SINDOBatam

Feature+

Opini+

Hattrick+

Jungkir Balik+

Dewan Bahas Revisi Perda RPJPD Natuna

  • Reporter:
  • Selasa, 19 November 2019 | 10:01
  • Dibaca : 66 kali
Dewan Bahas Revisi Perda RPJPD Natuna
Wakil Bupati Natuna Ngesti Yuni Suprapti menyerahkan buku Rancangan Revisi RPJPD kepada Ketua DPRD Natuna Andes Putra, Senin (18/11). /SHOLEH ARIYANTO

NATUNA – DPRD Natuna menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian pidato (PP) Bupati Natuna tentang Ranperda Revisi Rencana Jangka Panjangan Pembangunan Daerah (RPJPD) Kabupaten Natuna tahun 2005-2025, Senin (18/11).

Wakil Bupati Natuna Ngesti Yuni Suprapti dalam pidatonya menjelaskan, RPJPD adalah sebuah dokumen perencanaan jangka panjang 20 tahun untuk memberikan panduan pelaksanaan pembangunan jangka menengah bagi kepala derah untuk menjalankan masa pemerintahannya.

Dokumen ini secara umum berisi kebijakan pembangunan baik visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan beserta target dari indikator sasaran pokok yang ingin di capai.

“Perubahan ini dilaksanakan pertama terjadinya perubahan terhadap kewenangan daerah pasak berlakunya UU 23 tahun 2014 dan sejumlah regulasi yang dipandang akan berdampak langsung pada pencapaian visi dan misi dalam RPJPD. Alasan selanjutnya perubahan signifikan terkait kondisi, tantangan, persamalahan dan isu strategis pembangunan internasional maupun regional terhadap Natuna,” kata Wabup Ngesti.

Alasan berikutnya adalah perlunya penyesuaian dengan dokumen RTRW Natuna dan perencanaan lainnya. Berikutnya alasan RPJD belum mengakomidir pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB/SSGS). Sedangkan alasan yang kelima adalah perlua qdanya peninjauan ulang khusus arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan pada fase ke tiga (2016-2021) dan fase ke empat (2021-2025).

“Penyusunan Rencana perubahan RPJPD ini sudah melalui beberapa tahapan mulai dari konsultasi publik, konsultasi Provinsi Kepri rancangan awal perubahan RPJPD, Murenbang menjadi rancangan akhir perubahan,” jelas Wabup Ngesti.

Ngesti juga memaparkan kategori permasalahan Natuna. Bagian pertama menyangkut masalah pembangunan, bagian kedua isu strategis pembangunan daerah yang perlu menjadi perhatian bersama, bagian ketiga arah kebijakan pembangunan daerah, dan bagian keempat sasaran pokok pembangunan.

“Ini kami sampaikan untuk dapat segara dibahas dan disahkan oleh DPRD Natuna,” tutup Ngesti.

sholeh ariyanto

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Portal Berita TUX_URL.com