SINDOBatam

Opini+

Hattrick+

Jungkir Balik+

Dewan Pers Dorong Media Terverifikasi

  • Reporter:
  • Jumat, 6 April 2018 | 14:17
  • Dibaca : 204 kali
Dewan Pers Dorong Media Terverifikasi
Tim Verifikasi Media SPS Kepri pleno verifikasi administrasi dan faktual empat media di Kepri. /IST

BATAM KOTA – Dewan Pers menyoroti jumlah media yang tumbuh sangat pesat di daerah, khususnya media siber di Kepri. Sebagai lembaga independen yang berfungsi untuk mengembangkan dan melindungi kehidupan pers, Dewan Pers mencatat Kepri masuk lima besar provinsi yang memiliki jumlah media terbanyak di Indonesia.

Ketua Dewan Pers, Yosep Adi Prasetyo mengatakan sejauh ini pihaknya memang tidak memiliki data pasti jumlah media di Kepri, hanya saja setiap tahun rata-rata sekitar 40 aduan sengketa pemberitaan di Kepri yang diproses oleh Dewan Pers. Hal ini sebabnya menjadi salah satu alasan Dewan Pers untuk mendorong agar semua media terverifikasi.

“Kepri cukup banyak medianya, apalagi online. Saya pernah datang ke Karimun penduduknya sekitar 172 ribu jiwa, tapi medianya sampai 500 media,” ujarnya, Kamis (5/4/2018).

Namun pihaknya mengaku tidak memiliki kewenangan untuk membatasi terus bertambahnya jumlah media di Indonesia. Sebab menurut aturan yang ada semua orang diberikan hak untuk membuat media. Hanya saja dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers diatur bahwa semua orang yang membuat berita dan memproduksi jurnalisme kemudian diakses orang banyak harus berbadan hukum.

Selanjutnya juga harus terdaftar di Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkumham), serta harus mencantumkan penganggung jawab dan alamat yang jelas. Undang-Undang Pers tersebut dinilai merupakan undang-undang yang paling istimewa, karena pemerintah dan DPR sudah sepakat bahwa tidak akan mencampuri urusan kemerdekaan pers di Indonesia. “Itu sebabnya Undang-Undang Pers ini tidak ada turunannya seperti PP (Peraturan Pemerintah) dan Permen (Peraturan Menteri),” kata Yosep.

Segala urusan pers diatur oleh Dewan Pers. Sebagai upaya untuk melengkapi aturan tersebut ada kode etik jurnalistik sebagai salah satu upaya pers mengatur dirinya sendiri. Sehingga jurnalis dan media harus melaksanakan aturan itu. Dewan Pers juga mendorong kepada setiap perusahaan pers, redaksinya dipimpin oleh wartawan tingkat utama. “Dewan Pers juga mendorong supaya wartawan terus meningkatkan kompetensinya dan mengikuti pelatihan-pelatihan serta sertifikasi wartawan,” katanya.

Selain itu, sambungnya, batas verifikasi media sampai akhir tahun 2018 mendatang, karena itu jika nantinya media tidak terverifikasi oleh Dewan Pers dan terjadi pengaduan dari masyarakat yang merasa dirugikan oleh pemberitaan, maka polisi bisa langsung melakukan proses penegakan hukum. “Karena Dewan Pers tidak akan bertanggungjawab dan melindungi media yang tidak terverifikasi,” ujarnya.

Secara keseluruhan ada sekitar 2.000 media cetak di Indonesia, dari jumlah tersebut hanya 321 media yang terverifiaksi. Kemudian untuk media siber jumlahnya mencapai 43.300 dan yang terverifikasi sebanyak 168 media. Selanjutnya radio sebanyak 674 dan televisi sebanyak 523. “Karena itu kami terus mendorong agar media-media yang ada segera melakukan pendaftaran untuk diverifikasi Dewan Pers,” katanya.

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Portal Berita TUX_URL.com