SINDOBatam

Opini+

Hattrick+

Jungkir Balik+

Darmin Janji Selesaikan Masalah HRP

  • Reporter:
  • Kamis, 14 Februari 2019 | 09:08
  • Dibaca : 179 kali
Darmin Janji Selesaikan Masalah HRP
Gubernur Kepri Nurdin Basirun bersama Sekdaprov Kepri TS Arif Fadillah dan para pengusaha kepri menemui Menko Perekonomian Darmin Nasution di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (13/2). /HUMAS PEMPROV KEPRI

JAKARTA – Gubernur Kepri Nurdin Basirun memfasilitas pertemuan Ikatan Perusahaan Industri Kapal dan Lepas Pantai Indonesia (Iperindo) Kepri dengan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Darmin Nasution di Jakarta, Rabu (13/2).

Pertemuan ini untuk membicarakan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 50/2016 yang akan memungut pajak atau bea masuk terhadap impor produk bahan baku kapal dan pelat baja (hot rolled plate/HRP).

“Menko janji menyelesaikan masalah ini. Dan segera memanggil Dirjen Bea Cukai,” kata Nurdin usai pertemuan di Kantor Kemenko Perekonomian, kemarin.

Nurdin segera memfasilitasi setelah para pengusaha shipyard menyampaikan keberatan terhadap bea masuk antidumping terhadap impor HRP. Apalagi kebijakan yang diterbitkan tahun 2016 ini akan mematikan industri shipyard di Kepri.

Dalam pertemuan itu, Nurdin didampingi Sekdaprov Kepri TS Arif Fadillah dan Asisten Ekonomi dan Pembangunan (Ekbang) Kepri Syamsul Bahrum. Hadir juga sejumlah pengusaha perkapalan Kepri.

Banyak hal disampaikan pada pertemuan itu. Janji Menko Darmin yang ingin segera menyelesaikan masalah ini disambut baik Gubernur Nurdin dan kalangan pengusaha. Bagi Nurdin, Kepri jangan sampai menurun daya saingnya.

“Kita berharap hal ini segera diputuskan,” kata Nurdin.

Pengusaha kapal di Kepri Hengky Suryawan mengatakan, aturan ini mengancam kehidupan perusahaan shipyard yang ada di Kepri. “Saya sangat kaget dengan keputusan Menkeu yang mengeluarkan nota dinas untuk penerapan PMK terhitung 25 Januari 2019 lalu. Sebab selama ini tidak pernah melakukan sosialisasi tentang PMK ini,” ujar Hengky.

Ia juga mempertanyakan kebijakan tersebut hanya berlaku bagi tiga negara. Sementara jika barang itu masuk dari negara-negara di luar itu tidak dikenakan biaya. Hengky menegaskan kondisi ini tentunya akan membuat pengusaha lokal dan juga investor asing yang bergerak di bidang shipyard akan lari ke negara lain.

Tentunya dengan kondisi seperti ini akan ada konsekuensi besar yang akan dihadapi selain akan berpengaruh kepada pengusaha juga kepada pekerja yang akan kehilangan pekerjaannya.

“Beban biaya produksi makin berat, bisa gulung tikar,” katanya.

Sesuai PMK itu, besar bea masuk antidumping dari Republik Rakyat Tiongkok sebesar 10,47 persen. Dari Singapura sebesar 12,50 persen dan dari Ukraina sebesar 12,33 persen.

“Bukan itu saja yang akan ditanggung pengusaha, sebab nantinya setiap bahan baku yang masuk dari tiga negara tersebut akan dikenakan bea masuk tambahan sebesar 15 persen. Tentunya ini akan sangat memberatkan pengusaha. Apakah pemerintah pusat dalam hal ini Kemenkeu tidak memikirkan dampaknya,” ujarnya.

sutana/fadhil

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Berita Terbaru

Theme Portal Berita TUX_URL.com