SINDOBatam

Feature+

Opini+

Hattrick+

Jungkir Balik+

Cegah Penyimpangan, Empat Daerah Terapkan Kasda Online

  • Reporter:
  • Kamis, 13 April 2017 | 12:28
  • Dibaca : 428 kali
Cegah Penyimpangan, Empat Daerah Terapkan Kasda Online
Penandatanganan MoU Simda Bank Riau Kepri, BPKP Kepri dan empat pemda di Hotel Harmoni, Batam Rabu (12/4). Foto Teguh Prihatna.

BATAM – Pemerintah Kota Tanjungpinang, Kabupaten Bintan, Lingga dan Anambas menandatangani nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) dengan PT Bank Riau Kepri dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kepri, tentang Sistem Informasi Manajemen Daerah (Simda) di Hotel Harmoni, Batam Rabu (12/4). Sistem ini terintegrasi dengan aplikasi Kas Daerah (Kasda) Online

Direktur Utama Bank Riau Kepri Irvandi Gustari mengatakan, MoU ini untuk membantu pemerintah daerah (pemda) memantau penerimaan dan pengeluaran secara rinci.

“Segala uang masuk dan keluar akan terlapor dengan baik. Ini merupakan tindak lanjut dari imbauan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk pemda agar memberikan laporan keuangan yang transparan kepada masyarakat,” katanya.

Irvandi mengatakan, Kasda Online merupakan wujud dan bentuk transparansi pemda atas pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel. “Untuk Kepri, baru lima daerah. Karimun yang pertama menerapkan pada akhir 2016. Disusul hari ini Tanjungpinang, Bintan, Lingga dan Anambas. Tinggal Batam dan Natuna yang belum online,” ujarnya.

Kasda Online ini, lanjutnya, juga untuk mengantisipasi terjadinya praktik penyimpangan seperti pungutan liar (pungli) serta memberikan kemudahan bagi PNS khususnya di lingkup satuan kerja yang berkaitan dengan anggaran daerah.

“Sistem ini juga cepat bekerja. Hingga kini belum ada kendala yang dalam aplikasi ini. Kepala daerah juga akan bisa tidur nyenyak,” katanya.

Kepala Perwakilan BPKP Kepri Panijo mendukung penerapan aplikasi Kasda Online ini. Menurutnya, aplikasi ini akan membantu optimalisasi pengelolaan keuangan daerah. BPKP, memandang perlu memfasilitasi pemda dalam mempersiapkan aparatnya menghadapi perubahan, mendorong pelaksanaan tata kelola keuangan daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku, efisien, efektif, transparan, akuntabel, dan auditabel.

“Hal ini penting guna meningkatkan kualitas laporan keuangan pemda menuju terwujudnya good governance,” ujarnya.

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Portal Berita TUX_URL.com