SINDOBatam

Opini+

Hattrick+

Jungkir Balik+

Berikan Kepastian Hukum Warga Kampung Tua

  • Reporter:
  • Senin, 19 Februari 2018 | 13:38
  • Dibaca : 480 kali
Berikan Kepastian Hukum Warga Kampung Tua
Anggota DPRD Kota Batam Harmidi Umar Husein

BATAM KOTA – DPRD Kota Batam akan mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Kampung Tua akhir April mendatang. Regulasi ini untuk memberikan kepastian hukum atas legalitas lahan serta mengakomodir permintaan masyarakat terkait penghapusan Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO).

Anggota DPRD Kota Batam Harmidi Umar Husein mengatakan, Ranperda ini adalah inisiasi DPRD Batam dan menjadi Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) tahun 2018. “Sekarang sedang susun naskah akademiknya dan kalau tidak ada halangan akhir April diajukan dalam paripurna,” ujarnya di Batam Centre, Minggu (18/2/2018).

Guna melindungi eksistensi adat istiadat Melayu, arsitektur bangunan tua, situs pemakaman tua serta lingkungan tempat tinggal penduduk asli Kota Batam, maka diperlukan kekuatan hukum yang jelas.

Menurut dia, jika status kampung tua tidak segera diselesaikan, maka sekitar 37 titik kampung tua dengan luas kurang lebih 1,569,63 hektare akan menjadi bom waktu. Karena mereka sudah turun menurun menghuni perkampungan ini dan jauh sebelum Otorita Batam atau BP Batam ditunjuk oleh pemerintah pusat diberi kewenangan terkait permasalahan lahan di Kota Batam ini.

Hal ini sudah berlarut-larut sejak tahun 2004 hingga sekarang kampungan tua belum ada payung hukum yang jelas baik di mainland dan hitlerland. Politisi Gerindra ini juga mengapresiasi Pemko Batam telah mengeluarkan sebanyak 4 surat, yaitu Surat Keputusan, dan Surat Pertemuan Wali Kota Batam dan BP Kawasan difasilitasi oleh Gubernur Kepri perihal rekomendasi pembebasan UWTO lahan Kampung Tua. “Hal ini adalah menjadi tanggung jawab kita semua supaya kampung tua di Batam memiliki sandaran hukum yang jelas,” ujarnya.

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Portal Berita TUX_URL.com