SINDOBatam

Opini+

Hattrick+

Jungkir Balik+

Bisa Titip 10 Anak, Pejabat Disdik Batam Bekingi Calo PPDB

Bisa Titip 10 Anak, Pejabat Disdik Batam Bekingi Calo PPDB
Ilustrasi Foto Agung Dedi Lazuardi.

SEKUPANG – Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Batam Muslim Bidin mengatakan, sejumlah pejabat Disdik membekingi calo dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Peran mereka cukup signifikan, sehingga pihak sekolah tak berani menolak siswa yang dititip.

“Saya lihat ada orang dinas yang terlibat setiap tahun. Karena itu sekolah juga sulit untuk menolak,” ujarnya di Kantor Wali Kota Batam, Rabu (26/4).

Praktik percaloan saat PPDB masih terus berlangsung dari tahun ke tahun. Menurut Muslim, biasanya calo marak di sekolah-sekolah yang berada di kawasan yang padat penduduk, seperti Seibeduk, Batuaji dan Sagulung. “Sagulung yang paling banyak,” kata Muslim.

Jasa percaloan menjadi primadona karena kuota kursi di sekolah-sekolah negeri terbatas. Tahun ini saja, hanya tersedia 9.000 kursi untuk SD Negeri. Sementara jumlah peserta didik yang akan masuk di tingkat SD berada di atas angka 13.000.

Sekolah negeri yang memberikan fasilitas sekolah gratis membuat orangtua siswa berebut untuk menyekolahkan anak mereka. Untuk mendapatkan kursi di sekolah negeri, orangtua murid tak segan-segan membayar jasa calo. Calo tersebutlah kemudian yang membawa map berisi berkas calon peserta didik ke sekolah. “Bukan orangtua yang bawa, tapi calo. Seorang calo bisa membawa hingga 10 berkas. Biasanya mereka bilang berkas-berkas itu milik kerabat pejabat tertentu,” katanya.

Keberadaan calo-calo ini cukup sulit diendus. Apalagi orangtua murid kerap kali merahasiakan bahwa mereka menggunakan jasa calo. Menurut dia, pihak Disdik harus pandai-pandai mengidentifikasi keberadaan para calo, mengumpulkan bukti kemudian menghentikan praktiknya.

Tahun ini Disdik Batam akan membentuk tim khusus untuk memantau pelaksanaan PPDB. Termasuk mengidentifikasi dan mencegah praktik percaloan dalam pelaksanaannya. Tim akan disebar ke seluruh sekolah, terutama yang rawan praktik calo. “Tim akan menyamar menggunakan pakaian biasa. Kalau sekolah saya yakin bersih, tapi calo-calo ini memang harus bisa diatasi,” tegasnya.

Muslim mengecam pejabat di lingkungan Disdik yang membekingi praktik calo. Menurutnya, pejabat di Disdik harusnya punya beban moral untuk melaksanakan PPDB yang bersih dan jauh dari praktik suap serta percaloan. “Jika saya punya wewenang, pejabat tersebut sudah dikeluarkan dari Disdik Batam. Tak layak ada di sini. Sayangnya saya tak punya kewenangan,” ujarnya.

Saber Pungli Bidik PPDB
Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Kota Batam akan membentuk tim mengawasi adanya pungutan tidak resmi saat PPDB mendatang. Langkah ini guna mencegah serta menekan praktik pungli yang sering terjadi selama ini. “Kami sedang bentuk tim yang mengarah ke sana,” ujar Kapolresta Barelang AKBP Hengki di Batam Centre, belum lama ini.

Seperti diketahui, permasalahan saat PPDB sering terjadi di sekolah-sekolah unggulan. Di antaranya, orangtua yang diwajibkan untuk memberikan uang kepada panitia agar anaknya dapat diterima. Selain itu, adanya penjualan Lembar Kerja Siswa (LKS) dari sekolah kepada siswa serta pembelian seragam sekolah.
“Masyarakat harus sadar. Jika memang tidak memenuhi syarat untuk masuk sekolah, jangan dipaksakan. Pemberi dan penerima uang pungli sama-sama kena sanksi,” katanya.

Hengki meminta kepada sekolah untuk menempelkan seluruh syarat serta ketentuan dalam proses penerimaan berlangsung, agar masyarakat mengetahui kriteria yang diterima di sekolah tersebut. “Kalau memang anak harus umur tujuh tahun yang diterima, bagi yang belum jangan dipaksa. Ini akan memancing untuk melanggar aturan,” katanya.

Anggota Komisi IV DPRD Kota Batam Aman mengapersiasi langkah yang akan dilakukan oleh Tim Sapu Bersih Pungli Kota Batam untuk ikut mengawasi penerimaan siswa baru SMA/SMK di tahun ajaran 2017/2018. “Setiap tahun pasti akan terulang kembali permasalahan di dunia pendidikan. Dan perlu segera mencegah serta mengatasinya,” kata Aman.

Menurut dia, jangan sampai setelah SMA/SMK dikelola oleh pemerintah provinsi, justru praktik pungutan liarnya semakin merajalela. Menurut Aman, jika memang pihak dinas pendidikan masih ada yang ragu-ragu, diharapkan jangan malu untuk bertanya, misalnya bertanya ke BPKP, biro hukum, biro keuangan dan sebagainya.

Sebelumnya, Wakil Wali Kota Batam Amsakar Achmad mengingatkan seluruh sekolah di Batam jelang PPDB di Batam. Dia tak ingin permasalahan penerimaan siswa baru setiap tahunnya terus terulang. “Kami tak ingin lagi mendengar permasalahan serupa tahun ini,” kata Amsakar.

Permasalahan PPDB kerap diterima langsung dalam bentuk laporan dari masyarakat. Wakil Wali Kota meminta agar seluruh tenaga pendidik di Batam mengikuti aturan yang ada agar permasalahan itu tak lagi muncul. “Penerimaan siswa baru. Setiap tahun berkecamuk saja,” katanya.

Meski begitu, Amsakar juga mengingatkan wali murid agar tak memaksakan anak didik untuk sekolah di negeri di tengah keterbatasan yang ada. Agar pihak sekolah juga bisa mengikuti aturan yang ada. “Jadi tak ada lagi yang masuk pakai duit,” ujarnya.

sarma haratua siregar/iwan sahputra/fadhil

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Portal Berita TUX_URL.com