SINDOBatam

Opini+

Hattrick+

Jungkir Balik+

Dendi Divonis 13 Bulan Penjara

Dendi Divonis 13 Bulan Penjara
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Dendi Purnomo menutup muka saat digiring polisi usai diekspos. /TEGUH PRIHATNA

PINANG – Mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Batam Dendi Purnomo akhirnya divonis 13 bulan penjara oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Tipikor Tanjungpinang, Senin (14/5/2018). Dendi dinyatakan bersalah dalam kasus suap izin tanki cleaning.

Dalam sidang yang dipimpin hakim ketua Eduart MP Sialoho, didampingi hakim anggota Corpioner dan Joni Gultom, Dendi dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan melanggar Pasal 5 ayat (2) UU RI Nomor 20 Tahun 2011 perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam hal ini, Dendi telah menyalahgunakan jabatan untuk memperkaya diri sendiri.

“Menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun 1 bulan penjara dan denda Rp50 juta dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan kurungan penjara 1 bulan penjara,” kata Eduart.

Selain itu, kata Eduart, masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana dalam amar putusan ini dan terdakwa tetap berada di dalam tahanan. Untuk barang bukti uang di amplop bertuliskan atas nama terdakwa Dendi sebesar Rp25 juta, amplop atas Hasbi dan Masrial masing-masing berisi Rp5 juta dirampas untuk negara.

“Barang bukti uang di dalam tiga amplop sebesar Rp35 juta dirampas untuk negara,” kata Eduart.

Selama persidangan majelis hakim menilai unsur-unsur pidana tindak pidana korupsi telah terpenuhi, sehingga terdakwa harus menerima hukuman atas perbuatannya. Dia menjelaskan bahwa unsur-unsur perbuatan terdakwa terbukti menyalahgunakan jabatannya sebagaimana dimaksud memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam
jabatannya.

“Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji dipidana dengan pidana penjara,” kata dia.

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Portal Berita TUX_URL.com