang masuk dari luar negeri atau impor. Dalam ketentuan PMK No. 199/PMK.04/2019 ini, diubah besaran nilai barang yang sebelumnya USD75 menjadi USD3 atau barang senilai sekitar di bawah Rp50 ribu saja.

“Pada prosesnya PMK No. 199/2019 ini diberlakukan untuk seluruh Indonesia. Latar belakangnya untuk menjaga keberlangsungan industri dalam negeri. Untuk wilayah FTZ seperti Batam dan beberapa daerah lain di Indonesia yang mendapat pembebasan pajak, akan dikenakan pajak ketika barang akan dikirim ke luar daerah,” kata Susila.

Susila berharap masyarakat yang melakukan pengiriman bisa memberikan informasi barang secara benar. Sehingga tidak menghambat proses yang ada, termasuk pembayaran pajak untuk barang yang nilainya di atas USD3 ini.

Terkait dengan adanya kemungkinan terjadinya pergeseran barang keluar Batam yang tidak prosedural, Susila menjelaskan kalau pengawasan di pintu keluar Batam tetap dijalankan seperti biasa.

Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam, Muhammad Rudi mengaku akan menyurati Menteri Keuangan terkait penerapan PMK yang dikeluhkan pelaku usaha kota setempat. Sebab, kebijakan itu dikhawatirkan mematikan pedagang online di Batam, karena harga jual final tidak bisa bersaing dengan harga jual produk luar Batam.

“Kami akan menghadap beliau, karena kami terima PMK, tugas kami melapor kembali, apa solusi dari Menteri, melalui Dirjen,” kata dia.

Sementara itu, sejumlah pelaku UKM berbasis online (E-Commerce) juga menyambangi DPRD Kota Batam. “Kemarin teman-teman pelaku usaha e-commerce ada sampaikan aspirasi ke DPRD melalui komisi II. Waktu itu kebetulan saya yang pimpin rapat. Dalam rapat mereka minta aturan ini dikaji kembali karena menurut akan berdampak sangat luar biasa bagi mereka yang selama ini bergelut di bidang ini,” kata Anggota Komisi II DPRD Kota Batam, Hendra Asman di DPRD Batam, Selasa (21/1).

Menurutnya, DPRD sebagai wadah wakil rakyat niscaya berkewajiban meneruskan aspirasi masyarakat Kota Batam, termasuk keluhan dan keberatan yang disampaikan pelaku UKM berbasis online tersebut.

“Tujuannya adalah supaya kami bisa meneruskan aspirasi ini ke stakeholder lainnya untuk sama-sama cari solusi yang terbaik untuk para pelaku usaha yang jumlahnya sangat besar di Batam ini,” ujarnya.

Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah (KUKM), Sulaiman Nababan mengatakan, kebijakan ini sudah sesuai dengan aturan yang ada. Barang impor memang dikenai pajak bila dikirim keluar dari Batam. Sebab, barang-barang tersebut masuk ke Batam tanpa dikenakan pajak apapun karena status Batam sebagai kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas (FTZ).

Menurutnya, untuk pelaku UMKM, keluarnya aturan itu menjadi merupakan kesempatan untuk menghasilkan produk lokal yang berkualitas dan bisa bersaing dengan produk impor.

”Mungkin yang rugi itu reseller kali ya. Karena selama ini mereka selalu jual barang impor. Sehingga adanya aturan ini berdampak pada penjualan mereka,” jelasnya.

Penerapan aturan ini diakui memang berdampak pada penjualan mereka yang selama ini memasarkan produk impor. Karena Batam sangat banyak barang-barang impor seperti aksesoris, jam tangan, hingga tas lainnya. Bahkan surga bagi produk KW impor.

”Banyak produk dari China yang selama ini mereka jual. Ini mungkin mengeluh semua dengan adanya aturan ini. Namun, saya rasa ini sudah ketentuan, jadi harus dipahami dan diterapkan,” katanya.

iwan sahputra/Ahmad Rohmadi

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Berita Terbaru

Theme Portal Berita TUX_URL.com