SINDOBatam

Terbaru Spirit+

Opini+

Hattrick+

Jungkir Balik+

Dana Titipan Dipakai untuk Modal

  • Reporter:
  • Sabtu, 30 Juni 2018 | 10:51
  • Dibaca : 294 kali
Dana Titipan Dipakai untuk Modal
ilustrasi

PINANG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri memberi waktu bagi semua kabupaten/kota untuk mengembalikan Dana Jaminan Pelestarian Lingkungan (DJPL) atau dana jaminan pasca tambang. Dana ratusan miliar yang dititipkan di bank daerah itu justru digunakan sebagai modal.

Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Kepri Amjon menegaskan, DJPL yang dititipkan oleh perusahaan tambang di sejumlah kabupaten/kota di Bank Perkriditan Rakyat (BPR) milik pemerintah daerah, bukan merupakan dana penyertaan modal. Dana tersebut sewaktu-waktu bisa ditarik atau dipindahkan bahkan digunakan.

“Tidak ada alasan bagi pemerintah daerah mempertahankan dengan alasan apapun,” kata dia di Tanjungpinang, Jumat (29/6).

Sejauh ini dana titipan tersebut oleh pihak bank daerah, digunakan sebagai modal. Dan saat ada aturan agar DJPL itu harus dipindahkan dari bank daerah ke bank pemerintah nasional, pemerintah daerah merasa keberatan dengan alasan bila dana tersebut ditarik bank daerah akan bangkrut.

“Dana DJPL bukan merupakan dana penyertaan modal, sehingga harusnya kapan saja bisa dipindahkan dan digunakan,” katanya.

Ia menegaskan, adanya rekomendasi dari pihak Komisi Pemberabtasan Korupsi (KPK) agar DPJL sudah harus dipindahkan ke bank nasional dan pengembaliannya bukan lagi atas nama bupati atau wali kota, melainkan langsung gubernur.

“Kan sudah ada aturannya. Karena dana ini belum dipindahkan, maka menjadi temuan BPK di kabupatan/kota,” ujarnya.

Pengembalian dana tersebut setelah adanya kesepakatan, bank pemda bisa mengembalikan dengan cara diangsur, dan batasnya pada akhir tahun 2018 ini.

“Dana bisa dikembalikan secara bertahap, dan akhir tahun pada Desember 2018 sudah 100 persen. Itu solusi yang telah disepakati bersama,” ujarnya.

Sementara itu Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kepri TS Arif Fadillah mengatakan, hasil rapat sudah memutuskan bahwa DJPL akan diangsur oleh pihak BPR yang bersangkutan.

“Kami dalam beberapa bulan ke depan akan memantau proses pengalihan dana tersebut ke bank nasional yang telah ditunjuk yakni, Bank BTN, Bank BRI, Bank BNI dan Bank Mandiri,” katanya.

Ia menambahkan, kabupaten/kota merasa keberatan dengan pemindahan dana tersebut apalagi dipindahkan dengan cara sekaligus. Sebab, menurutnya akan mempengaruhi keberadan BPR tersebut dan bisa bangkrut

“Saat ini mereka minta keringanan agar pemindahan dana itu tidak sekaligus. Kami pun tidak keberatan, asalkan dana tersebut sudah sepenuhnya pindah dari bank daerah ke bank pusat sesuai yang direkomendasikan BPK maupun KPK RI yakni pada akhir tahun ini,” kata Arif.

Sebelumnya salah satu daerah yang keberatan yakni Tanjungpinang. Penjabat (Pj) Wali Kota Tanjungpinang Raja Ariza meminta KPK dan Pemprov Kepri mengkaji ulang rencana pemindahan dana jaminan reklamasi pasca tambang dari bank milik daerah ke bank milik pemerintah pusat.

“Jika dana itu seluruhnya dialihkan ke bank nasional yang telah ditunjuk, maka akan berdampak terjadi bangkrut Bank BPR Kota Tanjungpinang dan BPR lainnya yang dititipi dana tersebut,” kata Raja di Dompak, Tanjungpinang, Jumat (8/6).

Selain itu terangnya, bila dana itu ditarik seluruhnya, maka akan berimbas kepada BPR Tanjungpinang dan akan berhenti beroperasi dan seluruh karyawannya otomatis akan dirumahkan atau diberhentikan.

Untuk itu dirinya meminta agar keputusan tersebut dapat dikaji ulang. Karena ini menyangkut hajat orang banyak dan nasib bank milik daerah yang selama ini tidak dipungkiri mengandalkan dana tersebut.

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Portal Berita TUX_URL.com