SINDOBatam

Opini+

Hattrick+

Jungkir Balik+

BP Batam Diminta Fokus Tingkatkan Investasi

  • Reporter:
  • Selasa, 28 Maret 2017 | 13:25
  • Dibaca : 450 kali
BP Batam Diminta Fokus Tingkatkan Investasi
ilustrasi

PINANG – Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak meminta Badan Pengusahaan (BP) Batam fokus meningkatkan investasi dengan memperbanyak investor datang ke Batam. Dengan demikian, Batam terus dipandang sebagai daerah representatif dan menguntungkan bagi investor

“Berikan kemudahan bagi investor, dari segi perizinan dan regulasi lainnya dalam berinvestasi. Jangan mempersulit investor baru yang akan menanamkan modalnya di Batam, fokus saja dengan itu,” kata Jumaga dihubungi dari Tanjungpinang, Senin (27/3).

Jumaga juga meminta BP Batam dan Pemerintah Kota Batam bersinergi. Adanya dua kepemimpinan dalam satu wilayah, seharusnya mempercepat pertumbuhan perekonomian di kota itu, bukan malah menghambat lantaran ada dua lembaga yang masing-masing merasa paling berwenang.

Seringnya muncul perselisihan kewenangan antara BP dan Pemko Batam, menurut Jumaga, akan merugikan masyarakat. Ia menyontohkan kewenangan alokasi lahan bagi investor, perizinan dan urusan administrasi lainnya.

Persoalan itu sudah dikeluhkan investor. Jika dibiarkan, akan membuat calon investor enggan menanamkan modalnya di Batam.

“Saya mendukung langkah Pak Gubernur yang mengadukan masalah ini kepada Pak Presiden. Masalah ini dapat menjadi bumerang bagi iklim investasi di Batam. terbukti, investasi di Batam menurun,” katanya.

Jumaga menegaskan, sebagai wakil rakyat, ia berkewajiban menyuarakan masalah ini. Jika investasi terus turun, akan berdampak pada perekonomian masyarakat. Muncul banyak pengangguran, dan akibatnya dikhawatirkan marak tindak kriminalitas.

Jumaga pun menyorot pengelolaan laut. Ia menegaskan, kewenangan mengelola laut dari bibir pantai hingga 12 mil laut menjadi kewenangan atau hak pemerintah provinsi.

“Saya harapkan pengelolaan laut yang selama ini dikelola BP Batam segera diserahkan kepada Pemprov Kepri,” katanya.

Di Batam, pengelolaan jasa lego atau labuh jangkar kapal yang seharusnya dikelola Pemprov Kepri justru dikelola dan dipungut jasanya oleh BP Batam. Menurut Jumaga, BP Batam tidak berhak memungut atau mengelola lautan yang menjadi wewenang provinsi.

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Berita Terbaru

Theme Portal Berita TUX_URL.com