SINDOBatam

Opini+

Hattrick+

Jungkir Balik+

BP Batam Siapkan Layanan Izin Keliling

  • Reporter:
  • Kamis, 28 Juni 2018 | 15:02
  • Dibaca : 239 kali
BP Batam Siapkan Layanan Izin Keliling
Kepala BP Batam Lukita Dinarsyah Tuwo. /AGUNG DEDI LAZUARDI

BATAM KOTA- Pembayaran dan pengurusan izin peralihan hak (IPH) dan pembayaran uang wajib tahunan (UWT) tidak harus ke kantor BP Batam. Lembaga itu akan menghadirkan layanan izin keliling mulai Juli mendatang.

“Konsepnya nanti seperti layanan Samsat keliling. Jadi kami jemput bola ke masyarakat,” ungkap Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam Lukita Dinarsyah Tuwo, kemarin.

Saat ini BP Batam masih mematangkan teknis pelaksanaan layanan IPH dan pembayaran UWT keliling tersebut. Namun secara umum, lanjut Lukita, konsep yang dipakai sama seperti Samsat keliling yang sudah lebih dulu ada.

Kantor lahan langsung menjemput bola ke daerah-daerah yang potensial. Terutama kepada masyarakat yang ingin mengurus legalitas lahan mereka. Seperti mengurus IPH maupun membayar UWT.

“Untuk tahap awal, berkasnya masih akan dibawa dulu ke kantor. Tapi ke depan akan disempurnakan,” jelas dia.

Langkah ini juga sekaligus jadi ajang sosialisasi terkait penyederhanaan pengurusan IPH dan pembayaran UWT. BP Batam telah melakukan terobosan guna mempermudah perizinan di sektor lahan, namun masih banyak masyarakat yang belum tahu prosedur pengurusan yang terbaru.

“Saat ini pelayanan IPH sudah baik. Tapi masih banyak masyarakat yang belum tahu. Mau bayar UWT, sekarang kan ada kebijakan tak harus tunggu pecal PL (penetapan lokasi). Jadi bisa diurus sendiri,” kata dia.

Sementara itu Deputi Bidang Pelayanan Umum Bambang Purwanto mengatakan, pelayanan IPH dan pembayaran UWT Keliling tersebut akan dilakukan di 5 titik di Batam. Kelima titik tersebut akan mengakomodir bagian Timur, Selatan, Utara, Barat dan Tengah Batam.

Sementara terkait teknis pelaksanaan, BP Batam akan lebih dulu berdiskusi dengan sejumlah pemangku kepentingan. Untuk IPH misalnya, BP Batam akan mendengar saran-saran dari pengembang properti.

“Kami akan diskusi dengan pengembang untuk merumuskan pola pelayanan yang paling baik. Sementara unutk lokasi, kami petakan kebutuhannya. Di mana paling banyak, di sana akan diterjunkan,” imbuh dia.

Target PNBP Rp1,2 T

Dalam kesempatan itu, Lukita menyatakan lembaganya menargetkan pendapatan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp1,2 triliun pada 2018. Jumlah itu naik signfikan ketimbang setoran PNBP sepanjang 2018 yang sebesar Rp990 miliar.

“Peningkatan pendapatan negara juga menjadi fokus kami selain meningkatkan pelayanan masyarakat. Tapi target itu bukan dengan menaikkan tarif pelayanan,” ujar Lukita.

Demi mewujudkan target itu, Lukita akan memaksimalkan potensi pendapatan dari unit layanan usaha terutama pelabuhan, bandara dan lahan.

Selain dari sisi pendapatan, mantan Sekretaris Kemenko Perekonomian ini juga mulai mengefisiensi anggaran di seluruh direktorat BP Batam.

Meski ada efisiensi, dia memastikan tidak ada penguranan performa layanan dengan cara memberikan bonus dan penghargaan kepada pegawai.

“Saya berharap setiap unit di BP Batam bisa membuat terobosan dalam memberi pelayanan dan peningkatan PNBP. Saya janji akan memberi bonus,” tambah dia.

Lukita juga bangga dalam enam bulan capaian kerja sejak bertugas, di BP Batam, mendapat apresiasi dari Gubernur Kepri dan Kapolda Kepri yang disampaikan dalam rapat forum koordinasi pimpinan daerah (FKDP) beberapa waktu lalu. Tentu hal ini menurut dia akan menjadi penyemangat baru untuk terus memberikan oelayanan kepada masyarakat.

Selain itu juga beberapa pencapaian lainnya seperti raihan penghargaan laporan keuangan yang meraih predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dan juga peringkat dua keterbukaan informasi nasional. ahmad rohmadi

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Berita Terbaru

Theme Portal Berita TUX_URL.com