SINDOBatam

Feature+

Opini+

Hattrick+

Jungkir Balik+

Dampak Kebijakan Tunda Bayar, Kontraktor Lokal Terancam Bangkrut

  • Reporter:
  • Jumat, 31 Agustus 2018 | 09:11
  • Dibaca : 600 kali
Dampak Kebijakan Tunda Bayar, Kontraktor Lokal Terancam Bangkrut
Sejumlah pengendara melewati Jalan Laksmana Bintan, Seipanas, Batam, beberapa waktu lalu. Jalan ini merupakan salah satu proyek pelebaran jalan menggunakan APBD Kepri. /TEGUH PRIHATNA

PINANG – Keputusan pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri yang akan menerapkan tunda bayar sejumlah proyek yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2018 menuai protes. Pasalnya kebijakan itu akan mengancam kontraktor lokal dengan modal pas-pasan.

Anggota DPRD Kepri Rudy Chua mengatakan, kebebijakan ini jelas akan merugikan para kontraktor. Lantaran dana yang sudah tertanam dalam pelaksanaan proyek pemerintah akan lambat pencairanya. Sedangkan kontraktor yang sudah teken kontrak wajib menyelesaikan pekerjaan, namun pembayaran akan dilakukan di tahun berikutnya.

“Kondisi ini tidak bisa dihindari, karena keuangan Provinsi Kepri saat ini dalam keadaan defisit,” katanya di Tanjungpimang, Kamis (30/8/2018).

Kondisi defisit ini tegas Rudy bukan dialami tahun ini saja, namun kondisi ini sudah terjadi sejak beberapa tahun lalu. Guna menyiasati ini, agar program infrastruktur yang sudah direncanakan dapat berjalan, Pemprov Kepri menerapkan tunda bayar terhadap kontraktor pengadaan barang dan jasa ini. Tentunya, kata dia, dengan penerapan tunda bayar kepada kontraktor ini, akan mempengaruhi kelangsungan operasional kontraktor sendiri, karena modal yang sudah ditanam tidak bisa berputar.

“Mereka (Kontraktor) untuk bisa melaksanakan pekrjaan kontrak itu harus memiliki modal awal. Sementara, modal awal ini bisa didapat dengan cara mengajukan pinjaman ke bank dan juga memakai modal cadangan dan lainnya,” ujarnya.

Tentunya, tegas politisi partai Hanura ini, apabila lambat pencairan pekerjaan yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah, maka kontraktor ini tidak bisa beroperasi dan terancam gulung tikar atau bankrut.

Bagaimana tidak, tambahnya, sebab modal sudah habis tertanam, sedangkan pencairan terlambat. Jelas akan mempengaruhi kelangsungan kontraktor, apalagi bila kontraktor ini kontraktor kecil yang memiliki modalnya pas-pasan.

“Kontraktor besar dan level nasional saja bila terus begitu akan kolaps juga. Apalagi kontraktor lokal dan kecil pasti akan terancam,” kata Rudy.

Sementara itu salah satu kontraktor lokal Suharman mengatakan, dengan kebijakan tunda bayar atas pekerjaan infrastruktur di pemerintahan, jelas sangat mempengaruhi kondisi pengusaha atau kontraktor dengan modal kecil.

“Kita sudah mengeluarkan biaya besar untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Namun, kenyatannya saat pembayaran ditunda hingga anggaran tahun berikutnya,” katanya.

Bila kontraktor yang memiliki modal besar katanya, mungkin tidak akan menjadi masalah. Tetapi, bagimana dengan kontraktor yang modalnya pas-pasan? Apalagi modal itu merupakan pinjaman, tentunya akan menjadi masalah.

“Kami maunya pekerjaan selesai bisa diurus pembayarannya, sesuai aturan saja. Tunda bayar bisa diterapkan ke pengusaha atau kontraktor besar saja, jangan diterapkan ke pengusaha kecil,” harapnya.

Sebelumnya Pemprov Kepri berutang Rp346 miliar lebih kepada para kontraktor yang sudah meneken kontrak dan mengerjakan proyek-proyek APBD Kepri 2018. Utang baru akan dibayar pada APBD 2019 mendatang.

Dalam nomenklatur APBP Kepri istilah dibayar tahun depan itu biasa disebut tunda bayar. Pemprov Kepri mengambil langkah itu karena anggaran tahun 2018 ini defisit. Sementara proyek-proyek sudah terlanjur dilelang dan pemenangnya sudah meneken kontrak.

Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pembangunan Daerah Kepri Naharudin mengatakan, anggaran daerah tahun 2018 defisit sekitar Rp346 miliar sehingga Pemprov terpaksa melakukan penundaan pembayaran.

“Tidak mungkin kegiatan dihentikan, karena sudah dilelang, sudah ada kontraktor yang teken kontrak dan ada pula yang sudah mengerjakan proyek. Namun pembayarannya dilakukan awal tahun 2019,” kata Naharuddin di Tanjungpinang.

Naharudin menambahkan, kegiatan yang diprioritaskan Pemprov tetap dilaksanakan tahun ini, terutama yang sudah memasuki masa lelang pada triwulan I-III. Namun pembayarannya tidak dapat dilunasi tahun ini.

“Mungkin nanti ada yang dibayar 70-80 persen, sisanya dibayar awal 2019,” ujarnya.

sutana

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Portal Berita TUX_URL.com