SINDOBatam

Feature+

Opini+

Hattrick+

Jungkir Balik+

BP Harus Cabut Izin Perusahaan Nakal

  • Reporter:
  • Jumat, 24 Maret 2017 | 14:12
  • Dibaca : 674 kali
BP Harus Cabut Izin Perusahaan Nakal
ilustrasi

:: Rokok Noncukai Ilegal

BATAM – Badan Pengusahaan Batam tak boleh lepas tangan menyikapi beredarnya rokok noncukai ilegal di Batam maupun yang diselundupkan keluar Batam. Perusahaan nakal yang menyalahi aturan harus dicabut izinnya.

Pengamat ekonomi Batam Suyono Saputra dan Gita Indrawan menyampaikan itu terkait maraknya rokok noncukai di Batam. “Pertama BP Batam harus tegas, perusahaan yang menyalahi aturan harus diberikan sanksi sesuai aturan yang berlaku,” kata Suyono, kemarin.

Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Internasional Batam (UIB) itu menyebut bahwa pengawasan menjadi kunci utama dalam mencegah peredaran rokok ilegal di Batam. Dengan pengawasan ketat, keistimewaan Batam dengan statusnya FTZ tidak dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang ingin mendapatkan keuntungan lebih dengan merugikan negara.

Sebagai pemberi izin produksi rokok noncukai di Batam, BP Batam punya peran penting. Karena itu, BP harus berkoordinasi dengan aparat keamanan dan Bea Cukai dalam menanggulangi perusahaan pemasok rokok ilegal di Batam yang berlindung dengan status FTZ.

“Aparat keamanan juga perlu meningkatkan pengawasannya, sehingga rokok-rokok ilegal tersebut tidak mudah akan masuk dan keluar dari kawasan FTZ Batam.

Gita Indrawan mengatakan, beredarnya rokok ilegal sangat merugikan negara khususnya dari sektor cukai. “Yang jelas negara sudah pasti dirugikan dengan beredarnya rokok ilegal tersebut. Karena pendapatan dari cukai rokok itu tidak ada,” kata Gita, Kamis (23/3).

Rokok noncukai, katanya, memang boleh beredar tapi tetap dalam pengawasan tak hanya oleh Bea Cukai maupun Disperindag Kota Batam, tapi juga dari BP Batam karena mereka yang memberi izin dan tahu produksi dan kuota rokok noncukai itu.

“Kalau dibiarkan pasti akan mengganggu, perusahaan rokok yang memang taat membayar cukai kepada pemerintah,” katanya.

Seperti Suyono, Gita juga berpendapat BP Batam harus meningkatkan koordinasi dengan Bea Cukai, TNI dan Polri dalam pengawasan di lapangan.

“Jadi tergantung seberapa besar komitmen dari pemerintah sendiri untuk menjalkan kebijakan yang dibuatnya,” katanya.

Seperti diberitakan, berbagai merk rokok noncukai beredar di Batam. Sebagian rokok itu ilegal karena tidak diperuntukkan di Batam, tapi dijual dengan memanfaatkan Batam sebagai kawasan perdagangan bebas.

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Portal Berita TUX_URL.com