SINDOBatam

Terbaru Metro+

Opini+

Hattrick+

Jungkir Balik+

Biaya Tak Terduga untuk Antisipasi Bencana

  • Reporter:
  • Jumat, 9 November 2018 | 15:40
  • Dibaca : 65 kali
Biaya Tak Terduga untuk Antisipasi Bencana
Wali Kota Batam Muhammad Rudi. Foto Agung Dedi Lazuardi.

BATAM KOTA – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Batam masih menanti jawaban dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Batam terkait alokasi biaya tak terduga sebesar Rp55 miliar. Angka tersebut naik Rp30 miliar dari tahun 2018.

“Fraksi PDIP masih belum mendapatkan jawaban atas biaya tak terduga ini,” kata anggota Banggar DPRD kota Batam Udin P Sihaloho di DPRD Batam, Kamis (8/11).

Ia mengatakan, pihaknya menanyakan kepada Pemko Batam terkait apa saja yang akan digunakan dari biaya tersebut. Namun, TAPD Kota Batam belum memberikan jawabannya.

Menurut dia, biaya tak terduga diperuntukkan bagi kejadian atau hal-hal yang terduga atau yang tidak diinginkan. Di antaranya, bencana alam dan kebakaran serta peristiwa lainnya. “Apakah Pemko ingin ada sesuatu terjadi di Batam ini,” katanya.

Wali Kota Batam Muhammad Rudi enggan merinci untuk apa saja biaya tak terduga tersebut. Namun anggaran itu akan digunakan jika ada bencana di Batam.

“Dana itu tak dipakai, tak ada masalahlah itu. Tapi kalau ada bencana itu, wajib kita keluarkan. Bahaya itu. Antisipasi saja. Jangan berpikir yang macam-macam,” kata Rudi.

Ia mengatakan, sebagai manusia hanya bisa merencanakan saja dan menyerahkan seluruhnya kepada Tuhan. Anggaran itu sebagai antisipasi untuk membantu jika terjadi bencana.

“Contoh ada gempa, tak ada duit. Kami diperintahkan Mendagri seluruh Wali Kota dan Bupati harus membantu. Karena kami tak duit, pergilah Wali Kota ke jalan,” katanya.

KUA-PPAS 2019 Disepakati Rp2,8 Triliun

DPRD Kota Batam bersama Pemko Batam sepakat menandatangani nota kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2019 sebesar Rp2,8 triliun.

Juru Bicara Banggar sekaligus Wakil Ketua III DPRD Kota Batam Helmy Hemilton mengatakan, tahap selanjutnya setelah penandatanganan nota kesepakatan tersebut adalah pembahasan Rancangan APBD 2019.

“Selanjutnya (KUA-PPAS) akan menjadi dasar untuk menyusun RAPD (rancangan anggaran pemerintah daerah) tahun 2019,” kata Helmy.

Anggota Fraksi PKS DPRD Kota Batam Riky Indrakari menyampaikan, penandatanganan nota kesepakatan berpotensi cacat hukum karena draft KUA belum pernah dibahas sama sekali. Menurut dia, KUA menjadi pedoman dalam membahas RAPBD 2019 mendatang.

“Saya sudah beberapa kali mengingatkan rekan-rekan Banggar dan juga pimpinan,” katanya.

Seharusnya, kata dia, hasil laporan pembahasan di setiap komisi disusun menjadi klausul KUA dan selanjutnya sumber pendapatan dipadukan serta diserasikan dengan kebutuhan belanja dan pembiayaan.

“Jawaban mereka, masih fokus ke Pokir (pokok pikiran) Dewan, hibah dan bansos serta sembako murah,” katanya. iwan sahputra

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Portal Berita TUX_URL.com