SINDOBatam

Hattrick+

Jungkir Balik+

BPJS Ketenagakerjaan Minta DPRD Buat Perda

BPJS Ketenagakerjaan Minta DPRD Buat Perda
ilustrasi

PINANG – DPRD Kepri diminta merancang Peraturan Daerah jaminan sosial ketenagakerjaan demi mendorong kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang masih 38 persen dari total pekerja.

Kepala BPJS Tanjungpinang Rini Suryani mencatat hingga saat ini masih banyak pekerja formal ataupun informal yang belum menjadi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan (dulu Jamsostek).

Tidak maksimalnya BPJS bekerja disebabkan beberapa hal. Pertama, masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya jaminan sosial tersebut. Kedua, meskipun sudah memiliki payung hukum, namun tidak berjalan efektif.

“Bagi pemberi kerja khususnya sektor kecil dan mikro masih merasakan keberatan terhadap persentase iuran yang dibayarkan,” kata Rini Suryani saat diterima komisi II DPRD Kepri, Senin (21/5/2018).

Padahal, sambung Rini, seharusnya perusahaan menyadari bahwa dengan dijamin, secara tidak langsung memindahkan beban dan tanggungjawab kepada BPJS. “Kendala lainnya adalah tingginya tingkat turn over karyawan menyebabkan pemberi kerja enggan mendaftarkan,” tambah Rini.

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Portal Berita TUX_URL.com