SINDOBatam

Opini+

Hattrick+

Jungkir Balik+

BPD Karimun Desak Polisi Bertindak

  • Reporter:
  • Kamis, 16 Maret 2017 | 09:24
  • Dibaca : 579 kali
BPD Karimun Desak Polisi Bertindak
Aktivitas pengerukan di Bukit Gading, Kelurahan Gading Sari terus berlangsung meski belum mengantongi izin dari dinas terkait, Rabu (15/3).Foto Abdul Gani

KARIMUN – Badan Pendapatan Daerah (BPD) Karimun menyatakan, pengerukan tanah di Bukit Gading Kelurahan Gading Sari Kecamatan Kundur adalah ilegal. Selain kawasan hutan lindung, aktivitas pengerukan tidak ada rekomendasi dari BPD.

Kabid Pajak Daerah (BPD) Raden Ricky mengatakan, untuk melakukan aktivitas pengerukan harus mengantongi izin dari Dinas ESDM Provinsi Kepri, diawali rekomendasi dari BPD. Sementara, pihaknya belum pernah mengeluarkan rekomendasi. Dia meminta aparat penegak hukum segera menghentikan aktivitas merusak lingkungan dan merugikan pemerintah tersebut.

“Memang ilegal, yang berhak menghentikan aparat hukum, dalam hal ini kepolisian. Meski tidak ada permintaan untuk menindak, polisi bisa hentikan. Karena status lahan hutan lindung, artinya merupakan tanah milik negara,” ujar Ricky, Rabu (15/3).

Dia mengatakan, selain rekomendasi dari BPD, pemilik proyek pengerukan tanah terlebih dahulu mengantongi rekomendasi dari lurah dan camat setempat. Jika aparat setempat tidak mengeluarkan rekomendasi dan langsung beraktivitas, maka itu jelas melanggar aturan.

Terkait informasi Bukit Gading milik pengusaha, Ricky mempertanyakan bukti kepemilikan lahan. Apakah berupa alas hak, surat lama atau surat jaman belanda, atau lainnya. Kemudian, kata dia, keabsahan surat tanahnya kan harus dari kelurahan dan kecamatan seperti apa dasar kepemilikan.

“Tapi kalau lokasi itu adalah hutan lindung dan belum diputihkan, maka memang harusnya hutan lindung. Kalaupun dia mau beraktivitas harus dapat izin dari Kementerian Kehutanan, dalam hal pemanfaatan lahan. Statusnya pun peminjaman bisa sampai 20 atau 30 tahun lamanya. Kalau untuk aktivitas tambang ada lagi izinnya dan provinsi,” terangnya.

Menurut dia, aktivitas pengerukan harus mengantongi Izin Usaha Produksi (IUP), sedangkan untuk memperoleh IUP salah satu syaratnya rekomendasi dari BPD, kemudian dari Dinas Lingkungan Hidup (LH) Kabupaten setelahnya dibawa ke provinsi untuk diproses.

“Izin pengerukan tanah di Kundur itu baru satu yang keluar, yakni perusahaan Rasyid Berlian Tab. Selain itu belum ada izin yang dikeluarkan. Kemudian kami pun sudah menghubungi UPTD BPD di Kundur untuk memantau ke lokasi pengerukan di atas lahan hutan lindung. Hasilnya belum dilaporkan,” ujarnya.

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Berita Terbaru

Theme Portal Berita TUX_URL.com