SINDOBatam

Hattrick+

Jungkir Balik+

Bea Masuk Barang Bawaan Penumpang Tak Berlaku di Batam

  • Reporter:
  • Kamis, 4 Januari 2018 | 10:53
  • Dibaca : 958 kali
Bea Masuk Barang Bawaan Penumpang Tak Berlaku di Batam
ilustrasi foto Agung Dedi Lazuardi

SINDOBATAM – Terbitnya peraturan menteri keuangan (PMK) No 203/PMK.04/2017 tentang impor barang bawaan penumpang dan awak sarana pengangkut, tidak berlaku di Batam. Alasannya, Batam merupakan daerah khusus free trade zone (FTZ).

Kepala Kantor Bea dan Cukai Batam, Susila Brata mengatakan, peraturan ini sudah diberlakukan sejak awal tahun 2018. Dalam peraturan itu disebutkan, menaikkan batas pengenaan bea masuk untuk barang bawaan penumpang khusus penggunaan pribadi; dari 250 dollar AS atau setara Rp 3,3 juta menjadi 500 dollar AS atau setara Rp 6,77 juta. Dengan kata lain, barang yang harganya di bawah 500 dollar AS tidak akan dipungut bea masuk. “Tetapi peraturan ini tidak berlaku di kawasan FTZ, kalau di kota lain peraturan ini berlaku,” katanya, saat ditemui di ruangan kerjanya, Rabu (3/1/2017).

Selain itu, sambung Susila, peraturan ini juga terkait dengan pembatasan nilai barang yang dibawa penumpang yg dibebaskan dari bea masuk dan pajak. Untuk barang yang masuk dari luar negeri ke kawasan bebas batam dibebaskan dari pungutan impor, karena memang kawasan bebas atau FTZ bebas dari bea masuk dan pajak. “Tetapi sesuai dengan jumlah yang wajar dan sepanjang barang tersebut tidak dilarang atau dibatasi,” ujarnya.

Jika barang tersebut merupakan barang yang dilarang, Susila menegaskan akan menyita barang tersebut. Dari hasil tangkapan selama ini barang larangan bawaan penumpang, yang sering diamankan saat penumpang membawa narkoba, membawa hape dengan jumlah yang lebih dari ketentuan, barang elektronik bekas, pakaian bekas dan lain-lain.

Sedangkan untuk penumpang yang membawa barang dari Batam ke daerah lain di Indonesia, sambung Susila, akan diterapkan PMK 47/2012 jo PMK 120/2017 dalam peraturan tersebut disebutkan ada pembatasan barang yg dibawa penumpang yang dibebaskan dari bea masuk BM dan pajak maksimal senilai USD 250. “Kita juga sedang mengusulkan kepada kantor pusat untuk PMK tersebut disesuaikan dengan PMK yang mengatur kedatangan penumpang dari luar negeri ke Indonesia langsung (PMK 203/2017),” ujarnya.

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Berita Terbaru

Theme Portal Berita TUX_URL.com