SINDOBatam

Opini+

Hattrick+

Jungkir Balik+

Biaya Top Up Perlu Dikaji Ulang

  • Reporter:
  • Selasa, 19 September 2017 | 14:15
  • Dibaca : 124 kali
Biaya Top Up Perlu Dikaji Ulang

JAKARTA – Rencana pengenaan biaya isi ulang (top up) uang elektronik sebaiknya dikaji secara matang. Jangan sampai rencana tersebut kontra produktif dengan kebijakan Gerakan Nasional Non-Tunai (GNNT) yang dicanangkan pemerintah.

Sejumlah kalangan menyatakan keberatan apabila isi ulang uang elektronik dibebankan kepada masyarakat. Namun di sisi lain, kalangan perbankan juga membutuhkan model bisnis yang sehat agar bisa sustainable. Bank Indonesia (BI) selaku regulator hingga kemarin tidak bersedia memberikan keterangan lebih lanjut terkait rencana pengenaan biaya top up uang elektronik. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia Agusman mengatakan, masih menunggu aturan resminya diterbitkan. ”Kalau sudah ada ketentuannya, akan lebih mudah menjelaskannya,” ujar Agusman di Jakarta, kemarin.

Seperti diberitakan, BI berencana mengeluarkan aturan tentang pengenaan biaya untuk setiap isi ulang saldo uang elektronik perbankan pada akhir bulan ini. Menurut Gubernur BI Agus Martowardojo, peraturan tersebut akan mengatur batas maksimum dan besaran biaya top up. ”Biayanya tidak akan berlebihan membebani konsumen. Kita harus yakinkan bahwa saat masyarakat beli uang elektronik itu harus tersedia secara luas. Oleh karena itu BI mengizinkan untuk ada tambahan biaya,” ujar dia beberapa waktu lalu. Aturan tersebut akan dirilis seiring dengan pemberlakuan pembayaran nontunai di jalan tol yang akan diterapkan secara keseluruhan pada 31 Oktober mendatang.

Terkait hal ini, BI bersama Kementerian Perhubungan telah menyepakati pengembangan integrasi sistem pembayaran elektronik bidang transportasi yang meliputi pembayaran transportasi antar moda darat, laut, udara, perkeretaapian, serta perparkiran dan jalan berbayar. Berdasarkan data BI, hingga 2017 volume transaksi uang elektronik tercatat mencapai 68 juta transaksi dengan nilai Rp1,14 triliun. Adapun jumlah uang elektronik yang beredar hingga Juli 2017 mencapai 69,4 juta instrumen. Angka tersebut meningkat dibanding akhir 2016 sebanyak 51,2 juta instrumen, dan di 2015 sebanyak 34,3 juta instrumen.

Kalangan perbankan berharap, kebijakan yang dikeluarkan otoritas moneter memberikan kepastian dalam pembangunan infrastrukturpembayarannontunai. Direktur Konsumer Banking BNI Anggoro Eko Cahyo optimistis, masyarakat Indonesia akan terbiasa dengan rencana biaya isi ulang uang elektronik atau e-money. Menurutnya, polemik yang terjadi terkait rencana biaya isi ulang e-money lebih karena mengubah kebiasaan. ”Saya sih yakin masyarakat akan smart melakukan isi ulang. Ini kan pola yang sudah teranggarkan. Apalagi kartu itu bisa untuk tol, kereta api, Transjakarta, transaksi belanja di toko modern. Pasti nanti akan menaruh uang dalam jumlah yang besar,” katanya di Jakarta, kemarin.

Diakuinya, pengenaan biaya isi ulang untuk biaya perawatan infrastruktur. Menurutnya, pembebanan biaya isi ulang uang elektronik juga tidak besar. Senior Executive Vice President Information Technology BNI Dadang Setiabudi mengatakan, pada intinya perbankan mengharapkan bisnis model yang sehat sehingga bisa sustainable. Saat ini, kata dia, regulator sedang melakukan kajian beberapa hal yang bertujuan agar bisnis model sistem pembayaran berlangsung sehat dan berkelanjutan sehingga dapat memberikan hasil positif untuk semua pihak.

Pada kesempatan berbeda, Direktur Utama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Kartika Wirjoatmodjo juga menyatakan, pihaknya memahami apa yang diresahkan oleh masyarakat terkait dengan biaya isi ulang uang elektronik. Akan tetapi, bank juga membutuhkan investasi untuk mengembangkan infrastruktur transaksi nontunai. (KORANSINDO)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Portal Berita TUX_URL.com