SINDOBatam

Feature+

Opini+

Hattrick+

Jungkir Balik+

Diawasi TP4D Kejari, Anggaran Tak Dikorupsi dan Pembangunan Cepat Jadi

  • Reporter:
  • Sabtu, 14 Juli 2018 | 10:57
  • Dibaca : 212 kali
Diawasi TP4D Kejari, Anggaran Tak Dikorupsi dan Pembangunan Cepat Jadi
Wali Kota Batam Muhammad Rudi meninjau pembangunan Masjid Raya II di Batuaji, belum lama ini.

Keberadaan Tim Pengawal, Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Batam dinilai sangat membantu pembangunan yang dijalankan Pemerintah Kota (Pemko) Batam. Betapa tidak, sejumlah proyek pembangunan yang dicanangkan Pemko Batam dan dikawal TP4D, bisa berjalan lebih maksimal. Pejabat tak lagi takut menjalankan proyek, anggaran pun terserap optimal dan tidak lagi dikorupsi. Hasilnya, progres pembangunan juga lebih cepat.

FADHIL, Batam

Tahun 2016 silam, banyak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Batam yang tak berani melelang proyek. Alasannya, para pejabat yang mestinya menjalankan pekerjaan itu takut dikriminalisasi atau berurusan dengan kasus hukum jika salah langkah. Akibatnya, serapan anggaran pemerintah minim. Imbasnya, pembangunan tak berjalan maksimal dan efek pergerakan ekonomi yang diharapkan dari berjalannya proyek juga tak sesuai harapan.

Masalah ini kemudian jadi perhatian semua pihak. Bahkan, Wali Kota Batam Muhammad Rudi bolak-balik mencari solusi agar anak buahnya segera melelang berbagai proyek yang ada. Pada 22 September 2016, Rudi bahkan menegaskan Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak boleh menolak tugas yang diberikan atasan. Dalam hal ini, untuk menjalankan proyek pembangunan yang sudah ditugaskan ke masing-masing institusi.

Menurut Wali Kota, jika bekerja sesuai aturan dan prosedur, maka tidak perlu takut tersandung masalah hukum. Apalagi, Presiden Joko Widodo sudah memerintahkan agar kesalahan administrasi proyek pemerintahan tidak ditindak. Tujuannya, agar proyek-proyek pembangunan tetap berjalan.

“Apa sih yang ditakutkan? Yang penting jangan ada yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Kalau alasannya takut, ya prosedurnya diikuti. Tidak ada istilah takut,” ujar Rudi, kala itu.

Namun, ketakutan itu tak berlangsung lama. Bahkan kini, OPD malah berlomba mengebut pelelangan dan pembangunan berbagai proyek di masing-masing instansi sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) demi menggenjot pembangunan daerah. Apa yang membuat perubahan drastis para pejabat pelaksana proyek di Pemko Batam tersebut?

Satu di antaranya berkat kehadiran TP4D dari Kejari Batam. TP4D memang bekerja untuk memberikan penerangan hukum di lingkungan instansi pemerintah agar tertib administrasi dan tertib dalam pengelolaan anggaran dan keuangan negara. Selain itu, TP4D juga berkoordinasi untuk memonitor pekerjaan sehingga tidak ada kesewenangan terhadap pejabat pemerintah daerah yang menjalankan proyek.

Salah satu proyek yang dijalankan Pemko Batam bernilai besar dan dikawal TP4D yakni pembangunan Masjid Agung II Batam di Batuaji. Proyek tahun jamak (multiyears) yang dilaksanakan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam tersebut senilai Rp243 miliar.

Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam, Suhar mengatakan, pihaknya merasa yakin untuk melaksanakan proyek tersebut lantaran didampingi TP4D Kejari Batam. Ia menjelaskan, banyak manfaat yang didapat. Mulai dari pendampingan kegiatan, kemudian pandangan proyek dari aspek hukum yang dapat melengkapi kekurangan dari pelaksanaan kegiatan secara administrasi dan dampak hukum yang akan timbul di kemudian hari.

“Sehingga memberikan keyakinan kepada kita selaku pelaksana kegiatan untuk melaksanakan kegiatan dengan baik dan benar,” kata Suhar, Jumat (13/7/2018).

Proyek pembangunan masjid yang berdiri di atas lahan seluas empat hektare dan sudah berjalan sejak 2017 itu, nyatanya memiliki progres yang menggembirakan. Ditarget rampung akhir 2019, namun Suhar malah memperkirakan itu bisa rampung pertengahan tahun depan. Jika itu terwujud, masjid itu akan digunakan untuk menunaikan ibadah salat Idul Fitri yang pertama kali.

“Secara keseluruhan, kegiatan jadi lebih efektif dan progres juga lumayan lebih cepat dari biasanya (dibanding proyek tanpa pendampingan TP4D,red),” kata dia.

