SINDOBatam

Opini+

Hattrick+

Jungkir Balik+

Bongkar Muat di Anambas Lamban, TKBM Persoalkan Perbedaan Manifes Angkutan

  • Reporter:
  • Jumat, 7 September 2018 | 10:05
  • Dibaca : 150 kali
Bongkar Muat di Anambas Lamban, TKBM Persoalkan Perbedaan Manifes Angkutan
Ilustrasi foto TEGUH PRIHATNA

ANAMBAS – Pengelola kapal Tol Laut mengeluhkan waktu bongkar muat di Pelabuhan Anambas yang memakan waktu selama 7 hingga 10 hari. Mereka mengancam akan menyetop rute ke kabupaten ini jika bongkat muat tidak dibenahi.

Persoalan lambannya bongkar muat itu terungkap saat rapat koordinasi Tol Laut yang digelar Pemkab Anambas. Rapat dihadiri pelaku usaha dan nakhoda kapal. Selain mengungkap lambannya bongkar muat, tol laut juga belum berdampak signifikan menekan harga di kabupaten ini.

“Proses bongkar muat yang lama melebihi batas waktu normal yang biasanya bongkar muatan selama dua hari. Namun yang terjadi selama ini bisa menjadi 7 hari sampai 10 hari. Manajemen Tol Laut pusat mengancam akan memberhentikan rute Tarempa apabila tidak ada perubahan lamanya bongkar muat barang di Pelabuhan Tarempa,” kata Drajat, Nahkoda Tol Laut, Kamis (6/9/2018).

Drajat juga meminta penjelasan dari Pemkab Anambas terkait aktivitas bongkar muat yang dilakukan para buruh pelabuhan.
Menurutnya, keberadaan buruh juga menjadi salah satu penyebab lamanya proses bongkar muat. Sehingga kapal terlalu lama sandar di pelabuhan.

“Kami ingin mendengarkan pendapat dari Disnaker Anambas, sistem bongkar muat biasanya adalah barang berhenti bongkar di pelabuhan, setelah itu menjadi tugas TKBM, sehingga kapal bisa bergerak lebih cepat,” ujarnya.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Anambas, Yunizar menegaskan seharusnya buruh bongkar muat harus memiliki perusahaan baik berbentuk PT maupun CV. Dia juga mempertanyakan buruh tersebut terdaftar pada serikat pekerja, agar kelak tidak terjadi permasalahan yang tidak terselesaikan.

“Buruh bongkar muat Tarempa harus mempunyai legalitas contohnya perusahaan yang membawahi /mempekerjakan para buruh, sehingga apabila ada masalah pengupahan terhadap buruh maka perusahaan yang akan mengklaim kepada Pelni maupun pemilik barang,” ujarnya.

Perwakilan Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Tarempa, Yoke yang turut hadir dalam pertemuan mengatakan sistem bongkar muat yang ada saat ini di Pelabuhan Tarempa adalah ship (kapal) to port (pelabuhan). Setelah itu port to warehouse (gudang) dan ada pekerjaan tambahan buruh bongkar muat harus menyusun barang lagi di gudang pengusaha atau pelaku usaha.

Kemudian terungkap masalah kubikasi yang ada pada saat ini 1 kontainer adalah 30 kubik, namun manifes hanya 5 kubik, dan terdapat 3 manifest yang berbeda. “Sehingga buruh ingin melakukan aksi mogok. Adanya perbedaan perhitungan antara manifest dan kondisi real di lapangan, sehingga pengupahan menjadi berbeda,” ujarnya.

Asisten I Sekretariat Pemkab Anambas yang memimpin rapat, Zuhkrin mengatakan pihaknya akan menyampaikan permasalah tersebut kepada Pelni Pusat.

“Permasalahan ini butuh solusi dari pusat. Kami juga ada permintaan yakni untuk mengganti Tol Laut dari kapasitas 3.572 Gross Ton menjadi 2.000 Gross Ton agar dapat menjangkau pulau-pulau di Anambas,” jelasnya. jhon munthe

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Berita Terbaru

Theme Portal Berita TUX_URL.com