SINDOBatam

Feature+

Opini+

Hattrick+

Jungkir Balik+

Demokrasi dan Hoaks

  • Reporter:
  • Selasa, 20 Maret 2018 | 16:06
  • Dibaca : 629 kali
Demokrasi dan Hoaks
Muradi Direktur Program Pascasarjana Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran Bandung

Maraknya berita palsu atau hoaks dalam tiga tahun terakhir mengindikasikan bahwa demokrasi di Indonesia mengalami cobaan hebat.

Dalam derajat tertentu, publik kadang sulit mem be da kan mana berita benar dan mana berita palsu. Tak heran pada situasi politik tertentu, ke beradaan berita palsu atau hoaks memecah masyarakat da lam posisi berlawanan. Pil kada DKI Jakarta 2017 lalu memperkuat hal itu. Pen de katan isi berita me nyesatkan yang tidak betul serta meng gu nakan sentimen agama dan etnik dianggap mampu meng aduk-aduk perasaan publik terkait dengan pilihan politiknya.

Sejauh ini berita hoaks de – ngan menggunakan akun be – rita fiktif kerap kali membuat publik harus berbenturan dan le pas kendali dengan mencaci maki pemerintah dalam posisi disalahkan atas berita yang tidak jelas sumber dan informasinya tersebut. Ada dua perspektif ber kait – an dengan menguatnya pem – beritaan palsu atau hoaks ter – kait dengan demokrasi, yakni pertama, pemberitaan hoaks adalah “anak kandung” dari de – mokrasi. Hanya di negara de – ngan sistem demokrasi, pem – be ritaan hoaks dapat tumbuh subur dan memengaruhi cara pandang publik secara umum. Penekanan ini mengacu pada ke nyataan bahwa pemberitaan palsu atau hoaks hampir sepe – nuh nya dikendalikan oleh indi vidu atau struktur yang ada di luar pemerintah.

Bahkan dalam perspektif ini, hoaks berdampingan dan beriringan dengan sis tem demokrasi suatu negara. Bah kan, dalam derajat terten tu, pemberitaan hoaks justru mampu menjadi sarana menumbangkan pemerintah de ngan menegaskan pada penga la man sejumlah ne – gara yang terjungkal pe me – rintahannya atau menjadi bulan-bulanan dari pe m be ri – taan sepenuhnya tidak benar ter kait dengan pe merintah, tapi diyakini oleh se bagian be – sar publik sebagai se suatu yang benar. Pada konteks ini, pe nye – baran berita hoaks ber sem – bunyi di balik kebebasan sipil se bagai bagian dari sistem demokrasi itu sendiri. Sedangkan perspektif ke – dua adalah menganggap bah – wa pem beritaan palsu adalah an caman dari demokrasi dan ha rus dilawan karena menjadi ba gian yang akan merusak de – mo krasi.

Perspektif ini ber ba – sis pada pengalaman sejumlah ne gara dengan tradisi de mo – krasi yang sedang tumbuh men da pat kan gangguan dan cobaan terkait pemberitaan palsu atau hoaks tersebut. Pada derajat tertentu, tak jarang sejumlah ne gara yang sedang merajut de mokrasi tersebut layu sebelum berkembang dan berkubang pada permasalahan internal yang cenderung meng – han cur kan sendi-sendi ber – negara. Pada perspektif ini bersem bu nyi di balik manuver po litik opo sisi yang ber ke – ingin an meng gan ti peme rin – tahan, baik me lalui me ka nis – me periodik mau pun ditum – bangkan di tengah jalan.

Penguatan Demokrasi

Betapa pun pemberitaan hoaks tersebut beriringan dan mengancam demokrasi, esensi penting dalam konteks ini adalah bagaimana mem per – kuat demokrasi sebagai bagian dari sistem politik. Hoaks se ba – gai ancaman terhadap de mo – krasi harus dilihat sebagai ba – gian dari upaya mematangkan sistem politik dan kedewasaan politik publik secara masif. Penekanan ini penting, me ng – ingat ancaman nyata dari pem – beritaan palsu bagi sistem de – mo krasi yang ada saat ini ada pada upaya membenamkan prak tik kontestasi politik ke da lam tawaran sistem yang justru bertentangan dengan nilai de mokrasi.

Pro dan kon – tra pem bu baran Hizbut Tahrir In do nesia (HTI) adalah pe rio – de ba gai mana memanfaatkan me ka nisme demokrasi terkait de ngan hak berserikat dan ber – kumpul untuk mendele gi timasi demokrasi dengan ta war an yang justru bertentangan ter – ha dap sistem dan nilai demo – krasi itu sendiri. Sebaliknya hoaks sebagai bagian dari “anak kandung” de – mo krasi harus didudukkan pada konteksnya. Keberadaan hoaks meski dimungkinkan da lam sistem demokrasi, tapi ber gantung pada kebijakan dari publik itu sendiri. Ke ya – kinan publik atas pemberitaan palsu harus tetap linier dengan sistem demokrasi itu sendiri.

Pe nga laman banyak negara porak-po randa yang publiknya termakan berita palsu adalah pem be la jaran berharga bagi kita semua. Ada empat hal perlu di per ha – tikan terkait dengan pe nguatan demokrasi dalam me res pons pemberitaan palsu, yakni per – tama, elite politik, terutama ber ten tangan dengan pe me – rin tah, kerap kali me la kukan pem be laan berlebihan atas tindakan penyebaran berita hoaks. Hal ini sejatinya mem – be rikan legi ti masi atas pe nye – baran pem be ritaan palsu. Na – mun, akan baik bagi elite po – litik untuk juga mem per ha – tikan hakikat dan etika politik. Karena ada se macam pem be – naran semu di ya kini terkait de – ngan tersebarnya berita palsu karena ditopang atau didu – kung oleh elite politik.

Kedua, selain melakukan pe ngawasan atas pemberitaan palsu, pemerintah juga diha dap – kan pada langkah pen ce ga h an penyebaran berita hoaks ter – sebut. Salah satunya de ngan memanfaatkan data terukur dan menjadi rujukan bagi se – mua pihak saat menyampaikan kebijakan yang dibuat. Sebab dengan data yang dianggap ti – dak terukur, maka persepsi pu – blik atas penyebaran pemberi – taan hoaks oleh pemerintah menjadi kebenaran. Ketiga, di sisi lain, pe me – rintah juga dapat menertibkan situs dan laman yang tidak me – miliki basis informasi pe – ngelola yang jelas. Sejauh ini berita hoaks banyak dise bar – kan me lalui situs atau laman kloning dan atau me mi liki identitas pe ngelola yang tidak jelas. Pe nertiban ini penting agar pe nye baran berita hoaks setidaknya dapat dibatasi bah – kan dihi lang kan.

Sejauh ini langkah yang dilakukan adalah dengan me na han sejumlah pe – nyebar berita hoaks se hingga perlu langkah lebih efektif agar penyebaran berita seperti itu tidak mengancam demokrasi. Keempat, publik juga harus lebih teliti dalam menyerap in – formasi yang beredar, ter – utama berkaitan dengan isu po litik. Ke jelian dan kebijakan da lam membaca dari publik men jadi penyaring utama ti – dak ter se barnya berita hoaks. Hakikat kebebasan yang men – jadi bagian penting dari de mo – krasi harus dijadikan pijakan bagi publik dalam menyerap berita dan in for masi yang ada. Sejauh hal ter sebut bisa di la ku – kan, maka keberadaan berita hoaks dapat ter lokalisasi dan tidak menyebar masif.

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Portal Berita TUX_URL.com