SINDOBatam

Opini+

Hattrick+

Jungkir Balik+

BP Bantah Tudingan Pemko Batam

  • Reporter:
  • Senin, 20 Agustus 2018 | 11:15
  • Dibaca : 202 kali
BP Bantah Tudingan Pemko Batam
Pembangunan apartemen di kawasan Batam Centre, Minggu (19/8). Hingga akhir pekan lalu, proses pengurusan fatwa planologi di Kantor Lahan BP Batam berjalan lancar dan tak ada kendala. f teguh prihatna

BATAM KOTA – Badan Pengusahaan (BP) Batam membantah tudingan Pemko terkait lambatnya proses pengurusan fatwa planologi di Kantor Lahan BP Batam, sehingga berdampak pada pemasukan retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Pemko Batam.

Hal ini menyikapi pernyataan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kota Batam Gustian Riau yang menyatakan, saat ini terdapat 3.000 lebih dokumen fatwa planologi yang masih menunggu pengurusan di BP Batam. Menurut Gustian, berkurangnya penerimaan daerah dari retribusi IMB di Pemko Batam karena terkendala penerbitan fatwa planologi oleh BP Batam.

Sejak Januari lalu penerimaan IMB jauh dari target dan cenderung menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Bila tahun 2017 lalu penerimaan IMB mencapai Rp3 miliar setiap bulan, maka kini hanya Rp250 juta per bulan.

Kasubdit Humas BP Batam, Muhammad Taofan menjelaskan, proses pengurusan fatwa planologi hingga saat ini tidak ada kendala dan berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada. Berdasarkan data yang diperoleh dari periode Januari sampai Juli lalu, permohonan fatwa planologi yang masuk ada sebanyak 274 berkas. Dari jumlah tersebut, yang sudah diterbitkan tercatat sebanyak 123 berkas. Kemudian untuk sisanya, sebanyak 78 berkas ditolak karena tidak sesuai dengan ketentuan dan 73 berkas lagi saat ini masih dalam proses.

“Sehingga tidak benar kalau kami dibilang sengaja menghambat penerbitan fatwa planologi. Apalagi sampai 3.000 berkas yang mandek, karena data dari Kantor Lahan jumlahnya tidak sampai sebanyak itu,” ujarnya, Minggu (19/8).

Berdasarkan arahan dari pimpinan BP Batam, pihaknya akan terus berupaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat ataupun pelaku usaha. Ia mengaku, tidak semua permohonan fatwa planologi disetujui, hal itu karena berkas yang masuk tidak sesuai dengan ketentuan yang ada, bukan karena BP Batam sengaja ingin menghambat.

Ia menjelaskan, fatwa planologi diperlukan untuk penataan pembangunan, sehingga sebelum pelaku usaha atau masyarakat yang ingin membangun harus mengurus permohonan fatwa planologi karena kegunaannya sangat penting. Taofan mencontohkan untuk pembangunan sebuah wilayah kawasan industri, tentu harus memenuhi aturan yang ada.

“Harus ada jalannya, tempat penghijauan, dimana harus dibangun fasilitas umum dan sosial, begitu juga dengan drainasenya semua diatur di dalam fatwa itu,” katanya.

Direktur Pelayaan Terpadu Satu Pintu (PTSP) BP Batam, Ady Soegiharto mengatakan, fatwa planologi merupakan informasi tentang persyaratan tata bangunan dan lingkungan yang diberlakukan pemerintah pada lokasi tertentu (lahan yang dimohon). Sebelum mengurus IMB di DPM-PTSP Pemko Batam, pemohon harus lebih dulu mengantongi fatwa planologi yang dikeluarkan BP Batam.

“Fatwa masih jalan terus, kemarin memang sempat menumpuk. Tapi kami terus berupaya untuk meningkatkan pelayanan di BP Batam,” ujarnya.

Bahkan, sambungnya, BP Batam sampai menambah petugas, dan jam kerja untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Ia menjelaskan, tidak semua berkas yang diajukan oleh pemohon disetujui. Ada beberapa alasan yang membuat permohonan fatwa planologi ditolak. Di antaranya tak sesuai aturan masalah koefisien dasar bangunan (kdb), koefisien luas bangunan (klb), koefisien dasar hijau (kdh) atau masalah gradingnya.

