SINDOBatam

Opini+

Hattrick+

Jungkir Balik+

Dewan Optimistis Pengesahan APBD 2019 Tepat Waktu

  • Reporter:
  • Rabu, 10 Oktober 2018 | 13:08
  • Dibaca : 61 kali
Dewan Optimistis Pengesahan APBD 2019 Tepat Waktu
ilustrasi

BATAM KOTA – DPRD Kota Batam bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Batam sepakat merubah mekanisme pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2019.

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Batam Aman mengatakan, selama ini pembahasan anggaran pertama kali dilaksanakan di Banggar sebelum dilakukan pembahasan lanjutan bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di komisi.

Menurut dia, seluruh pagu anggaran di setiap dinas akan dikunci dan tidak bisa lagi dilakukan perubahan jika ada penambahan atau pengurangan program ketika dibahas di komisi.

“Ada persoalan, ketika pagu sudah ditetapkan, terus baru dibahas di komisi. Tapi dirasa ada program yang tidak perlu untuk masyarakat dan ada yang darurat, kami tidak bisa merubah karena pagu sudah ditetapkan,” ujarnya di Batam Centre, Selasa (9/10).

Ia mengatakan, setelah pembahasan di komisi lalu dilanjutkan dengan laporan ke Banggar dan TAPD untuk dilakukan penandatanganan nota kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dalam Rapat Paripurna di DPRD Batam.

“Ketika berlanjut ke pembahasan RAPBD (rancangan anggaran pendapatan belanja daerah), maka tidak akan lama lagi,” katanya.

Beberapa waktu ke depan, lanjutnya, pembahasan dan penetapan pagu anggaran sudah mulai dibahas di komisi bersama mitra kerjanya. Hingga kini, pihaknya bersama pemerintah daerah baru sebatas berdiskusi secara umum terkait pendapatan dan pelaksanaan program ke depannya.

“Tapi itu kan baru secara umum. Dan akan dibahas lebih detailnya di komisi bersama mitra kerja masing-masing,” katanya.

Aman optimistis pengesahan APBD murni tahun 2019 berjalan tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini untuk mencegah sanksi yang sudah diterbitkan oleh pemerintah pusat. Di antaranya, Wali Kota, Wakil Wali Kota dan seluruh anggota DPRD tidak menerima gaji selama enam bulan.

“Tahun 2016 yang lalu untuk pengesahan APBD 2017 kita terlambat, baru Januari disahkan. Tetapi untung saja regulasi itu belum diterapkan sepenuhnya, artinya masih ada kelonggaran,” katanya. iwan sahputra

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Portal Berita TUX_URL.com