SINDOBatam

Opini+

Hattrick+

Jungkir Balik+

Deportasi WNA Myanmar Terkendala Status

  • Reporter:
  • Selasa, 4 September 2018 | 09:37
  • Dibaca : 213 kali
Deportasi WNA Myanmar Terkendala Status
Jajaran Imigrasi Karimun menjelaskan kronologis penangkapan tiga WNA, beberapa waktu lalu. / RICKY ROBINSYAH

KARIMUN – Kantor Imigrasi Kelas II Tanjungbalai Karimun belum dapat mendeportasi warga negara asing (WNA) asal Myanmar berinisial B alias Unai (39). Pria tersebut ditangkap 19 Juli 2018 lalu karena menyalahi izin tinggal di Indonesia.

Proses pendeportasian terhadap B terkendala karena belum ada pengakuan dari Kedutaan Besar Myanmar terkait dirinya sebagai warga negara. Sehingga Imigrasi Kelas II Tanjungbalai Karimun belum dapat melakukan proses lebih lanjut.

Pria asal Myanmar itu diketahui telah tinggal di Indonesia selama 23 tahun tanpa memiliki dokumen yang sah. Ia telah memiliki keluarga dan tinggal di kawasan Sungai Pasir bersama istri dan tiga orang anaknya. Selama ini dia bekerja sebagai nelayan di Karimun dan tidak pernah kembali ke negara asalnya.

“Belum ada respon dan pernyataan dari kedutaan Myanmar,” kata Kasubsi Pengawasan Irvin yang mendampingi Kasi Wasdakim Kantor Imigrasi Kelas II Tanjungbalai Karimun Barandaru, kemarin.

Menurutnya, saat ini Unai masih berstatus apatride atau tanpa kewarganegaraan karena terkendala pengakuan dari Kedubes Myanmar. Proses pendeportasian terhadapnya baru dapat dilakukan setelah ada pengakuan dari Kedubes Myanmar yang menyatakan ia adalah warga negara Myanmar.

“Unai telah kita limpahkan ke Rudenim Tanjungpinang. Kita masih menunggu statusnya baru kita ambil langkah pendeportasian,” katanya.

Sebelumnya diberitakan, Unai masuk ke Indonesia tanpa mengantongi dokumen perjalanan yang sah atau melalui jalur gelap pada tahun 1995 dengan menumpang kapal tangkap ikan. Selama di Karimun, ia telah bekerja sebagai nelayan dan memiliki keluarga di Karimun.

Atas tindakannya, Unai diduga melakukan pelanggaran keimigrasian sebagaimana yang disebutkan di dalam pasal 119 ayat (1) Undang-Undang No. 6 tahun 2011, yaitu setiap orang asing yang masuk dan/atau berada di wilayah Indonesia yang tidak memiliki dokumen perjalanan dan visa yang sah dan masih berlaku. Ia dapat dipidana penjara paling lama lima tahun dan pidana denda paling banyak Rp 500 juta.

ricky robiansyah

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Portal Berita TUX_URL.com