BP Batam berupaya akan terus komitmen untuk meningkatkan dan memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat. Namun, pihaknya akan tetap menjalankan mekanisme dan aturan yang ada, sehingga jika ada berkas yang ditolak hal itu memang tidak memenuhi ketentuan yang ada

“Banyak faktor kenapa berkas di tolak. Kadang bisa juga diminta revisi tapi tak dikembalikan revisinya. Karena batas waktu untuk merevisi hanya boleh tiga hari. Tapi sepanjang sesuai ketentuan pasti kami keluarkan izinnya,” kata Ady.

KRK Jadi Syarat Pengurusan IMB

Sementara itu, Pemko Batam masih menggunakan Keterangan Rencana Kota (KRK) sebagai salah satu syarat dalam mengurus IMB. Syarat yang sudah diterbitkan melalui Peraturan Wali Kota (Perwako) tersebut untuk mempercepat sistem realisasi pembangunan di Batam. “Masih menggunakan KRK sampai saat ini,” kata Kepala DPM-PTSP Kota Batam, Gustian Riau.

Dia mengaku banyak menerima keluhan dari pengusaha dan masyarakat tentang proses pengurusan fatwa planologi yang diterbitkan oleh BP Batam yang lambat dan bertele-tele. “Dalam undang-undang IMB, KRK itu ada. Fatwa planologi yang tidak ada. Cuma di Batam aja yang ada,” katanya.

Ia menegaskan, pemerintah daerah tetap memproses penerbitan IMB tanpa fatwa planologi. KRK, sambungnya, juga sebagai terobosan yang dilakukan Pemko untuk meningkatkan perekonomian Batam.

“Kalau memang tak bisa, ya sebaiknya kasih ke kami saja. Jangan urusan orang digantung tanpa ada kepastian. Kondisi ekonomi sedang kurang baik. Butuh respons yang cepat dari masyarakat,” jelasnya.

Gustian menambahkan, saat ini masih banyak pengusaha yang tetap mengurus fatwa planologi karena takut proses alokasi lahan (PL) nanti akan bermasalah. Pemko Batam menargetkan retribusi IMB di tahun ini sebesar Rp30 miliar dan baru terealisasi sekitar Rp5 miliar di semester pertama atau 18,65 persen. “Kalau bangunan itu mau dijual memang mereka terpaksa ngurus fatwa juga. Tapi kalau cuma merenovasi saja, cukup KRK saja,” katanya.

Diberitakan sebelumnya, Pemko Batam memangkas waktu pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dari tiga minggu menjadi satu minggu melalui Mal Pelayanan Publik (MPP) Batam. “Kami sudah berhasil mempersingkat waktu pengurusan IMB dari 21 hari menjadi tujuh hari,” kata Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, Senin (13/8) lalu.

Amsakar menambahkan, Pemko Batam terus berupaya memperbaiki pelayanan publik, termasuk mempermudah perizinan berbagai usaha. Batam juga siap melaksanakan Online Single Submission (OSS) yang dirancang pemerintah pusat untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. “Yang penting pelayanan OSS jangan sampai lebih lambat dan rumit dari yang sudah diberikan MPP. Kami ingin grafik makin membaik,” ujarnya.

Kepala DBM-PTSP Kota Batam Gustian Riau menambahkan, percepatan pengurusan IMB tidak sejalan dengan penerimaan daerah dari retribusi IMB. “Capaian IMB memang berkurang, meski pengurusan IMB sudah dipercepat,” ujarnya.

Berkurangnya penerimaan daerah dari retribusi IMB karena terkendala penerbitan fatwa planologi oleh BP Batam. Berbeda dengan daerah lain di Indonesia, fatwa planologi menjadi syarat pengurusan lahan di Batam, karena alokasi lahan di bawah kewenangan BP Batam. “Ini pengaruhnya besar pada kami,” katanya.

Ia berharap BP Kawasan Batam segera menyelesaikan pengurusan fatwa planologi, agar perekonomian dan investasi di Kota Batam bisa kembali pulih seperti sedia kala. “Bukan hanya persoalan penerimaan retribusi, tapi pertumbuhan ekonomi, ini berdampak ke semuanya,” kata Gustian. ahmad rohmadi/iwan sahputra

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Portal Berita TUX_URL.com