SINDOBatam

Opini+

Hattrick+

Jungkir Balik+

Dewan Minta Anggaran Sampah Jangan Beratkan APBD Batam

  • Reporter:
  • Kamis, 25 Mei 2017 | 14:47
  • Dibaca : 552 kali
Dewan Minta Anggaran Sampah Jangan Beratkan APBD Batam
Ilustrasi. Foto Teguh Prihatna.

BATAM KOTA – Ketua DPRD Kota Batam Nuryanto meminta biaya pengelolaan sampah jangan terlalu memberatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam. Bila tahun ini, pengelolaan sampah memakan anggaran Rp97 miliar, maka diharapkan tahun 2018 mendatang bisa diminimalisir.

“Rp97 miliar nilai yang cukup besar dan memberatkan APBD kita,” kata Nuryanto di DPRD Kota Batam, Rabu (24/5).

Menurut dia, Pemko Batam harus memaksimalkan penawaran yang ada. Semisal kerja sama pengolahan sampah oleh perusahaan asal Korea Selatan, Dae Cheong. “Saya lihat ada beberapa investor yang ingin berinvestasi tanpa tipping fee,” ujarnya.

Dia menambahkan, untuk mengetahui penawaran ini dilihat dulu teknologinya. Begitu juga dari sisi pembiayaan. “Kalau teknologi terbaru dan biaya efisien dan tidak memberatkan APBD, kenapa tidak,” kata legislator PDIP ini.

Saat ini ada enam investor yang tengah proses pengajuan kerja sama pengolahan sampah dengan Pemko Batam. Investor ini berasal dari Korea, Jepang dan Malaysia. “Kami lagi cek kesiapan investor ini. Harapannya diberi ruang mereka,” kata Nuryanto.

Anggota Komisi III DPRD Batam Jeffry Simanjuntak mengapresiasi langkah Pemko Batam yang menghindari tipping fee dan lebih mengutamakan kerja sama. Apalagi, saat ini Batam belum memiliki Peraturan Daerah (Perda) tentang tipping fee.

“Perusahaan tersebut berinvestasi dengan modal yang sangat tinggi. Kami ingin tahu, persentase mereka dalam berinvestasi. Jangan kegagalan kemarin, terulang lagi di tengah jalan,” kata Jeffry.

Pengelolaan diserahkah ke setiap kecamatan. Dimana Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Batam bertanggungjawab mengatur dan mengolah sampah. Sesuai kebijakan Wali Kota, pengakutan sampah perumahan ke Tempat Penampungan Sementara (TPS) dikelola kecamatan. Lalu TPS ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) tanggung jawab DLH.

Menurut dia, anggaran Rp97 miliar itu untuk pengelolaan sampah di Batam selama tahun 2017. Di mana anggaran dibagi di masing-masing kecamatan. Anggaran yang diberikan berbeda setiap kecamatan sesuai kepadatan penduduk dan kuota sampah. “Total di kecamatan Rp19 miliar sedangkan di DLH anggarannya Rp78,76 miliar,” katanya.

Mekanisme pengakutan sendiri, kecamatan akan berkordinasi dengan setiap kelurahan untuk mengakomodir titik-titik sampah. Sehingga pertanggungjawaban sampah di titik TPS menjadi tanggungjawab masing-masing kelurahan dan kecamatan.

Begitu juga armada kendaraan yang sebelumnya ada di DLH, saat ini sudah diserahkan ke setiap kecamatan. “Setiap kecamatan mendapatkan 10 mobil carry, becak dan truk sampah, dengan total 18 armada pengakutan,” ujarnya.

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Portal Berita TUX_URL.com