SINDOBatam

Feature+

Opini+

Hattrick+

Jungkir Balik+

Bupati Karimun Diperiksa KPK

  • Reporter:
  • Selasa, 28 Agustus 2018 | 15:36
  • Dibaca : 547 kali
Bupati Karimun Diperiksa KPK
Bupati Karimun Aunur Rafiq. / Dok KORAN SINDO BATAM

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Bupati Karimun Aunur Rafiq, Senin (27/8) kemarin. Pemeriksaan terkait kasus mafia anggaran yang bermain dalam usulan dana perimbangan daerah dalam RAPBN-P 2018.

Aunur menjadi saksi untuk tersangka Yaya Purnomo. Yaya merupakan mantan Kasi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman pada Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan yang menjadi tersangka dalam kasus dugaan suap usulan dana perimbangan daerah dalam RAPBN-P 2018. Selain Yaya, KPK juga menetapkan eks anggota Komisi XI DPR Amin Santono, Eka Kamaluddin (perantara), dan seorang kontraktor Ahmad Ghiast, sebagai tersangka.

Aunur diperiksa bersama Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karimun Abdullah dan PNS pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Arief Fadillah.

Kemarin, Aunur datang ke Gedung KPK mengenakan kemeja putih lengan pendek. Ia tak banyak bicara usai diperiksa KPK. Ditanya wartawan yang sudah menunggunya di luar gedung, ia hanya menjawab “Sudah dijelaskan (ke penyidik) di atas,” kata Aunur.

Setelah itu, langsung berjalan keluar dari area Gedung KPK dan masuk mobil.

Kepala Biro Humas KPK Febri Diansyah mengatakan, pemeriksaan terhadap Aunur untuk menelusuri adanya petunjuk atau bukti awal bahwa praktik pengurusan anggaran diduga juga terkait dengan tersangka Yaya Purnomo di sejumlah daerah. Setidaknya, ada 11 kepala daerah dan pejabat di daerah yang telah dipanggil sebagai saksi dalam penyidikan kasus tersebut.

Kepala Daerah yang diagendakan diperiksa dalam kasus suap terkait dana perimbangan daerah antara lain Wali Kota Dumai Zulkifli, Bupati Halmahera Timur nonaktif Rudi Erawan, Bupati Seram Bagian Timur Abdul Mukti Keliobas, Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman, Bupati Tabanan Ni Putu Ekwa Wiryastuti, Bupati Labuhan Batu Utara Khaerudinsyah Sitorus, dan Bupati Lampung Tengah nonaktif Mustofa.

“Pejabat dan PNS dari sejumah daerah dari Kabupaten Kampar, Kota Balikpapan, Kabupaten Pegunungan Arfak, dan Kabupaten Way Kanan,” ungkap Febri di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, kemarin.

Selain itu, kata dia, ada sejumlah anggota legislatif pusat dan daerah serta pengurus partai yang juga dipanggil sebagai saksi, yaitu anggota DPRD Kabupaten Majalengka Deden Hardian Narayanto, Wakil Bendahara Umum PPP Puji Suhartono, anggota DPR RI dari Fraksi PAN Sukiman, anggota DPR RI dari Fraksi PPP Irgan Chairul Mahfiz, dan Ketua Umum PPP M Romahurmuziy.

Dalam kasus ini, Amin diduga menerima Rp400 juta, sedangkan Eka menerima Rp100 juta yang merupakan bagian dari “commitment fee” sebesar Rp1,7 miliar atau 7 persen dari nilai dua proyek di kabupaten Sumedang sebesar Rp25 miliar.

Sedangkan uang suap untuk Yaya belum terealisasi meski Yaya sudah menerima proposal dua proyek tersebut, yaitu proyek di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan di Kabupaten Sumedang senilai Rp4 miliar dan proyek di Dinas PUPR Kabupaten Sumedang senilai Rp21,85 miliar.

Dalam OTT tersebut, KPK total mengamankan sejumlah aset yang diduga terkait dengan tindak pidana, yaitu logam mulia seberat 1,9 kilogram, uang Rp 1,844 miliar, termasuk Rp400 juta yang diamankan di lokasi OTT di restoran kawasan Halim Perdanakusumah, serta uang dalam mata uang asing 63.000 dolar Singapura dan 12.500 dolar AS.

Uang selain Rp500 juta untuk Amin dan Eka serta emas tersebut diperoleh dari apartemen Yaya di Bekasi. Saat ini, Ghiast sudah dituntut tiga tahun penjara dan sedang menunggu vonis hakim.

Kemarin, KPK juga memeriksa anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PAN Achmad Hafisz Tohir yang juga adik dari mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa. Hafisz mengaku dikonfirmasi KPK soal mekanisme kerja di Komisi XI DPR.

“Terkait mekanisme kerja di Komisi XI dan saya sudah jelaskan tadi bagaimana jalur kerja dan alur kerja di Komisi XI,” kata Hafisz usai diperiksa di Gedung KPK, kemarin.

Beda dengan Aunur, KPK memeriksa Hafisz sebagai saksi untuk tersangka Amin Santono. “Komisi XI itu hanya membahas asumsi makro dan anggaran kementeriannya,” ucap Hafisz.

Ia pun mengetahui tersangka Amin Santono karena juga duduk di Komisi XI DPR, namun tidak pernah bertemu dengan Amin.

“Saya tahu antar komisi saja, tidak pernah ketemu,” ungkap Hafisz.

Selain itu, KPK juga memanggil satu saksi lainnya untuk tersangka Amin Santono, yaitu PNS pada Dinas Bina Marga Lampung Tengah Andri Kadarisman.

sindonews/ant

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Portal Berita TUX_URL.com