SINDOBatam

Opini+

Hattrick+

Jungkir Balik+

BPKP dan KPK Soroti Kinerja BUMD Kepri

  • Reporter:
  • Kamis, 28 Maret 2019 | 09:08
  • Dibaca : 325 kali
BPKP dan KPK Soroti Kinerja BUMD Kepri
Kondisi Kantor PT Pembangunan Kepri di Jalan DI Panjaitan, Batu 7, Tanjungpinang, beberapa waktu lalu. /DOK KORAN SINDO BATAM

PINANG – Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kepri menyoroti PT Pembangunan Kepri dan PT Pelabuhan Kepri. Dua perusahaan yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) ini tidak berkontribusi bagi daerah ini.

“Penyebab terpuruknya dua perusahan pelat merah tersebut dikarenakan manajemen perusahan tidak memiliki komitmen dan kemampuan yang mumpuni,” kata Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kepri Indra Khaira Jaya di Dompak, Tanjungpinang, kemarin.

Menurutnya, selama ini BPKP rutin melakukan pembinaan terhadap tata kelola manajemen perusahaan berpelat merah tersebut. Namun, dari pembinaan itu belum ada satu pun progres perbaikan yang dilakukan oleh manajemen tersebut.

“Bila ini tidak dibenahi dan tidak ada komitmen dari pejabatnya tentu akan terus menjadi masalah. Dan keberadaan perusahaan ini akan semakin tenggelam dan masalah akan terus timbul dan membebani semuannya, ” tegasnya.

Ia mengungkapkan, berdasarkan penilaian BPKP terhadap BUMD ada permasalahan yang sangat fatal. Di mana tambahnya karena hal itu kurangnya perencanaan saat penganggaran dan penyusunan rencana strategis BUMD tersebut.

Sehingga, mengakibatkan perusahaan ini tidak berjalan dengan baik dan roda perusahan sama sekali tidak bergerak. “Kami menilai perencanaan pembentukan perusahaan sejak awal tidak matang. Sehingga pada saat pelaksanaannya tidak bagus, dan terbukti sejak berdiri hingga saat ini tidak memberikan kontribusi,” ujarnya.

Indra juga mengungkapkan, terkait masalah ini, saat rapat bersama menjadi perhatian atau atensi pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Nantinya akan ikut bersama-sama mengawasi kinerja kedua perusahaan tersebut.

“KPK juga melihat BUMD ini banyak persoalan. Dan hal itu sudah ada pernyataan di mana KPK akan ikut mendalaminya. Tujuannya agar BUMD ini tidak menjadi beban pemerintah terus menerus,” ujarnya.

Sebelumnya desakan pembubaran BUMD Kepri, yang memiliki Badan Usaha Daerah (BUD) yakni PT Pembangunan Kepri, PT Pelabuhan Kepri dan PDAM Tirta Kepri ini disuarakan sejumlah Anggota DPRD Kepri.

Desakan pembubaran itu karena BUMD ini tidak pernah memberikan sumbangsihnya bagi kas daerah. Bahkan sebaliknya penyertaan modal yang telah dikucurkan Pemprov Kepri terkikis tiap tahunnya. Selain itu selalu timbul konflik di kalangan pengurus direksinya.

“Begini saya mengikuti sejak tahun 2006 lalu hingga saat ini. Semua BUMD di Provinsi Kepri tidak ada satu pun yang untung, semunya rugi. Sehingga mengikis modal yang telah di kucurkan pemerintah,” ungkap Anggota DPRD Kepri Syarafuddin Aluan.

sutana

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Portal Berita TUX_URL.com