SINDOBatam

Hattrick+

Jungkir Balik+

DBH Macet, Batam Tunda Proyek

  • Reporter:
  • Senin, 6 Agustus 2018 | 11:13
  • Dibaca : 90 kali
DBH Macet, Batam Tunda Proyek
Wakil Wali Kota Batam Amsakar Achmad. DOK KORAN SINDO BATAM.

BATAM KOTA – Pemerintah Kota (Pemko) Batam belum menerima dana bagi hasil dari pemerintah provinsi. Sejumlah kegiatan terpaksa ditunda karena anggaran defisit mencapai ratusan miliar. Hingga akhir Juni atau semester pertama, realisasi fisik pembangunan proyek belum menyentuh 50 persen.

Wakil Wali Kota Batam Amsakar Achmad mengatakan, pihaknya belum menerima dana bagi hasil dari pemerintah provinsi di triwulan kedua tahun ini. Padahal anggaran itu sangat diperlukan untuk menutupi defisit keuangan pemerintah daerah agar proyek-proyek yang sudah diajukan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dapat berjalan sesuai target.

“Kalau triwulan pertama sudah dibayarkan menjelang lebaran, kemarin. Untuk triwulan kedua ini belum dapat informasi dari badan pengelola keuangan dan aset daerah (BPKAD). Tapi seingat saya, pak wali dan saya belum ada tandatangan itu. Artinya belum terbayarkan,” kata Amsakar di DPRD Batam.

Kondisi defisit, kata dia, sedang dialami sebagian pemerintah daerah di Indonesia. Salah satunya Pemerintah Provinsi Kepri dan kabupaten/kota lainnya. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Batam juga sedang menyusun Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) APBD Perubahan tahun 2018 sebelum diserahkan kepada Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Batam.

“Saat ini pembahasan masih berjalan dan masih berlangsung terkait mana (program) yang akan dihold itu belum final lagi. Sepertinya tidak begitu lama lagi lah. Defisit cukup dalam sehingga akan banyak kegiatan yang akan kita hold,” ujarnya.

Menurut dia, pembahasan dilakukan oleh TAPD yang terdiri dari Sekda, BPKAD, Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD), Inspektorat, dan Bapelitbangda serta dinas lainnya secara cermat dan selektif. Pihaknya juga sudah melakukan efisiensi perjalanan dinas ke luar daerah dan pemotongan biaya rapat, belanja aparatur dan belanja pakaian dinas.

“Seperti saya lah, biasanya berangkat bersama protokoler dan humas. Sekarang saya berdua saja dengan pegawai. Kecuali undangan presiden yang sangat dibutuhkan protokoler standar kenegaraan,” katanya.

Ada tiga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan anggaran besar untuk pembangunan. Di antaranya Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBM SDA) Batam sebesar Rp322 miliar, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (CKTR) Batam Sebesar Rp163 miliar dan Dinas Perumahan Rakyat, Pemukiman dan Pertamanan (Disperkimtan) Batam Rp132 miliar.

Program DBM SDA meliputi enam program yang terdiri dari 47 kegiatan di tahun 2018 yaitu, program peningkatan pelayanan administrasi perkantoran sebesar Rp29 miliar dan sudah berjalan sekitar 9,11 persen, program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Rp3,5 miliar (1,09 persen), program pembangunan, peningkatan, pemeliharaan jalan dan jembatan atau pelantar Rp207 miliar (64,28) persen.

Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan Rp39 miliar (12,12 persen), program pengendalian banjir dan perbaikan jaringan pengairan Rp32 miliar (10,13 persen) dan program pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana hinterland Rp10 miliar (3,28 persen). Secara keseluruhan, dinas yang dipimpin Yumasnur ini sudah merealisasikan pekerjaan fisik 43,44 persen dari target pengerjaan fisik 43,91 persen.

Sedangkan Dinas CKTR memiliki 18 kegiatan dengan anggaran Rp163 miliar di APBD tahun ini dan baru terealisasi secara keseluruhan sekitar 42,15 persen. Kegiatan itu terdiri dari peningkatan pelayanan administrasi perkantoran Rp1,9 miliar dan baru terealisasi 61,37 persen, peningkatan sarana dan prasarana aparatur Rp137 juta (68,90 persen), peningkatan sarana dan prasarana perkantoran pemerintahan Rp2,1 miliar (85,69 persen), operasional UPT air bersih Rp4,5 miliar (64,23 persen), penyusunan DED air bersih dan sanitasi Rp1,050 miliar (3 persen).

Peningkatan pelayanan UPT dan pengelolaan air bersih BLUD Rp2,3 miliar (71,63 persen), penyediaan sarana air bersih hinterland Kota Batam Rp10 miliar (35,89 persen), penyediaan sarana air bersih (DAK Penugasan) Rp5 miliar (64,34 persen), penyediaan sarana air bersih(DAK Reguler) Rp2,3 miliar (39 persen), penyediaan sarana air bersih (DAK Afirmasi) Rp5 miliar (58,77 persen), peningkatan dan pemeliharaan sarana air bersih Rp7,2 miliar (40 persen), pemasangan sambungan rumah wilayah hinterland Rp280 juta (100 persen), penyediaan sarana sanitasi atau air limbah lingkungan (DAK Penugasan) Rp4,5 miliar (21,75 persen).

Penyediaan sarana sanitasi atau air limbah lingkungan (DAK Afirmasi) Rp4,5 miliar (35,25 persen), pemanfaatan dan pengendalian ruang kota batam Rp20 juta (100 persen), pembangunan Masjid Agung Kota Batam Rp96 miliar (42,21 persen), pembinaan dan pengawasan bangunan gedung dan menara telekomunikasi Rp96 juta (48,24 persen) dan pembangunan dan peningkatan fasilitas umum perkotaan Rp14 miliar (24,30 persen).

Sementara Disperkimtan Batam melaksanakan lima program yang terdiri dari 26 kegiatan dengan anggaran Rp132 miliar dan secara keseluruhan baru terealisasi sekitar 42,55 persen. Di antaranya, peningkatan pelayanan administrasi perkantoran Rp2 miliar (49,51 persen), peningkatan sarana dan prasarana aparatur Rp389 juta (57,06 persen), program pembangunan, pemeliharaan dan pengembangan infrastruktur sarana prasarana pemukiman dan perumahan Rp110 miliar, program pembangunan, pemeliharaan dan pengembangan infrastruktur sarana prasarana perumahan di hinterland Rp1,8 miliar dan program peningkatan dan pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Rp18 miliar.

iwan sahputra

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Portal Berita TUX_URL.com