SINDOBatam

Opini+

Hattrick+

Jungkir Balik+

BP Batam Surati KBRI di Jepang

  • Reporter:
  • Jumat, 14 September 2018 | 15:58
  • Dibaca : 160 kali
BP Batam Surati KBRI di Jepang
Ilustrasi foto TEGUH PRIHATNA

SEIBEDUK – BP Batam saat ini tengah mempersiapkan surat untuk disampaikan kepada pemilik PT Nagano Drilube di Jepang, pasca kaburnya Presiden Direktur PT Nagano Drilube Indonesia, Masayuki Futakata yang berimbas dengan tunggakan gaji karyawan. Selain itu, BP Batam juga akan berkoodinasi dengan Kedutaan besar Republik Indonesia (KBRI) di Jepang untuk ikut serta menyelesaikan permasalahan ini.

Direktur Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) BP Batam, Ady Soegiharto mengatakan, perusahaan ini juga masih order atau pekerjaan yang sedang berlangsung. Kemudian dalam Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang disampaikan rutin setiap tiga bulan sekali, PT Nagano Drilube Indonesia sejauh ini tercatat baik dan bahkan juga secara rutin menyampaikan kepada BP Batam. Karena itu pihaknya masih terus berupa mendalami penyebab kaburnya pimpinan perusahaan yang ditugaskan di Batam ini.

“Kalau dilihat dari LKPM, PT Nagano Drilube Indonesia sangat baik. Mereka patuh menyampaikan kepada BP Batam. Tapi memang tidak pernah menyampakan kendala-kendalanya,” kata Ady.

Sehingga hal ini, sambungnya,akan menjadi pembelajaran bagi BP Batam untuk disampaikan kepada para penanam modal asing (PMA) agar ke depan dalam menyampaikan LKPM juga disampaikan apa saja masalah yang dihadapi perusahan bersangkutan. Sehingga BP Batam juga bisa ikut serta mencarikan jalan keluar kala ada permasalahan di dalam perusahaan.

Untuk PT Nagano Drilube Indonesia, BP Batam saat ini juga tengah menelusuri berapa piutang dan juga aset milik perusahaan. Pihaknya juga berusaha membantu karyawan untuk bisa mendapatkan hak-haknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. “Kami juga mendorong serikat untuk menyampaikan masalah ini kepada Pokja IV yang menangani investasi,” katanya.

Sementara sepanjang tahun 2018 ini, BP Batam mencatat ada empat perusahaan yang mengajukan untuk tidak beroperasi lagi, karena kalah bersaing dengan perusahaan lainnya. Total nilai invetasi dari kempat perusahaan tersebut sekitar USD7,4 juta. Perusahan-perusahaan tersebut mengajukan tutup sejak awal tahun 2018.

“Jadi kalau ditambah PT Hantong Precision Manufacturing dan PT Nagano Drilube Indonesia yang ditinggal kabur pemimpinnanya, totalnya ada 6 perusahaan yang tutup tahun ini,” katanya.

Namun demikian juga ada beberapa perusahan yang sudah merencanakan perluasan usaha, di antaranya adalah PT Excelitas Technologies Batam yang rencananya pada tahun 2019 mendatang akan menambah 6 ribu pekerja. Kemudian juga ada beberapa investor yang akan masuk ke Batam.

Koordinator Himpunan Kawasan Industri (HKI) Kepri, OK Simatupang mengatakan, LKPM PT Nagano Drilube sejauh ini dinilai baik. Tidak ada tanda-tanda sebelumnya perusahaan asal Jepang tersebut akan tutup. Hanya saja memang beberapa bulan belakangan sempat mengalami keterlambatan pembayaran sewa gedung di Kawasan Industri Batamindo.

Menurut dia, kaburnya bos PT Nagano Drilube Indonesia murni karena kesalahan dari pihak manajemen. Dugaan sementara perusahaan tersebut mengalami kesulitan finansial, bukan karena upah ataupun regulasi yang ada di Indonesia. “Yang perlu digaris bawahi adalah masalah kaburnya pimpinan Nagano ini bukan karena upah atau aturan di sini. Mungkin saja memang karena finansial,” kata OK.

OK mengaku pihaknya bersama pemerintah dan stake holder saat ini tengah berupaya membantu para pekerja untuk mendapatkan hak-haknya. Sebab masih ada perwakilan manajemen, sehingga pihaknya juga terus mendorong untuk berkomunikasi dengan perusahaan induknya di Jepang.

HKI juga sedang mencari sejumlah piutang yang belum dibayarkan pelanggan PT Nagano Drilube Indonesia. Dalam informasi yang diterima memang ada beberapa piutang yang belum dibayarkan. Hanya saja tidak bisa serta merta pelanggan tersebut yang membayar tunggakan gaji karyawan, karena ada sejumlah proses yang harus dijalankan.

“Untuk total aset dan jumlah piutang kami belum bisa pastikan berapa nilainya. Karena untuk jual aset juga tidak gampang. Tapi kami tegaskan dari kawasan industri sudah pasti akan membantu para pekerja,” katanya.

Pihaknya juga terus berkoordinasi dengan pemerintah, seperti Pemko dan BP Batam serta berharap pemerintah bisa mengambil jalur-jalur hukum yang berlaku di Jepang. Sehingga status perusahaan in bisa dipastikan apakah benar-benar tutup atau seperti apa.

“Kalau memang tutup jelas pesangonnya harus dibayar. Hal ini yang masih terus kami bahas dengan serikat dan pemerintah. Mudah-mudahan bisa segera ada jalan keluar,” ujarnya. ahmad rohmadi

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Portal Berita TUX_URL.com