Suhar mengungkapkan, progres pembangunan masjid yang digadang bakal jadi salah satu ikon Kota Batam tersebut sudah mencapai 38 persen. Proyek yang menelan anggaran Rp96,9 miliar pada tahun ini dan Rp99,5 miliar pada 2017 lalu itu, masih dalam tahap pembangunan struktur.

“Hampir rampung semua strukturnya sampai lantai II. Bahkan sudah mau pasang angkur untuk landasan space frame rangka atap kubah,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua TP4D Kejari Batam, Robi Harianto mengatakan, keberadaan TP4D memang salah satunya agar proyek pembangunan pemerintah dan proyek lainnya berjalan lebih efektif dan terhindar dari pelanggaran. Selain itu, juga bertujuan agar ada efisiensi anggaran.

“Negara tentu juga diuntungkan. Karena biasanya (sebelum dikawal TP4D), proyek yang seharusnya bisa dibangun dengan anggaran Rp5 miliar, ternyata malah dilelang Rp6 miliar (merugikan),” kata pria yang juga menjabat Kasi Intelejen Kejaksaan Negeri Batam tersebut.

Adapun, dasar pembentukan TP4D antara lain Undang-undang RI Tahun 1945, Nawa Cita Presiden RI 2014–2019, Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-152/1/JA/10/2015 tentang Pembentukan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Kejaksaan Republik Indonesia dan Instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: INS-001/A/JA/10/2015 tentang Pembentukan dan Pelaksanaan Tugas Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Pusat dan Daerah Kejaksaan Republik Indonesia. Di Kejaksaan Agung (Pusat), namanya TP4P. Sedangkan di Kejaksaan Tinggi (Kejati) dan Kejaksaan Negeri (Kejari), namanya TP4D.

Selain itu, TP4D juga sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Melalui Inpres ini, Presiden menginstruksikan untuk melakukan percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dan atau memberikan dukungan dalam percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

Robi mengatakan, TP4D memiliki tugas dan fungsi untuk mengawal, mengamankan dan mendukung keberhasilan pemerintahan dan pembangunan melalui upaya-upaya pencegahan preventif dan persuasif. TP4D juga memberikan penerangan hukum di lingkungan instansi pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Selain itu, juga memberikan pendampingan tentang perencanaan, pelelangan, pelaksanaan pekerjaan, pengawasan pelaksanaan pekerjaan, perizinan, pengadaan barang dan jasa, tertib administrasi dan tertib pengelolaan keuangan negara. Tak hanya itu, TP4D juga akan menjalin koordiansi dengan Inspektorat dalam memonitor pekerjaan. Sehingga, supremasi hukum terjaga dan tidak ada kesewenangan terhadap pejabat pemerintah daerah.

“Jadi memang tugas kita mencegah terjadinya pelanggaran. Memang sebelumnya banyak muncul ketakutan oleh penyelenggara kegiatan, takut dikriminalisasi. Sekarang kita dampingi dari awal perencanaan dipantau agar meminimalisir kesalahan,” kata Robi.

Ia mengungkapkan, di Batam, selain pengawalan pembangunan Masjid Agung II Batam dari Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, ada beberapa kegiatan lain dari berbagai instansi vertikal maupun Pemko Batam yang juga mendapat pengawalan dari TP4D Kejari Batam.

Seperti, dari Dinas Kesehatan Batam terkait pengadaan obat-obatan dan pembangunan puskesmas. Kemudian, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Batam, yang terdapat tiga kegiatan yang dikawal. Selain itu, pendampingan untuk Imigrasi Batam, Bea Cukai, Kantor Kementerian Agama (Kemenag), Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Batam, dan Dinas Ketenagakerjaan Kota Batam.

“Yang baru mengajukan pendampingan yakni pembangunan Pustaka dan Laboratorium di MAN Insan Cendikia Batam dan Kantor KUA Belakangpadang. Kemudian, Dinas Kesehatan Batam pembangunan Puskesmas Lubukbaja dan satu lagi Disperindag (Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam) itu pembangunan pasar di Tanjungpiayu,” sebut Robi.

Adapun, TP4D Kejari Batam terdiri dari Bidang Intelijen, Bidang Pidana Khusus (Pidsus) dan Pidana Umum (Pidum). Ia mengaku, semua proyek yang mendapat pendampingan TP4D saat ini dinilai berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Namun, jika nantinya tetap ditemui kecurangan, juga tetap akan ditindak.

“Makanya kita antisipasi sejak awal. Pencegahan ini untuk menciptakan pembangunan oleh pemerintah agar tidak ada penyelewengan dan anggaran pembangunan bisa terserap dengan baik, tidak dikorupsi,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Batam Nuryanto mengapresiasi pembangunan proyek di Pemko Batam dengan pendampingan TP4D karena dinilai baik dan prositif. Untuk itu, pihaknya akan memberikan dukungan agar makin banyak instansi yang meminta pendampingan TP4D.

“Kita mendorong semua proyek khususunya Pemko Batam untuk meminta pendampingan TP4D,” katanya. ***

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Portal Berita TUX_URL.com